AMBON, Siwalimanews – Gubernur Murad Ismail mengingatkan kepada Apa­ratur Sipil Negara di lingkup Pemprov Maluku untuk tidak menjadi biro­krat 805.

Maluku membutuhkan birokrasi yang mampu ber­gerak cepat, dan tidak monoton.

“Jangan jadi birokrasi 805. Datang kantor jam 8 pagi, kerja 0 dan pulang kantor jam 5 sore. Maluku membutuhkan birokasi yang mampu berlari dengan kencang,” tandas Murad da­lam sambutan saat peng­ambilan sumpah/janji serta pelantikan dan pengu­ku­han 306 pejabat administrator dan pengawas Pemprov Maluku, di Islamic Center, Rabu (26/2).

Menurutnya, organisasi perang­kat daerah tidak boleh diam dan statis apalagi terbelenggu dengan budaya kerja yang monoton dan merasa nyaman di zona aman.

“Kita harus terus bergerak secara dinamis, kreatif dan inovatif agar mampu mengelola sendiri potensi yang kita miliki untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masya­rakat,” tegas Murad.

Baca Juga: Soamole: Setiap Remaja Harus Bijak Dalam Pergaulan

Dikatakan, pemerintah perlu mela­kukan penataan terhadap birokrasi, baik melalui mutasi jabatan maupun mutasi wilayah kerja. Mutasi yang dilakukan saat ini diletakan berda­sarkan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan filosofi yaitu mendudukan birokrasi yang tepat pada tempat.

“Dengan demikian penataan birokrasi yang kita lakukan hari ini khususnya pada cabang dinas, dan UPTD dimaknai sebagai sebuah kebutuhan organisasi dengan tetap mengedepankan sistem merit de­ngan titik berat pada kualifkasi, kompetensi dan kerja ASN,” ujar Murad.

Kepada para pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, gubernur menegaskan beberapa pesan yakni pertama meminta mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dan jabatan baru.

“Segera pelajari job discription, jangan malu bertanya dan tunjukan bahwa saudara-saudara bisa bekerja dengan cepat bahkan harus berlari dengan cepat.  Sebab Maluku membutuhkan birokasi yang mampu berlari dengan kencang dan bukan birokrasi 805,” tegasnya.

Kedua, segera lakukan persiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dinas Pendidi­kan dan Kebudayaan Maluku harus bersinergi dengan pelaksana ujian nasional agar hasilnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu Murad juga meminta cabang Dinas Kelautan dan Peri­kanan agar segera melaksanakan tugas dan menggali SDA kelautan sebagai potensi PAD bagi daerah serta mencegah terjadinya illegal fishing melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait di unit kerja masing-masing. “Saya akan mela­kukan evaluasi kinerja saudara secara berkala yang tidak memenuhi target kerja akan, saya berikan sanksi,” tegasnya.

Ketiga bangun komonikasi, koor­dinasi dan kolaborasi secara efektif dengan unit kerja dan pemangku kepentingan agar visi dan bisai bersama pemerintah dapat tercapai.  Keempat, sebagai pejabat publik aparatur diawasi oleh aparatur pengawas, penegak hukum dan masyarakat yang terlebih Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Mari bekerjalah dengan keras, cerdas dan jujur melayani, jaga integritas dan pegang teguh sumpah janji yang baru dilantik. Jangan pernah bersinggungan dengan keja­hatan korupsi, kolusi dan nepotisme karena saya tidak kompromi dengan hal ini,” tandasnya.

Kelima, harus berani berkreasi dan menciptakan inovasi untuk kepentingan dan kemajuan daerah serta masyarakat Maluku. Sejumlah pejabat juga hadir pada pelantikan tersebut diantaranya Rektor Unpatti MJ Saptenno, Sekda Maluku Kasrul Selang dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku. (S-39)