AMBON, Siwalimanews – Maluku masih diperha­dap­kan dengan sejumlah masalah baik itu infra­struktur, konektifitas, trans­portasi, pendidikan, ke­se­hatan dan masalah lainnya yang membuat angka ke­miskinan di Maluku cukup tinggi di angka 17,99 per­sen di tahun 2020.

Namun sangat disa­yang­kan, kehadiran se­jum­lah bupati pada mus­rembang tingkat Provinsi Maluku tahun 2022 tidak dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail ka­rena sedang berada di luar daerah.

Gubernur hanya me­ngutus Sekda Kasrul Selang, dua asisten dan Kepala Bappeda Anton Lailossa untuk menerima dan menyerap aspirasi dari sejumlah kabupaten/kota tanpa bisa mengambil kesimpulan dan me­mutuskan langkah apa yang harus diambil agar Maluku bisa keluar dari predikat provinsi termiskin ke 4.

Padahal sejumlah bupati yang hadir pada musrembang tingkat Provinsi Maluku mengeluarkan banyak masalah yang mereka alami dalam pembangunan baik itu konektifias antar wilayah, infra­struktur yang belum memadai yang mengakibatkan disparitas harga, minimnya anggaran pembangunan dan masih banyak lagi.

“Kami di Maluku Barat Daya itu masih lemahnya aksesbilitas dan kesulitan geografis wilayah, konektivitas antar wilayah belum optimal, belum maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat, rendahnya inovasi dan kreatifitas birokrasi,” tandas Bupati MBD, Thomas Noach ketika memberikan arahan terkait dengan rencana pembangunan di tahun 2022 nanti.

Baca Juga: Ngaku Pengungsi Gempa, Sekkot Tinjau 24 KK di Passo

Sementara itu Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa mengaku ada sejumlah ruas jalan provinsi yang harus dikerjakan seperti jalan Leksula. “Itu kan jalan provinsi dan kita sudah terima dana SMI, kami bersyukur jalan itu sudah mulai dikerjakan,” kata Tagop.

Sedangkan Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun mengatakan meminta keadilan anggaran bagi pembagunan. “Kalau bangun jalan 4 kilo meter saja bisa menurunkan harga kopra dari yang dulu Rp 2 ribu bisa menjadi Rp 4 ribu,” jelas Hanubun.

Menyingkapi masalah-samalah kedaerahan yang dismpaikan bupati/walikota, Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan hampir semua bupati menyoroti masalah pemerataan anggaran pembangunan.

“Beberapa bupati menyoroti keadilan anggaran nanti akan kita perhatikan. Keadilan anggaran itu pengertiannya beda-beda,” kata Kasrul.

Selain itu konektifitas antar wila­-yah  juga masih menjadi perhatian serius pemerintah provnsi kerena kalau terus mengandalkan APBD itu tidak mungkin.

“Nah cuma itu, lagi-lagi pemerintah kabupaten di Maluku juga memahami kondisi keuangan Provinsi Maluku, saat ini karena problem kita sama, terkait anggaran. Mudah-mudahan dengan musrembang ini kita bisa mengakomodir semua kepentingan yang  ada,” harapnya. (S-39)