Jaksa Bidik Pengadaan Mobil Damkar MBD

AMBON, Siwalimanews – Kejati Maluku membidik proyek pe­ngadaan mobil pe­madam keba­karan khusus bagi bandara di Tiakur, Kabupaten Ma­luku Barat Daya tahun anggaran 2016 senilai Rp 5.580.025.000.

Proyek milik Di­nas Perhubungan dan Infokom saat dipimpin Desia­nus Orno alias Odie Orno itu, di­usut lantaran ber­bau korupsi. Pe­ng­adaannya di­duga tidak sesuai spek kontrak.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, proyek pe­ngadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Kabupaten MBD masih dalam tahap penyelidikan. Olehnya itu, ia belum bisa menjelaskan lebih jauh soal kasus ini.

“Iya, ada proyek pengadaan mobil damkar di MBD yang tengah ditangani. Namun masih penyelidi­kan, makanya tidak terlalu dipubli­kasikan,” kata Sapulette ke­pada wartawan di Ambon, Rabu (15/1).

Pada tahun 2015 Dinas Perhubu­ngan dan Infokom Kabupaten MBD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk pe­ngadaan mobil damkar tipe 4 yang memiliki spesi­fikasi khusus untuk bandara Tiakur.

Namun kontrak tersebut dibatal­kan dengan pertimbangan waktu pekerjaan dianggap pendek. Selain itu juga ada pertimbangan lain yakni saat itu menjelang Pilkada dan dapat menimbulkan persepsi lain di tengah masyarakat.

Kemudian proyek ini kembali dilakukan pada tahun anggaran 2016 dengan mengalokasikan dana sebesar Rp.5.580.025.000. Namun diduga mobil yang didatangkan atau dibeli oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD itu tidak sesuai dengan spek kontrak, karena mobil damkar tersebut bukanlah spesifikasi mobil damkar tipe 4 khusus untuk bandara.

Melainkan mobil damkar biasa, akibatnya terjadi selisih anggaran bernilai miliaran rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom kala itu, Desianus Orno alias Odie Orno.

Odie di Kasus Speed Boat

Selain proyek pengadaan mobil damkar, Odie Orno juga terlilit kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speed boat tahun 2015 senilai Rp 1.524.600.000.

Kasus ini semula ditangani penyidik Bareskrim Polri pada tahun 2017 dan dilimpahkan ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Se­telah naik penyidikan, Ditreskrimsus mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati Maluku sejak April 2018 lalu.

Direktur Reskrimsus Polda Ma­luku, Kombes Firman Nainggolan memastikan kasus  ini dituntaskan. Penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penyidik selanjutnya.

Nainggolan menegaskan, penyidikan kasus ini masih berjalan, dan tidak ada yang bermain. Ia mengakui, sudah mengantongi hasil audit kerugian negara dari BPK, namun ia belum mau membeberkan nilainya. (S-49)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *