Jaksa: Bukti Cukup, Samson & Liando Dijerat

MASOHI, Siwalimanews – Kepala Seksi Intel Kejari Malteng, Karel Benito mengaku, penyidik masih melakukan pengem­bangan penyidikan kasus korupsi proyek saluran Irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara.

Jika sudah ada bukti yang cukup, kata Benito, mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Maluku, Margaretha Emma Elsa Samson dan kontraktor Benny Liando tak akan diloloskan.

Benito menegaskan, pihaknya menghargai masukan masyarakat, terutama para aktivis anti korupsi, praktisi hukum maupun akademisi. Namun penyidik bekerja sesuai alat bukti dan keterangan saksi yang kuat.

“Kita hargai itu, namun kita tidak bisa menegakan hukum secara sub­jektif harus ada alat bukti minimal dua alat bukti dan saksi. Kalau ini ada, maka pastinya tidak akan kita loloskan siapapun yang bertang­gung jawab dalam kasus ini,” tandas Benito, kepada Siwalima, melalui tele­pon selulernya, Senin (13/1).

Benito mengatakan, penyidik sementara melakukan evaluasi hasil pemeriksaan saksi-saksi dan mem­persiapkan dokumen untuk meminta BPKP Maluku melakukan audit kerugian negara.

“Kami upayakan untuk meleng­kapi dokumen BAP dan memper­siapkan dokumen untuk berkoor­dinasi dengan BPKP Maluku me­nghitung nilai kerugian negara dari kasus ini,” jelasnya.

Ia meminta dukungan semua pihak agar penyidik Kejari Malteng segera merampungkan kasus ini. “Kami mohon dukungannya, yang pasti kita akan terus bekerja cepat me­nuntaskan kasus ini,” kata Benito.

Tak Bisa Diloloskan

Seperti diberitakan, Margaretha Emma Elsa Samson dan Benny Liando tak bisa diloloskan Kejari Malteng dalam kasus korupsi proyek saluran Irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara.

Samson dan Liando harus juga dijerat. Keduanya memiliki peran penting dalam proyek saluran irigasi Sariputih.

Samson sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewena­ngan untuk menentukan pembaya­ran proyek yang didanai APBD Maluku Tahun Anggaran 2016 se­besar Rp 1.949.000.000 itu. Semen­tara Liando adalah kontraktor yang mengerjakan proyek irigasi Sari­putih.   Ia memakai perusahaan CV Surya Mas Abadi milikYonas Riu­passa, karena perusahaannya tak memenuhi syarat.

Kalau pekerjaan yang dilakukan Liando amburadul, seharusnya Samson tidak memerintahkan untuk melakukan pembayaran. Tapi ter­nyata anggaran dicairkan 100 per­sen.  Karena itu, aneh kalau kedua­nya tidak dijerat oleh Kejari Malteng.

“Keduanya juga harus dijerat, karena diduga teribat di kasus ini,” kata Akademisi Hukum Unidar, Rauf Pelu kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (11/1).

Pelu mengatakan, Samson dan Benny Liando memiliki andil penting dalam proyek irigasi Desa Sariputih. Olehnya itu, Kejari Malteng tak bisa berhenti hanya di tiga tersangka, yaitu Yonas Riupassa, PPTK  Ahmad Anis Litiloly dan pembantu PPTK Markus Tahya.

“Selain tiga tersangka, penyidik juga harus menjerat  kontraktor Benny Liando dan Samson KPA, sebab mereka jelas sehingga terjadi kerugian negara,” ujarnya.

Praktisi Hukum Rey Sahetapy meminta Kejari Malteng untuk transparan dan tidak meloloskan Benny Liando dan KPA.

“Kejari diharapkan transparan dan tidak menutup-nutupi keterli­batan, Liando dan Samson di kasus korupsi proyek irigasi Sariputih,” tandasnya.

Sahetapy merasa aneh, jika kon­traktor yang mengerjakan proyek dan KPA tidak ditetapkan sebagai tersangka. “Keduanya berperan pen­ting, makanya mereka harus juga ditetapkan sebagai tersangka di proyek bermaslah itu,” ujarnya.

Megi Samson Dicecar

Sebelumnya mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Maluku, Margaretha Emma Elsa Samson dicecar selama 8,5 jam oleh penyidik Kejari Malteng, Kamis (9/1).

Megi, sapaannya diperiksa pukul 11.00 hingga 19.30 WIT di Kantor Kejari Malteng, Masohi.

Kepala Seksi Intel Kejari Malteng, Karel Benito yang dikonfirmasi mengatakan, selama pemeriksaan Megi Samson dicecar sekitar 25 pertanyaan.

“Pemeriksaan berlangsung sampai dengan pukul 19.30 WIT dengan 25 pertanyaan. Untuk sementara peme­riksaan ibu Megi cukup, kalau ada tambahan akan dipanggil lagi,” jelas Benito, kepada Siwalima.

Ditanya mengapa KPA tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka, se­mentara ia yang bertanggung jawab dalam pencairan anggaran, Benito mengatakan,  statusnya masih saksi, karena penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk menaikan status staf ahli Gubernur Maluku bidang pembangunan ekonomi dan keuangan itu menjadi tersangka

“Kami profesional bekerja, jika kemudian ditemukan bukti yang cukup dan keterangan saksi yang kuat maka sudah pasti mereka yang terlibat tidak akan lolos, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran. Jadi kami bekerja dulu, kami tidak me­lindungi siapapun. Kita profesional dan akan bekerja maksimal untuk tuntaskan kasus ini,” tandasnya.

Selain Megi, kata Benito, seharus­nya mantan Kepala Dinas PUPR Ma­luku, Ismail Usemahu juga diperiksa. Namun Usemahu meminta ditunda, karena ia masih di luar daerah.

“Memang rencananya hari ini kita periksa mantan kadis pak Usemahu, namun yang bersangkutan meminta waktu karena sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Jadi kita tunda dan akan kita agendakan pemeriksaan­nya,” jelasnya.

Benito mengatakan, pengemba­ngan penyidikan akan terus dilaku­kan, dan pihaknya akan meminta BPKP Maluku untuk menghitung kerugian negara.

“Perbuatan melawan hukum itu telah kita temukan, terdapat kekura­ngan volume kerja yang tentu me­ngakibatkan adanya kerugian ne­gara. Olehnya kita akan bekerja sama dengan BPKP untuk meng­hitung jumlah kerugian negara dari kegiatan itu,” terangnya.

Dugaan korupsi dalam proyek ini sudah diusut oleh Kejari Malteng saat dipimpin Robinson Sitorus, namun mandek karena diduga ada main mata. Setelah Kejari Malteng dipimpin oleh Juli Isnur, kasus ini kembali disidik. (S-36)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *