KASN: Kasus Pembangkangan Walikota Tetap Dituntaskan

AMBON, Siwalimanews  – Walaupun komisioner berganti, namun kasus pembangkangan Walikota Ambon, Richrad Louhe­na­pessy terhadap rekomendasi Ko­misi Aparatur Sipil Negara (KASN) tetap dituntaskan.

Keputusan KASN untuk mela­porkan walikota kepada presiden adalah keputusan pleno yang harus ditindaklanjuti.

Asisten KASN Bidang Penga­duan dan Penyelidikan, Pangi­hu­tan Marpaung yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih me­nyusun konsep pelaporan.

“Tetap ditindaklanjuti, kita se­mentara masih menyusun konsep pelaporannya,” kata Marpaung kepada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Selasa (8/10).

Marpaung mengatakan, komi­sioner KASN yang baru sudah berkomitmen untuk menuntas­kan pekerjaan rumah yang di­tinggalkan komisioner lama. Sa­lah satunya, melaporkan Wali­kota Ambon kepada presiden.

“Ini merupakan komitmen KASN untuk menuntaskan PR yang belum diselesaikan komisioner yang la­ma,” ujarnya.

Lapor Presiden

Seperti diberitakan, KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. Pasalnya, rekomendasi yang dike­luarkan KASN untuk mengembalian 47 pejabat administrasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pratama yang dicopot ke jabatan mereka semula, tidak ditindaklanjuti. ASN tersebut dinonjobkan 29 De­sember 2017 lalu, berdasarkan SK wa­likota Nomor 532 tahun 2017 ten­tang pem­berhentian dan peng­ang­katan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon.

Walikota berulangkali diingatkan agar menindaklanjuti rekomendasi KASN, tetapi ia tetap cuek. Walikota kemudian diberikan batas waktu hingga 31 Maret 2019 untuk me­ngem­balikan puluhan ASN yang dicopot ke jabatan mereka semula, namun lagi-lagi ia membangkang.

Asisten Komisioner Bidang Me­diasi dan Perlindungan KASN, Andi Abubakar mengatakan, berdasarkan rapat pleno KASN, maka diputuskan untuk melaporkan Walikota Ambon kepada presiden.

Rapat pleno berlangsung Rabu (25/9)  di Kantor KASN, Jalan Letjen MT Haryono Kav.52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, dipimpin Ketua komisiner KASN, Sofian Effendi.

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menye­but­kan, berdasarkan hasil  peng­awasan yang  tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat  (3),  KASN  mere­ko­mendasikan  kepada Presiden  untuk  menjatuhkan  sanksi  ter­hadap Pejabat  Pembina  Kepega­waian  dan  Pejabat yang Berwe-nang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan per­aturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ayat (2), sanksi se­bagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b.teguran; c.perbaikan, pencabutan, pemba­talan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sanksi  untuk Peja­bat  Pembina  Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peratur­an per­undang-undangan

Tak Takut

Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy sama sekali tidak takut dengan keputusan KASN melapor­kannya ke residen.

Ia mengklaim, keputusannya me­non job puluhan ASN dan pejabat tinggi pra­tama sudah sesuai atuan. Karena itu, dengan senang hati wali­kota me­minta KASN untuk melapor­kannya.

“Dengan senang hati, sepanjang saya benar, saya tidak pernah ta­kut,” tandas walikota saat dikonfir­masi wartawan usai pembukaan Pes­parawi Tingkat Kecamatan Te­luk Ambon, di Kantor Balai Sejarah Provinsi Maluku, Selasa (1/10).

Saat hendak ditanya lebih lanjut, walikota yang mengenakan kemeja Korpri lengan panjang, buru-buru naik ke mobil dinasnya DE 1 A.

Sementara Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan KASN, Andi Abubakar yang dikon­firmasi, mengaku pihaknya masih menyusun laporkan ke presiden.

“Sabar aja ibu, kita masih susun laporan,” kata Andi Abubakar sing­kat, melalui pesan whatsapp kepada Siwalima. (S-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *