Jaksa Ngotot Bendahara Kilang Divonis 4,6 Tahun Bui

AMBON, Siwalimanews – JPU Kejari Ambon Wah­yudi Kareba tetap pada tun­tutannya meminta majelis hakim menghukum mantan Bendahara Desa Kilang, Kecamatan Leitimur Sela­tan, Ambon, Stevanus Latu­heru 4,6 tahun penjara.

Penegasan disampaikan Wahyudi Kareba dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (2/12), dengan agenda tangga­pan JPU terhadap pembe­la­an penasehat hukum terdakwa, Herman Hattu.

Menurut Kareba, terdak­wa terbukti bersalah mela­ku­kan tindak pidana korup­si alokasi dana desa (ADD) Kilang tahun 2016 yang me­rugikan negara Rp. 251.718.­550, berdasarkan audit Inspektorat Ambon.

“Perbuatan terdakwa me­langgar Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pem­berantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 dan 56 KUHP. Makanya terdakwa harus dihukum pidana penjara selama 4,6 tahun,” tandas Kareba.

Usai mendengar tanggapan JPU, majelis yang  dipimpin R.A Didi Is­mia­tun dan didampingi Hery Le­liantono dan Christina Tetelepta menunda sidang hingga Kamis (5/12) dengan agenda putusan.

Dituntut 4,6 Tahun

Seperti diberitakan, mantan Ben­dahara Desa Kilang, Stevanus Latuheru dituntut penjara selama 4 tahun 6 bulan oleh JPU Kejari Ambon, Wahyudi Kareba dalam persi­dangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (20/11).

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ADD Kilang tahun anggaran 2016 yang merugikan negara senilai Rp. 251.718.­550.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2, dan 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 dan 56 KUHP. Selain pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurung­an dan uang pengganti Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara.

JPU dalam dakwaannya meng­urai­kan, tindak pidana yang dilaku­kan terdakwa terjadi pada 4 Oktober tahun 2017. ADD Kilang tahun 2016 tahap pertama yang ditransfer ke rekening desa sebesar Rp 658.186.000. Ang­garan ini diperuntukan bagi pem­bangunan sarana air bersih Rp 207. 080.00, untuk jalan rabat beton Rp 119.000.000, dan untuk pembangu­nan sarana PAUD sebesar Rp 450.000.000. Namun yang dikerjakan hanya sarana air bersih dan ang­garan jalan rabat beton.

Sementara pembangunan sarana prasarana PAUD tidak dilakukan. Ken­dati begitu, ada anggaran se­besar Rp 48.000. 000 yang diguna­kan untuk pembelian material. Material itu juga telah rusak, dan tidak layak untuk dipakai.

Awalnya terdapat kerugian ke­uangan dan daerah senilai Rp 179.000.000. Namun setelah diperik­sa oleh Inspektorat Kota Ambon, ternyata ditemukan anggaran Rp. 251.718.­550 yang tidak bisa diper­tanggung jawabkan terdakwa.

Namun dalam pembelaannya penasehat kuasa terdakwa, Herman Hattu meminta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan JPU Kejari Ambon, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi ADD. (S-49)