Gubernur tak Ingin Kepala Daerah Kena OTT KPK
AMBON, Siwalimanews – Gubenur Maluku, Murad Ismail mengingatkan kepada kepala daerah, baik bupati ataupun walikota di Provinsi Maluku agar tidak kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya tidak ingin kejadian OTT oleh KPK terjadi di Maluku,” tandas gubernur dalam sambutaanya ketika membuka rapat koordinasi gubernur dan bupati dan walikota se-Maluku, di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9).
Mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan, kata gubernur, dirinya sudah berbicara dengan KPK, agar mengutamakan pencegahan. “Saya sudah bicara dengan KPK, kita fokuskan untuk mencegah,” ujarnya.
Gubernur meminta bupati dan walikota selalu membangun komunikasi yang efektif dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan.
“Jadi saya tegaskan kepada bupati dan walikota yang hadir untuk selalu membangun komunikasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dalam hal pendampingan sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari,” tandasnya.
Baca Juga: Walikota: Anggota DPRD Baru Harus KritisTerkait dengan hal itu, gubernur juga meminta tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dari kejaksaan untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah.
“Khusus masalah penegakan hukum, saya minta sinergi dengan aparat penegak hukum melakukan pendampingan melalui TP4D dalam pengawasan internal pemerintah,” ujarnya.
Merespons permintaan gubernur, Wakil Kepala Kejati Maluku, Erryl Prima Putera Agoes mengatakan, kejaksaan siap membantu pemerintah.
“Jadi kami siap mendukung kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan siap mendampingi pemerintah kabupaten dan kota untuk proses pencegahan korupsi,” tandasnya. (S-39)
Tinggalkan Balasan