KASN Berganti, Kasus Walikota Harus Tuntas

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) resmi memutuskan melaporkan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada presiden. Keputusan diambil dalam rapat pleno yang berlangsung pada Rabu, 25 September 2019, yang dipimpin Ketua komiosiner KASN, Sofian Effendi.

KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. Sebab, rekomendasi yang dikeluarkan KASN untuk mengembalian 47 pejabat administrasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pratama yang dicopot ke jabatan mereka semula, tidak ditindaklanjuti.

Mereka dinonjobkan 29 Desember 2017 lalu, berdasarkan SK walikota Nomor 532 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon. Walikota berulangkali diingatkan agar menindaklanjuti rekomendasi KASN, tetapi ia cuek. KASN kemudian memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2019, namun lagi-lagi walikota membangkang.

Sikap membangkang walikota menjadi alasan kuat bagi KASN untuk melaporkannya kepada presiden. Entah,  laporan KASN terhadap walikota sudah sampai di tangan presiden atau belum. Sebab, jajaran komisioner KASN sudah berganti.

Sebanyak 7 Orang komisioner yang baru, dilantik oleh Menpan RB Syafruddin pada Kamis, 3 Oktober lalu.  Mereka adalah Agus Pramusinto yang juga guru besar UGM di bidang pemerintahan sebagai Ketua KASN merangkap anggota. Sedang jabatan wakil ketua KASN diduduki oleh Tasdik Kinanto yang juga merangkap sebagai anggota. Anggota KASN lainnya yang dilantik yakni Sri Hadiati Wara Kustriani, Agustinus Fatem, Rudiarto Sumarwono, Arie Budhiman, dan Mustari Irawan.

Kendati pergantian komisioner KASN, namun kasus pencopotan puluhan ASN dan pejabat tinggi pratama oleh Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy harus dituntaskan. Pleno yang memutuskan untuk melaporkan walikota kepada presiden adalah keputusan final institusi KASN, bukan personal. Karena itu, walaupun terjadi pergantian komisioner, namun keputusan tersebut harus ditindaklanjuti.

Selain menyangkut penegakan aturan, namun hal ini juga menyangkut wibawa KASN, yang dipandang sebelah mata oleh walikota. Walikota terang-terangan menolak untuk menjalankan rekomendasi KASN. Malah, ia sama sekali tidak takut, kalau KASN melaporkannya kepada presiden. Walikota mengklaim, keputusannya menon job puluhan ASN dan pejabat tinggi pratama sudah sesuai aturan. Karena itu, dengan senang hati walikota meminta KASN untuk melaporkannya.

Walikota juga secara tegas mengatakan, tidak membutuhkan rekomendasi KASN untuk melakukan lelang jabatan eselon II. Sebab, Pemkot Ambon sudah mengantongi izin Mendagri.  Bukankah ini sikap arogansi kekuasaan yang ditunjukkan walikota?.

Penanganan kasus non job ASN Pemkot Ambon seharusnya tidak berlarut-larut. Sudah di akhir masa jabatan, baru komisioner mau bertindak garang. Entah apa penyebabnya?. Apakah ada yang bermain mata dengan Pemkot Ambon?. Mudahan-mudahan tidak.

Yang pasti keputusan KASN sudah jelas dan final. Karena itu, publik berharap komisioner yang baru dilantik segera menin­daklanjuti keputusan KASN kepada presiden. Kesalahan walikota sudah jelas. Ia harus diberikan sanksi, sehingga tidak bertindak semena-mena karena merasa memiliki kekuasaan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *