Jaksa Koordinasi BPKP Audit Korupsi Dana MTQ

AMBON, Siwalimanews – Kejari Buru sudah ber­koordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku untuk me­ngaudit kerugian negara dalam ka­sus dugaan korup­si dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupa­ten Buru Selatan.

Berdasarkan penghi­tu­ngan penyidik, kasus ini merugikan ke­uangan negara se­­besar Rp 9 mi­liar.

“Kita juga se­mentara bangun koordinasi deng­an BPKP secara lisan. Namun secara tertulis belum. Nan­tinya setelah selesai pemeriksaan saksi seluruhnya baru kita mulai koordinasi resmi melalui surat dengan auditor,” jelas Kasi Pidsus Kejari Buru, Ahmad Bagir saat dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Selasa (3/12).

Bagir mengatakan, penyidik se­mentara memeriksa saksi-saksi tambahan sebelum dilakukan audit.

“Kita konsentrasi pemeriksaan saksi. Sudah belasan saksi dipe­riksa. Masih menunggu saksi-sak­si yang jauh yang sudah dipanggil untuk datang dan diperiksa ada sekitar 7-9 saksi,” jelasnya.

Sementara Korwas BPKP Malu­ku Affandi yang dikonfirmasi soal koordinasi yang dilakukan Kejari Buru, tak  menjawab telepon.

Jaksa Jerat

Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka ka­sus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Bursel

Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadis Perhubungan Bursel, Sukri Muha­m­mad. Dalam panitia MTQ, ia menjabat ketua bidang sarana dan prasarana.

Kemudian Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nur­pata. Dalam panitia ia menjabat bendahara bidang sarana dan prasarana. Satu tersangka lagi adalah Jibrael Matatula, Event Organizer.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Buru, Ahmad Bagir mengata­kan, mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/10) lalu, setelah tim penyidik melaku­kan serangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup.

“Penetapan mereka sebagai ter­sangka setelah dilakukan ekspos pada 15 Oktober 2019 lalu. Para tersangka itu masing-masing, SM, RN dan JM. Ada bukti yang cukup, sehingga mereka ditetapkan se­bagai tersangka,” jelas Bagir saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (25/10).

Menurut Bagir, berdasarkan penghitungan penyidik kasus dugaan korupsi  dana MTQ XXVII merugikan keuangan negara se­besar Rp 9 miliar. Namun temuan BPK dana Rp 10 miliar lebih tak bisa dipertanggungjawabkan.

Sesuai laporan hasil pemerik­saan atas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku penanggung jawab pemeriksaan dijelaskan, pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupa­ten Bursel senilai Rp 26.270.000.­000,00 untuk pelaksanaan kegiat­an MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasar­kan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13­.135.000.000,00, dari ben­dahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel.

Berdasarkan hasil pemerik­saan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10.684.681.­624,00 yang tak bisa dipertanggung­jawab­kan. (S-27)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *