Kasat Reskrim Janji 2 Kasus SPPD Fiktif Tuntas

AMBON, Siwalimanews – Kasat Reskrim Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Gilang Prasetya berjanji menuntaskan dua kasus SPPD fiktif Pemkot dan kasus SPPD fiktif DPRD Kota Ambon tahun 2011.

Melalui Paur Subbag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Izaac Leatemia, kasat reskrim menegaskan, belum tuntasnya prosespenyelidikan dan penyidikan bukan berarti kedua kasus itu mandek. “Kasus ini masih dalam proses di penyidik dan akan dituntaskan,” ujar Leatemia, kepada wartawan, di Mapolres Ambon, Senin (11/11).

Untuk kasus SPPD fiktif Pemkot Ambon, kata Leatemia, hasil audit kerugian negara yang diterima dari BPK RI masih dianalisa oleh penyi­dik.

“Jawaban pa kasat masih sama. Untuk kasus ini masih jalan dan akan dituntaskan. Soal ahli itu saat ini penyidik masih analisis dulu hasil baru diagendakan untuk pemerik­saan ahlinya,” kata Leatemia.

Tinggalkan PR

Seperti diberitakan, Kapolri Jen­deral Idham Azis menunjuk AKBP Leo Surya Nugraha Simatupang sebagai Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease meng­gantikan AKBP Sutrisno Hadi Santoso.

AKBP Sutrisno Hadi Santoso dimutasikan sebagai Wakil Koman­dan Satuan Brimob Polda Kaliman­tan Utara. AKBP Leo Surya Nugraha Simatupang saat ini menjabat Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier SSDM Polri. Sementara

AKBP Sutrisno Hadi Santoso menjabat Kapolres Ambon sejak 23 November 2017. Sebelum menjabat Kapolres Ambon ia menjabat Bag­blog Kor Brimob Polri.

Sutrisno meninggalkan PR yang belum dituntaskan, yaitu kasus korupsi SPPD Fiktif Kota Ambon dan SPPD fiktif DPRD Kota Ambon Tahun 2011. Kedua kasus ini sudah diusut setahun lebih. Namun belum juga dituntaskan.

Kasus SPPD fiktif Kota Ambon sudah naik penyidikan sejak Juni 2018. Hasil audit kerugian negara sudah diterima dari BPK RI pada 20 September 2019 lalu, namun hingga kini belum ada langkah lanjutan yang dilakukan untuk menuntaskannya.

Sementara kasus SPPD fiktif  DPRD Kota Ambon masih dalam tahap penyelidikan. Kasus ini diusut bersamaan dengan kasus SPPD fiktif Pemkot Ambon. Namun nasibnya tak jelas.

Tiket Fiktif

Untuk diketahui, kasus korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 dinaikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipikor Sat­reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease melakukan gelar perkara di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat (8/6) tahun 2018.

Dalam gelar perkara itu, tim pe­nyidik tipikor Satreskrim memapar­kan, hasil penyelidikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif tahun 2011 di Pemkot Ambon. Para pejabat pemkot sudah diperiksa, termasuk Walikota Richard Louhenapessy dan istrinya, Leberina Louhenapessy serta Sekot AG Latuheru.

Anggaran sebesar Rp 2 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas di lingkup Pemkot Ambon. Dalam pertanggungjawaban disebutkan anggaran itu, habis terpakai. Namun tim penyidik menemukan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 742 juta lebih.

Sementara untuk perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Ambon dialokasikan anggaran Rp 4 miliar. Dalam pertanggungjawaban dilapor­kan habis terpakai. Tetapi dalam penelusuran, tim penyidik mene­mukan 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 600 juta lebih.

(S-27)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *