Gubernur:  Perlindungan Terhadap Perempuan Perlu Ditingkatkan

AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, perlindungan terha­dap perempuan perlu ditingkatkan. Karena itu, ia meminta, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov untuk memberi­kan perlindungan terhadap pere­m­puan.

“Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewa­jiban yang harus dipenuhi oleh negara.. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 alinea ke empat pasal 28D ayat (1) yang menyatakan hahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” jelas gubernur dalam sambutannya yang di­ba­­­ca­kan oleh Asisten II Bidang Sosial Kemasyarakatan, Frona Koedoeboen ketika membuka workshop Sistem Peradilan Pidana Terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) di Provinsi Maluku yang berlangsung di Amaris Hotel, Kamis (7/11).

Gubernur menyambut positif dan mengapresiasi pelaksanaan work­­shop ini sebagai wujud tang­gung jawab bersama dalam rangka penegakan hukum hak asasi manusia bagi perempuan dan anak.

Dikatakan, SPPT-PKKTP meru­­pakan sistem yang mengu­tamakan kerja sama antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan perempuan dan membuka akses pelayanan yang muda dan terukur.

“Saya tegaskan perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara,” tegas gubernur.

Ia menjelaskan, perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun berada di seluruh penjuru tanah air. Karena perlindu­ngan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara itu sendiri.

Walaupun perlindungan terhadap perempuan kekerasan dan penyelenggaraannya telah diatur dalam berbagai peraturan UU sebagai wujud penegakan HAM, namun dalam keyataanya di Maluku masih ada.

“Insensitas kekerasan yang diakibatkan korban dipihak perem­puan cukup tinggi dan berbagi upaya perlindungan menjadi terlambat karena, belum optimalnya penanga­nan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan,” ujar gubernur.

Gubernur menyebutkan, data tercatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan di Maluku mencapai 702 kasus.

Dijelaskan dari jumlah itu, 149 kasus sudah di laporkan ke poisi  dan diproses di pengadilan sebanyak 110 kasus

“Bisa kita pastikan kasus kekerasan di Maluku cukup tinggi dan harus di imbangi dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi perempuan korban kekerasa,” pintanya.

Ditambahkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku sudah dilakukan, walaupun tercatat masih ada beberapa kendala, diantranya instansi para pihak dan masih terbatasnya SDM yang memahai SPPT-PKKTP.

Tantangan lainya, yang menjadi hambatan besar belum tersedia­nya program dan anggaran di OPD dan kembaga pengimpemen­tasian SPPT-PKKTP

“Jadi perlu dilakukan penggaran di masing-masing pihak agar impemen­tasi terkait SPPT-PKKTP dapat berjalan dengan maksimal. Dan untuk mengefisiensikan pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku menjadi harga mati untuk menyusun rencana penganggaran program atau ke­gia­­tan, kedepan”, tandasnya. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *