AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ari Sahertian menegaskan, pihaknya akan memanggil Perum Bulog Maluku untuk membahas terkait keluhan masyarakat terhadap kenaikan harga Minyak Kita di pasaran.

Pasalnya harga Minyak Kita yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bulog sejumlah Rp.14.000 namun yang dipasarkan dengan harga Rp.17.000.

“Kalau memang mereka (Bulog red-) melanggar aturan sudah pasti kita akan panggil mereka sebagai tugas pengawasan kita. Jadi harga eceran minyak maupun semua jenis pangan itu nilainya telah ditentukan namun kemudian ketika sampai di pengecer harganya naik maka itu harus distabilkan di dinas terkait termasuk Bulog,” ungkap Sahertian, kepada Siwalima di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (3/3).

Namun permainan harga ini kata dia, bukan Bulog pastinya tetapi pedagang eceran karena menginginkan keuntungan besar apalagi di tengah kondisi hari hari besar keagamaan seperti ini. Tetapi konsekuensi sebagai wakil rakyat mesti memanggil Bulog untuk melihat kembali apa yang dilakukan pengecer dan harga musti distabilkan supaya masyarakat tidak mengeluh.

“Bulog keluarkan harga jual Rp 14.000 kemudian di pengecer juga harus sama karena itu ketetapan di Bulog kemudian terjadi kenaikan harga hingga Rp. 17.000 di pasar maka itu pengecer. Berikutnya pengawasan terkait hal ini bukan hanya DPRD tetapi Bulog juga sebagai mitra kerja untuk itu mestinya  kita sama-sama mengawasi, jika Bulog sendiri tidak bisa,” tandasnya

Dikatakan, banyak keluhan warga soal harga minyak, karena itu penting untuk melakukan  operasi pasar guna menetralkan harga jual yang makin tinggi dari harga yang ditetapkan sembari menjawab keluhan keluhan tersebut.

“Mestinya juga dilakukan operasi pasar sebab di hari-hari besar keagamaan harus dilakukan operasi pasar di tengah kondisi keuangan yang tak stabil,  maka operasi pasar itu penting, harapnya semua lini dalam proses pertumbuhan perekonomian kabupaten/ kota dan Provinsi Maluku harus bergandeng tangan menata dan mengatur sambil kita mengawasi apa yang terbaik bagi rakyat,” ujarnya. (S-10)