AMBON, Siwalimanews –  Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan Maluku,  Isune Sangadji mengaku belum tahu, kalau kapal bantuan Kemen­terian Kelautan dan Perikanan bagi SMK 6 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sudah tiga tahun tak di­fungsikan.

Sangadji berjanji akan mengecek anak buahnya soal kapal yang diperuntukan bagi program Nautika itu.

“Nanti saya akan tanyakan ke­pada kepala bidang SMK Dinas PK terkait bantuan kapal ini karena saya baru,” kata Sangadji, ketika dikon­firmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (1/3).

Sangadji berjanji segera mem­berikan informasi terkait kapal itu, setelah meminta penjelasan anak buahnya.

“Secepatnya saya kasih kabar, terima kasih atas laporan ini nanti kita tindaklanjuti,” tandasnya.

Baca Juga: 15 Siswa SMA Pemerkosa Jalani Sidang Perdana

Belum Difungsikan

Seperti diberitakan, sudah tiga tahun lebih kapal bantuan peme­rintah pusat untuk Kabupaten KKT belum difungsikan.

Satu unit kapal tangkap yang diperuntukan bagi program Nautika SMK 6 itu, diberikan pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku sejak tahun 2017 lalu. Kapal itu belum difung­sikan, karena terkendala biaya operasional dan maintenance.

“Kita berharap sangat untuk seluruh bantuan dari pemerintah pusat untuk provinsi yang dialo­kasikan bisa berguna, itu prinsipnya berkaitan dengan bantuan kapal tangkap untuk SMK 6 yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkias Sairdekut, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/2)

Ia berharap, Pemprov Maluku menanggulangi biaya operasional, sehingga bantuan dari pemerintah pusat  untuk kepentingan siswa di SMK 6 KKT maupun SMK lain di Maluku bisa dimanfaatkan.

Lanjutnya, sangat disesalkan jika bantuan yang sudah ada tidak dapat digunakan karena tidak ada biaya operasional. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemprov Maluku, karena kewajiban pemprov untuk  membiayai pendidikaan menengah, baik SMA maupun SMK.

“Kita dorong pemerintah untuk kedepannya ini dapat meng­alo­kasikan anggaran operasional ter­utama di sekolah-sekolah kejuruan, karena memang basis dasarnya itu soal praktek dan kalau ada fasi­litasnya harus  dimanfaatkan  untuk anak-anak kita yang berada di SMK,” tandasnya. (S-39)