AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ber­sumber dari angga­ran SMI untuk proyek air bersih di Pulau Ha­ruku, Kabupaten Malu­ku Tengah hingga saat ini tak jelas penanganannya.

Karena itu, praktisi hukum Rony Samloy meminta Kejati Maluku untuk transparan terkait pena­nganan kasusnya dan jika perlu dituntaskan.

Kejati Maluku, kata Samloy, harus transpa­ran kepada publik ter­kait dengan perkembangan kasus ini, sehingga publik mengetahuinya.

“Kasus dugaan tindak pi­da­na korupsi yang bersumber dari anggaran SMI untuk pa­ket air bersih di pulau Haruku hingga sekarang belum ada kejelasannya. Nah ini yang jadi pertanyaan kenapa demikian, seakan kasus ini dihentikan sementara tanpa kejelasan,” ujarnya saat diwawancarai Siwalima di Ambon, Rabu (10/5).

Menurutnya, masyarakat patut mempertanyakan hal ini mengingat ini proyek air bersih itu menyangkut hajad hidup banyak orang, maka mestinya kasus ini menjadi prioritas kejaksaan untuk dipresure, ketika ada masalah atau kendala maka pihak kejaksaan sesuai dengan SOP yang ada mengklarifikasi kepada masyarakat melalui media, apa yang menjadi penyebab.

“Kalaupun tidak sampai maka kami menduga ada campur tangan kekuasaan sehingga kasus ini diperlambat,” ujarnya.

Samloy berharap, kasus ini tuntas sehingga jangan ada isu miring soal kepentingan terselubung antara kekuasaan dan kejaksaan.

“Secepatnya kasus ini harus ditingkatkan jangan sampai ada dugaan lain yang mengakibatkan lambatnya kasus ini, Mengingat gubernur dan kajati masuk dalam satu zona Forkopimda yang mem­buat kami kuatir, cemas dan kami duga telah terjadi perselingkuhan birokrasi yang membuat kasus ini seakan hilang, dan staknat ditempat. Untuk itu kami berharap pihak kejaksaan tetap mempreasure kasus ini hingga sampai ke pengadilan,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba saat di konfirmasi diruang kerjanya terkait kasus SMI paket air bersih menje­laskan, jika pihaknya terus bekerja. Meski sementara masih dalam tahapan pul data dan pul baket, namun tetap akan ditindaklanjuti.

“Soal kasus ini kan merupakan laporan masyarakat. Untuk itu kaki tetap bekerja untuk menuntaskan kasus SMI air bersih Haruku ini, yang mana kami ada dalam tahapan pul data dan pul baket. Pada prinsipnya teman-teman penyidik tetap bekerja, untuk itu kami meminta dukungan dan berikan kesempatan untuk mereka bekerja sehingga kasus ini menjadi terang benderang.

Butuh Data

Diturunkannya ahli untuk menin­jau mangkraknya proyek air bersih di pulau Haruku belum memung­kinkan untuk meningkatkan status kasus ke tahap penyelidikan.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Ma­luku mengaku masih membutuhkan banyak data dan fakta yang me­ngarah ke tindak pidana.

“Masih jauh, penyidik masih butuh banyak data dan pembuktian yang mengarah ke ada tidaknya tindak pidana dalam proyek tersebut,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan diruang kerjanya Senin (10/4).

Kendati demikian, Wahyudi me­ngaku penyidik masih terus bekerja melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

“Sampai saat ini proses pulbaket dan puldata masih dilakukan,” ung­kapnya.

Ahli Turun Periksa

Diberitakan sebelumnya, tim Kejati Maluku, bersama Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM, turun langsung memeriksa proyek air bersih tersebut di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Informasi yang berhasil diperoleh Siwalima, tim penyelidik Kejati Maluku bersama dengan Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM turun langsung memeriksa proyek air bersih tersebut pada lima lokasi.

“Jadi tim jaksa bersama dengan Dinas PUPR ada 2 orang dan ahli dari akademisi Fakultas Teknik UK­IM turun pekan lalu di Haruku periksa proyek air bersih pada 7 titik di pulau Haruku itu,” ujar sumber yang meminta namanya tak diko­rankan kepada Siwalima, Sabtu (25/3).

Kata sumber, tim jaksa, ahli dan Dinas PUPR turun pada Jumat lalu tim telah melakukan pemeriksaan pada lima lokasi yaitu, Kailolo, Peluaw, Naama, Naira dan Wassu.

“Dari lima lokasi ini tidak tahu ini ahli menghitung kontrak. Dan informasinya itu menghitung semua. Itu bagus berarti kerugian negaranya besar. kalau kontrak itu ada tujuh lokasi, dua lokasi yaitu Rohmoni dan Kebauw. Di Rohmoni juga awalnya mesin bautnya sudah di lokasi tetapi tiba-tiba tidak ada,” tuturnya. (S-26)