Jaksa Segera Pasok Dokumen Korupsi PLTG ke BPKP

AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejati Maluku semen­tara menyiapkan dokumen dugaan korupsi pembelian lahan seluas 48. 645,50 hektar di Desa Sawa, Kabu­paten Buru tahun 2016 untuk pem­bangunan PLTG 10 megawatt untuk diserahkan ke BPKP Perwakilan Maluku.

Dokumen-dokumen tersebut segera diserahkan untuk kepenti­ng­an audit penghitungan keru­gian negara.

“Dokumen-dokumen terkait kasus dugaan korupsi PLTG Nam­lea sementara disiapkan penyidik untuk diserahkan ke BPKP Ma­lu­ku,” kata Kasi Penkum Kejati Ma­luku, Samy Sapulette kepada Siwalima, Kamis (7/11).

Sesuai rencana dokumen ter­sebut akan diserahkan penyidik pekan depan, sehingga audit se­cepatnya dilakukan.

“Kalau tak halangan Senin pe­kan depan sudah diserahkan ke BPKP Maluku,” ujar Sapulette

Sebelum dokumen-dokumen diserahkan, kata Sapulette, penyidik dan auditor BPKP Maluku akan menggelar ekspos.

Naik Penyidikan

Status hukum kasus ini dinaikan ke tahap penyidikan sejak akhir Juni 2019, setelah dalam penyelidikan, penyidik Kejati Maluku menemukan bukti­bukti kuat adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

Lahan seluas 48.645, 50 hektar itu, dibeli oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara dari pengusaha Ferry Tanaya untuk pembangunan PLTG 10 megawatt.

Sesuai NJOP, lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp 36.000 per meter2. Namun jaksa mene­mukan bukti, dugaan kongkalikong dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehingga harganya dimark up menjadi Rp 131.600 meter2.

“Jika transaksi antara Ferry Ta­naya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, nilai lahan yang harus dibayar PLN hanya sebesar Rp.1.751.238­000. Namun NJOP diabaikan,” kata sumber di Kejati Maluku.

PLN menggelontorkan Rp.6.401.­813.600 sesuai kesepakatan dengan Ferry Tanaya, sehingga diduga nega­ra dirugikan sebesar Rp 4. 650.575.600. Namun pihak PT PLN Unit Induk Pem­bangunan (UIP) Maluku mengatakan, tidak ada masalah dalam pembelian lahan pembangunan PLTG di Namlea.

Menurut Asisten Manager Komu­nikasi PT PLN UIP Maluku, Abdul Azis Laadjila, , transaksi pembelian lahan tersebut sudah sesuai dengan NJOP. (S-49)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *