AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hen­drik Lewerissa tekankan pentingnya jaga stabilitas keamanan di tengah kondisi efisiensi anggaran berda­sarkan Inpres 1 Tahun 2025.

Penegasan itu disam­paikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa saat meng­hadiri Milad ke-23 Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung di Aula Santika Hotel, Minggu (20/4).

Menurutnya, perayaan milad PKS, harus dimaknai sebagai momentum penting untuk melakukan konsoli­dasi internal, serta memper­kuat ukhuwah masyarakat dan persatuan.

Sebagaimana telah diru­mus­kan secara sistematis dalam visi perjuangan PKS

“Sebagai partai dakwah, penegak keadilan dan kesejahteraan, dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Sebagai partai politik, PKS di Maluku telah berperan aktif, dalam menyelesaikan berbagai tantangan keumatan dan pembangunan yang semakin kompleks di bumi raja-raja.

“Hari ini, hari ke -60 beta dan Pa Abdullah Vanath serta bupati/walikota di Maluku dilantik. Di 60 hari masa bakti kita ini, kita punya tantangan yang berbeda tapi kita harus menyampaikan dengan jujur kepada rakyat kalau kita mengalami situasi yang tidak mudah,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat. Tidak ada pilihan lain bagi Pemda kecuali melakukan adaptasi terhadap kebijakan itu. Yang pasti hal hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta kepentingan publik tidak tersentuh.

Tetapi pembangunan fisik, sarana dan prasarana mau tidak mau Pemprov harus sikapi dengan bijaksana dan arif. Mungkin salah satu alternatifnya adalah melirik kalangan swasta, sebagai mitra strategis membangun proyek fisik yang belum dapat dibiayai dari APBD maupun APBN.

“Kita pernah mengalami masa kelam dalam sejarah Maluku dan kita bertekad tidak lagi alami masa kelam itu karena tidak ada manfaatnya. Berkali kali saya sudah berbicara dengan banyak tokoh baik tokoh agama, pemuda dan perempuan di setia daerah yang berkonflik, saya sampaikan mari kita fokus pada kesamaan kita saja. Mengapa harus lirik perbedaan kita? Mari kita jujur bilang “ yang terjadi bakalai ini kalau seng satu agama, satu suku” betul ka seng?” Ujar Gubernur

Kalau ada sengketa atau konflik ditengah masyarakat lanjut Gubernur, yang bersifat pribadi ada hukumnya, baik pidana maupun perdata kalau itu masalah batas tanah kita harus menghormati supremasi hukum dan biarlah bersengketa di pengadilan, jangan giring menjadi hal yang lain

Lalu sampai kapan kita harus konflik dan pertikaian. Konflik harus diakhiri, energi positif yang lahir dalam ruangan ini mari kita pancarkan di bumi raja raja ini, bahwa kalau ada perbedaan dan tak mau melalui mekanisme hukum bisa melakukan pendekatan adat dan budaya atau lainya.  Ada banyak cara atau restorasi itu tapi apakah ada itikad baik? Kalau tidak ada maka susah lah kita menyelesaikan itu,” katanya.

Dalam situasi yang ekonomi bertumbuh maju konflik itu meninggalkan derita dan kesengsaraan apalagi seperti kondisi Maluku, kita ini lagi susah.

Jika kondisi ekonomi seperti ini mesti ada kesadaran kolektif semua pihak untuk tak buat masalah, sebab ada masalah tidak ada investor yang masuk,

Investor jika mau masuk berinvestasi paling utama adalah kestabilan keamanan karena dia akan memastikan investasi hingga pengembalian modalnya.

Untuk itu sebagai Gubernur Maluku mengajak semua pihak untuk selesaikan masalah dengan cara-cara besar, cara yang menghormati hukum, cara menghormati adat dan budaya, agama dan nilai nilai toleransi dan solidaritas.(S-26)