Gubernur Kumpul Bupati dan Walikota Bahas Isu Strategis

AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail me­ngumpulkan bupati dan walikota se-Maluku bersama kapolres dan dandim serta kajari membahas lima isu strategis yang menjadi fokus kerja jajaran kabinet Indonesia maju lima tahun kedepan.

Lima isu strategis yang dibahas yakni  pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, pe­nyerderhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transparansi ekonomi di Provinsi Maluku.

“Sebagai pemerintah daerah baik Provinsi Maluku maupun kabupa­ten/kota mesti cerdas dan tanggap dalam menyikapi hal tersebut. Pen­ting untuk saya tegaskan bahwa 5 isu strategis dimaksudkan sesung­guhnya sangat sejalan dan selaras dengan apa yang dituangkan dalam visi misi kami selaku gubernur dan wakil gubernur Maluku,” kata Mu­rad saat membuka rapat gabungan For­kopimda Maluku dan kabupaten/kota yang berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/12).

Menurutnya, terkait dengan isu pendidikan dan kesehatan, meru­pakan  urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan men­jadi konsentrasi utama dalam imple­mentasikan visi-misi gubernur dan wakil gubernur.

“Contohnya terkait dengan pem­biayaan kesehatan melalui BPJS, saya telah memerintahkan rumah sakut bahwa seluruh masyarakat Maluku harus dilayani dengan baik, bagi yang sudah memiliki kartu BPJS atau yang belum memiliki kartu BPJS, wajib dilayani,” tegas Murad.

Pelayanan kesehatan rumah sakit tambah Murad, terkait dengan masalah administrasi, pemgurusan nanti kemudian, tetapi tindakan pertolongan, kesehatan kepada pasien harus diutamakan.

“Saya berharap seluruh bupati/walikota dapat perhatikan masalah pelayaan kesehatan, tegasnya.

Ia mengatakan, dengan berdirinya Rumah Sakit Pusat dr Johanes Lai­mena di Rumahtiga sebagai rumah sakit rujukan kawasan Timur Indonesia, diharapkan makin mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

Aset ini yang sangat berharga, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga warga masyarakat kita tidak perlu berobat lanjut jauh-jauh ke luar daerah,” katanya.

Tak hanya kesehatan, tapi di bi­dang pendidikan, pemerintah mesti mendorong anak-anak daerah agar menekuni jalur pendidikan yang terhubung dengan pengembangan Blok Masela dan industri turunan­nya.

“Kita harus menjadi tuan di rumah sendiri apabila Blok Masela berope­rasi, sehingga  anak-anak harus dido­rong untuk mengeyam pendidikan yang berkaitan dengan migas dan industri turunannya,” ingat Murad.

Untuk pembangunan infrastruk­tur, Murad berharap kepada para bupati dan walikota untuk sama-sama mengawal hasil pertemuan dengan Menteri Perhubungan bebe­rapa waktu lalu.  “Mari kita kawal sampai proses realisasinya,” himbau Murad.

Sedangkan menyangkut penye­derhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, kewenangan penuh ber­ada pada pihak pemerintah pusat.

“Bagi kita di daerah, pada prinsip­nya wajib mendukung dan melaksa­nakanya secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah,” tan­dasnya.

Dalam kesempatan ini Murad juga mengingatkan persoalan DD. DD sebagai bahan evaluasi jumlah desa bagi Maluku periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang lebih sebanyak Rp4,1 triliun rupiah yang sudah diterima.

Beberapa hasil pembangunan dari DD antara lain pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan MCK, su­mur, irigasi poliklinik desa, pos­yandu telah banyak membantu masyarakat di desa.

“Namun, dampak negatifnya cukup banyak kepala desa dan perangkat desa yang bermasalah hukum terkait dengan pengelolaan keuangan. Saya berharap para bupati/walikota bersama kajari dan kapolres agar memberikan perhatian sungguh-sungguh, persoalan ini. DD diberikan supaya menjadi berkah dan bukan musibah,” tegas­nya.

Murad juga menegaskan kepada bupati/walikota soal pengisian jabatan kepala desa definitif harus segera dilakukan. “Segera diagenda­kan pelaksanana pemilihan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan pengangkatan kepala desa, berada pada saudara-saudara, namun bila tidak dipenuhi akan berimbas ke banyak aspek termasuk pengelolan DD,” ungkapnya.

Hal lain yang juga di bahas dalam rapat ini sendiri adalah menyangkut persoalan pilkada serentak di tahun 2020 di empat kabupaten.

Turut hadir dalam rapat itu, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa,  Bupati Malteng Abua Tuasikal, Bupati KKT Tetrus Fatlolon, Bupati SBB Yasin Payapo, Bupati Aru Johan Gonga, Bupati Malra M T Hanubun, Bupati Bursel Taggop Soulisa, dan Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *