AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan harus mendapatkan perlakuan khusus bagi guru-guru di wilayah Terti­nggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Penegasan orang nomor satu di Provinsi Maluku ini disam­pai­kan saat membuka kegiatan rapat teknis evaluasi dan peren­canaan pendidikan Tahun 2025 yang Golden Place, Rabu (7/5).

Gubernur mengungkapkan per­soalan pendidikan merupakan salah satu konsentrasi penting dirinya dan Wakil Gubernur Maluku, sebab masih banyak daerah-daerah di Maluku yang masih jauh dari harapan.

Berbagai upaya kata Gubernur akan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, termasuk tingkat kese­jahteraan guru di seluruh pelosok Maluku.

“Kalau ada yang singgung soal TPP guru yang belum dibayar, saya tegaskan tidak ada niat untuk me­nahan hak guru tapi keterlambatan memberikan TPP itu karena guru yang terlambat menyampaikan laporan,” ungkap gubernur.

Baca Juga: Kejaksaan Berhasil Ungkap Dugaan Korupsi di PT Dok Wayame

Menurutnya sebagai gubernur dirinya ingin sekali mempercepat seluruh proses pembayaran hak-hak guru bahkan jika angggaran memungkinkan ditambah.

Namun sayangnya keuangan daerah sangat terbatas akibatnya Pemerintah Provinsi Maluku hanya bisa melakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita mewarisi pemerintahan dan keuangan yang tidak ideal dan tidak mudah tapi ini menjadi tanta­ngan yang harus kita selesaikan,” ujar gubernur.

Dengan anggaran yang terbatas, gubernur memastikan akan ber­upaya untuk mencurahkan perhati­an sepenuhnya terhadap perso­alan disektor pendidikan guna memastikan Maluku dapat bangkit dengan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas.

Dikatakan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, ha­silnya bukan dirasakan secepat­nya atau dalam tahun 2025 ini me­lainkan akan dirasakan pada bebe­rapa tahun kedepan.

“Kita akui banyak guru yang tidak nyaman bekerja di Wilayah 3T karena keterbatasan fasilitas dan biaya hidup makanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mencari solusi terkait persoalan ini,” jelas gubernur.

Pemerintah daerah kata Gubernur harus punya solusi termasuk perlakuan berbeda bagi guru yang ditempatkan di daerah yang jauh dari perkotaan.

“Prinsipnya persoalan sektor pendidikan harus mendapat perhatian serius jadi mari kita bekerja bersama untuk memperbaiki persoalan di Maluku,” tegasnya. (S-20)