Keputusan Tepat, KASN Lapor Walikota ke Presiden

AMBON, Siwalimanews  – Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaporkan Walikota Ambon, Richard Louhe­na­pessy ke presiden merupakan ke­putusan yang tepat.

Sanksi harus diberikan bagi ke­pala daerah yang sewenang-we­nang menggunakan kekuasaan.

“Langkah dari KASN sudah sa­ngat tepat. Kita sangat mengha­rap­kan agar walikota untuk me­nindaklanjuti rekomendasi KA­SN, namun tak kunjung dilaksa­na­kan sehingga saya mendukung langkah dari KASN,” tandas man­tan Ketua Pansus ASN, Lucky Ni­kijuluw,  kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (26/9).

Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDI-P ini, berharap wa­likota menyadari kesalahan­nya, dan patuh terhadap aturan.

“Kami sangat berharap mereka yang dipecat bisa dikembalikan ke jabatan semula sesuai dengan rekomendasi KASN,” ujarnya.

Sementara walikota yang di­kon­firmasi, enggan menjawab pang­gilan te­lepon.

Akademisi Hukum Tata Negara Fa­kultas Hukum Unpatti, Revency Vania Rugebregt mengatakan, lang­kah KASN melapor ke presiden aki­bat walikota yang tidak taat aturan.

“Walikota harusnya kembali ke koridor hukum yakni melaksanakan rekomendasi KASN. Langkah yang KASN ambil merupakan langkah yang tepat agar walikota bisa taat aturan,” ujarnya.

Lapor Presiden

Seperti diberitakan, KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. Pasalnya, rekomendasi yang dike­luarkan KASN untuk mengem­ba­li­kan 47 pejabat adminis­trasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pra­tama yang dicopot ke ja­batan mereka semula, tidak ditindak­lanjuti.

ASN tersebut dinonjobkan 29 Desember 2017 lalu, berda­sar­kan SK walikota Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pe­ngangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon.

Walikota berulangkali diingatkan agar menindaklanjuti rekomendasi KASN, tetapi ia tetap cuek. Walikota kemudian diberikan batas waktu hingga 31 Maret 2019, namun lagi-lagi ia membangkang.

Asisten Komisioner Bidang Me­diasi dan Perlindungan KASN, Andi Abubakar mengatakan, berdasarkan rapat pleno KASN, maka diputuskan untuk melaporkan Walikota Ambon kepada presiden.

Rapat pleno berlangsung Rabu (25/9)  di Kantor KASN, Jalan Letjen MT Haryono Kav.52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, dipimpin Ketua komisiner KASN, Sofian Effendi.

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 Ta­hun 2014 tentang ASN menyebut­kan, berdasarkan hasil  penga­was­an yang  tidak ditindaklanjuti se­bagai­mana dimaksud dalam pasal 32 ayat  (3),  KASN  merekomen­da­si­kan  ke­pada Presiden  untuk  men­jatuhkan  sank­si  terhadap Pe­ja­bat  Pembina  Ke­pe­gawaian  dan  Pejabat yang Ber­wenang yang melanggar prin­sip Sis­tem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ayat (2), sanksi seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b.te­guran; c.per­baikan, pencabutan, pemba­ta­lan, penerbitan keputus­an, dan/atau pengembalian pem­ba­yaran; d. hukuman disiplin un­tuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan; dan sanksi  untuk Peja­bat  Pembina  Kepe­gawaian sesuai dengan ketentuan peratur­an per­undang-undangan

Soal kapan laporan disampaikan kepada presiden, Abubakar meng­atakan dalam waktu dekat, karena sudah putusan akhir. “Ini kan sudah putusan akhir, jadi dalam waktu dekat,” ujarnya.

KASN Tolak

Sudah tahu berbuat salah, namun Walikota Ambon, Richard Louhena­pessy nekat meminta izin KASN untuk melakukan lelang dan mutasi pejabat eselon II.

Tetapi permintaannya ditolak. Asisten Komisioner Bidang Peng­aduan Penyelidikan KASN, Nur­hasni menegaskan, walikota harus melaksanakan rekomendasi KASN. Jika tidak, permintaan izin untuk seleksi jabatan tidak akan disetujui.

Nurhasni menegaskan, lelang atau seleksi jabatan harus mendapat izin dari KASN. Kalau belum ada izin maka tidak bisa dilaksanakan. “Pemkot Ambon harus melaksana­kan rekomendasi KASN, jika mau melakukan lelang jabatan,” tan­dasnya lagi.

Tak Anggap  KASN

Lalu apa kata walikota? Ternyata ia hanya memandang KASN dengan sebelah mata.

Walikota menegaskan, dirinya tidak membutuhkan rekomendasi KASN untuk  lelang dan seleksi jabatan eselon II. Ia mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari kemendagri, dan tidak perlu dari KASN.

“Kalau saya mau lantik minggu depan, saya lantik saja. ini soal kepentingan pemerintah kota saja. Nggak ada urusan saya dengan KASN dan sebagainya,” tandas wali­kota kepada wartawan usai pelantikan raja Negeri Laha, di ruang rapat lantai II Balai Kota Ambon, Senin (23/9).

Walikota menegaskan, tak ada urusan rekomendasi KASN dengan seleksi jabatan di lingkup pemkot.

Menurutnya, ia telah melaksana­kan rekomendasi KASN soal non job puluhan ASN pada Desember 2017 lalu,  namun ada dua catatan KASN yang menurutnya salah, sehingga tidak ditindaklanjuti.

KASN Berang

Ketua KASN, Sofian Effendi berang dengan sikap yang ditun­jukan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Ia meminta walikota tak asal bicara.

Sofian menantang walikota untuk lakukan pelantikan pejabat tanpa rekomendasi KASN, seperti omong­annya.

“Oke, dia (walikota) ngomong begitu, ya tidak apa-apa. Itu pernya­taan membunuh dirinya sendiri. Dia harusnya tahu aturan apa yang dia sampaikan itu melanggar UU dan konsekuensinya bisa dipecat,” tegas Sofian saat dihubungi Siwa­lima, Senin (23/9) malam melalui telepon selulernya.

Pernyataan walikota seperti itu, kata Sofyan, menunjukan ia tidak paham aturan. Menurutnya, Men­dagri tidak punya kewenangan un­tuk urusan kepegawaian. Kepe­gawaian itu urusannya KASN. “Urusan pemerintahan itu domain­nya kemendagri,” tandasnya.

Sofian meminta walikota jangan merasa hebat, sebab bisa dikenakan sanksi pemecatan karena melanggar undang-undang.

“Setiap pejabat kepala daerah yang melanggar UU maka dia dapat diber­hentikan. Walikota Ambon kok hebat sekali ya. Kita memang tidak bisa memberikan sanksi kepada kepala dae­rah, kita hanya membe­rikan rekomen­dasi kepada atasannya karena UU menghendaki seperti itu. Ya, nanti lihat kedepan ya,” tan­dasnya.

Ditanya mengapa KASN tak mem­berikan sanksi, padahal rekomen­dasi KASN diabaikan oleh walikota, Sofian mengatakan, pihaknya akan melaporkan walikota ke presiden melalui kemendagri.

“Kalo tidak ada sanksi ya, belum dilaksanakan aja. Dalam kasus Pemkot Ambon sudah kami periksa, sekarang tinggal kami ambil tin­dakan aja itu,” tandasnya lagi. (S-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *