Kantongi Izin KASN,  Seleksi Sekda Maluku Mulai Senin

AMBON, Siwalimanews – Penjabat Sekda Pem­prov Maluku, Kasrul Se­lang mengaku, Pemprov Maluku sudah mengan­tongi izin dari Komisi Apa­ratur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan seleksi sekda.

Tim seleksi sudah diben­tuk sesuai SK Gubernur Maluku. Tim diketuai oleh Rektor Unpatti, MJ Sapte­no, dan beranggotakan pe­jabat Kemendagri, Rektor IAIN  Hasbolla Toisuta, dan pejabat Pemprov Ma­luku.

“Izin dari KASN sudah kita terima pada 26 September lalu dan sementara lagi dipersiapkan untuk pembu­kaan proses seleksi,” kata Kas­rul Selang kepada war­tawan di kantor Gubernur Maluku, Selasa (1/10).

Sebelumnya kata Kas­rul, pemprov juga sudah me­ngantongi izin Kemenda­gri. Sesuai rencana, pen­daf­taran sudah dibuka sejak akhir September. Namun karena kondisi Kota Ambon dan beberapa daerah dilanda gempa, sehingga ditunda hingga Senin, 7 Oktober.

“Rencana awal minggu ini, namun terbentur dengan kondisi Maluku yang dilanda gempa, sehingga baru dibuka pekan depan,” ujarnya.

Ditanya apakah dirinya siap untuk mengikuti seleksi, Kasrul menegas­kan siap berkompetisi dengan pe­serta lainnya. “Saya pada prinsip­nya siap untuk bertarung,” tandas­nya singkat.

Sementara Peraturan Menteri Da­lam Negeri Nomor: 5 Tahun 2005 ten­tang pedoman penilaian calon se­kretaris daerah provinsi dan kabu­paten/kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan kabupaten/kota Pasal 1 menyatakan, Persya­ratan   Calon   Sekretaris   Daerah   Pro­­vinsi,   Sekretaris Daerah  Kabupaten/Kota  serta  Pejabat  Struktural  Ese­lon II  di Lingkungan Pemerintah Ka­bupaten/Kota, ditetapkan berdasar­kan    Peraturan    perundang-unda­ng­an  dan   syarat lainnya.

Selanjutnya ayat 2 menegaskan,  syarat  lainnya  sebagaimana  dimak­sud  pada  ayat  1 terdiri persyaratan Ad­ministratif dan Wawasan Ke­bang­saan. Kemudian ayat 3 menye­butkan, persyaratan Administratif sebagai­mana dimaksud pada ayat 2 yang meliputi:  a.  Calon Sekretaris Daerah Pro­vinsi yaitu: 1)  Sekurang-kurang­nya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II yang berbeda; 2)  Sekurang-ku­rangnya  memiliki  ijazah  Sarjana  Strata  1 (S1) atau yang se­derajat; 3)  Berusia  setinggi-tingginya  1  (satu)   tahun  sebelum mencapai  ba­tas  usia  pensiun  sesuai dengan ke­bijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat.

  1. Apabila Gubernur mengambil kebijakan batas usia pensiun Pega­wai  Negeri  Sipil  yang  menjabat se­ba­gai pejabat struktural eselon I dan II dapat diperpanjang sampai dengan usia pensiun 60 tahun, maka persyaratan usia Calon Sekretaris Daerah Provinsi disesuaikan se­ting­gi-tingginya 1 tahun, sebelum men­capai usia pensiun 60.

4). Semua  unsur  penilaian  pres­tasi  kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *