Janji Jaksa Tuntaskan Korupsi Gaji Satpol PP

Sudah hampir setahun kasus korupsi pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP Pemprov Maluku yang diduga ilegal dilaporkan ke Kejati Maluku.

Dugaan kongkalikong untuk menggarap uang negara ini dilaporkan pada 28 Desember 2018. Pelapor adalah internal Satpol PP Maluku sendiri.

Sejumlah anggota Satpol PP bersama Kasubdit Penyidikan dan Penegakan Hukum Satpol PP Maluku saat itu, Stella Rewaru menduga kuat adanya dugaan korupsi, sehingga mereka berani mendatangi Kejati Maluku untuk melaporkan.

Sebelum menempuh jalan hukum, dugaan Satpol PP ilegal lebih dulu dilaporkan kepada Sekda dan Gubernur kala itu, Said Assagaff. Namun baik gubernur maupun Sekda saat itu Hamin Bin Thahir tak merespons. Laporan tersebut didiamkan. Karena tidak ditindaklanjuti, Stella Rewaru dan beberapa anggota Satpol PP menempuh jalan hukum.

Mereka punya alasan kuat untuk melaporkan pembayaran 48 gaji anggota Satpol PP yang diduga ilegal ke Kejati Maluku. Sebab, Sekda Hamin Bin Thahir maupun Kepala Keuangan dan Aset Daerah, Lutfi Rumbia sudah menegaskan, tidak ada rekrutmen anggota Satpol PP di tahun 2018. Namun saat hendak tutup tahun anggaran 2018, Pemprov Maluku mengusulkan pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP sebesar Rp 500 juta. Plt Kepala Satpol PP, Titus Renwarin mengklaim pembayaran sudah sesuai prosedur. Menurutnya, 48 anggota Satpol PP tersebut selama ini ditugaskan di bagian pemadam kebakaran dan pariwisata.

Dugaan Stella Rewaru, 48 anggota Satpol PP itu punya kaitan dengan keberadaan sekretariat angggota Satpol PP di Gedung Rinamakana. Ia yang memimpin penggerebekan terhadap sekretariat tersebut pada 11 Juli 2018. 48 anggota Satpol PP itu diduga ilegal, karena produk rekrutmen Rinamakana.

Kasat Pol PP saat itu, Paulus Kaihatu menegaskan, sekretariat Satpol PP di Rinamakana adalah ilegal. Nama Sekretaris Satpol PP Etha Unawekla disebut-sebut terlibat dalam skandal rekrutmen anggota Satpol PP ilegal itu. Namun ia membantah. Nama mantan Kasat Satpol PP, almarhum Paulus Kaihatu yang sudah dituding sebagai orang yang bertanggung jawab.

Berbagai kalangan menilai penanganan kasus Satpol PP ilegal oleh Kejati Maluku berjalan seret. Hampir setahun diusut, namun belum ada progress. Tetapi Asisten Intelijen Kejati Maluku Maluku, M. Iwa Pribawa, berjanji kasus ini akan tuntas.

Kita berharap Korps Adhyaksa konsisten dengan janji untuk mengusut dugaan korupsi pem¬bayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal Pemprov Maluku. Kepastian hukum harus diwujudkan dalam penanganan kasus ini, sehingga tidak menimbulkan image buruk terhadap Kejati Maluku.

Wajar saja kalau publik menilai Kejati Maluku lambat menangani kasut Satpol PP ilegal. Sebab, agenda pemeriksaan terhadap sejumlah pihak belum juga dilakukan. Kritikan publik harus menjadi motivasi untuk mendorong pimpinan dan jajaran Kejati Maluku bekerja lebih cepat dan profesional.

Tak hanya kasus Satpol PP yang ditangani, namun ada beberapa kasus korupsi lain yang juga digarap. Karena itu, jangan memunculkan kesan di publik, ada kasus yang menjadi prioritas, dan ada yang tidak. Semua kasus korupsi harus menjadi prioritas untuk dituntaskan, dan mempunyai kepastian hukum. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *