Gubernur Gandeng Bupati & Walikota Temui Menhub

AMBON, Siwalimanews – Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan di Kepulauan Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Salah satu yang men­jadi fokus gubernur adalah membangun konektivitas perhubungan di Ma­luku, dan membuka keterisolasian di daerah ini.

Secara khusus, gubernur diun­dang oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, guna membahas proyek-proyek strategis guna men­dorong percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur trans­portasi di Maluku.

Dalam pertemuan itu, gubernur juga mengikutsertakan para bupati dan walikota se-Maluku untuk me­nyampaikan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

“Dari pertemuan ini saya berharap Pak Menteri dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan se­jumlah proyek strategis di bidang per­hubungan, baik darat, laut mau­pun udara, di Maluku,” kata Murad usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (12/11).

Gubernur mengatakan, dampak dari belum terbukanya akses trans­portasi secara memadai di Maluku, selain menyebabkan akses produksi jauh dari pasar, juga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya komoditi tertentu seperti BBM (bahan bakar minyak) pada wilayah-wilayah tertentu.

“Kalau Pak Presiden mengatakan harga BBM di Papua sudah sama seperti di Jakarta, maka harga BBM di sejumlah daerah di Maluku masih sangat tinggi, dan ini membebani masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajukan sejumlah usulan program yang diharapkan dapat diako­modir dalam program Kementerian Perhu­bungan tahun 2020. Usulan program tersebut antara lain, pem­bangunan enam pelabuhan penye­be­rangan dan pengadaan empat unit kapal penye­berangan pendukung Trans Maluku, pembangunan food estate dengan kegiatan pengem­bangan delapan pelabuhan singgah Tol Laut, dan pembangunan baru enam pelabuhan singgah perintis laut.

“Kami juga usulkan agar dilaku­kan revitalisasi pelabuhan Yos Soe­darso Ambon, pengembangan ban­dara dan pembangunan dua bandara baru, pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran Maluku di Sepa (Maluku Tengah), pembangunan pelabuhan perikanan dan container terpadu di Waai-Tulehu (Maluku Tengah), serta pembukaan rute baru pela­yaran Pelni dan rute penerbangan pen­dukung wisata Maluku,” pintanya.

Dikatakan, program usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen proposal kepada Kementerian Perhubungan RI untuk ditindaklanjuti. Para Bupati dan Walikota Ambon pada kesempatan itu juga menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Perhubungan, termasuk dalam bentuk proposal usulan program 2020.

Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan merespons permin­taan Gubernur Maluku untuk meng­akomodir sejumlah usulan pemba­ngu­nan sarana prasarana perhubu­ngan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk membantu Peme­rintah Maluku untuk  percepatan penyelesaian dokumen yang masih diperlukan.

Menteri mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis dan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus mendapat prioritas. Sejumlah isu strategis itu yakni pengembangan Bandara Bandaneira, pembangunan dan pengembangan Bandara Mat­hilda Batlayeri di Saumlaki Kepu­lauan Tanimbar, dan pengembangan Bandara Dobo di Kepulauan Aru.

“Adanya potensi persaingan ti­dak sehat pada program Tol Laut logistik juga menjadi perhatian kami,” tandasnya.

Menteri pun menyapaikan komit­mennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyedi­aan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.

“Kami memahami bahwa keterse­diaan prasarana dan sarana perhu­bungan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan berusaha melihat mana yang menjadi prioritas,” aku Menteri.

Saat ini di Provinsi Maluku telah tersedia prasarana dan sarana trans­portasi, dan juga layanan angkutan penumpang dan barang antara lain 12 Bandara yang dikelola Kemente­rian Perhubungan, dengan delapan delapan rute perintis angkutan uda­ra, dan tujuh rute komersial angku­tan udara. Terdapat pula 31 pelabu­han penyeberangan yang sementara beroperasi, dengan 25 unit kapal yang melayani 66 lintas penyebe­rangan, serta terdapat 3 trayek tol laut dengan 9 pelabuhan singgah.

Dalam pertemuan yang berlang­sung selama dua jam itu, gubernur didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, beserta para Bupati dan Walikota di Maluku, Kepala daerah yang berhalangan hadir hanya Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Noach karena sementara menghadiri acara pelantikan pimpinan difinitif DPRD MBD.

Sementara Menteri Perhubungan didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, juga hadir sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 Kementerian lainnya seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Anggaran Kemen­terian Keuangan, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR, dan Direktur Usaha Angkutan Baran dan Tol Laut PT Pelni (Persero).

“Selama ini, kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk rapat guna menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah semacam ini. Semua pejabat penting di Kemen­terian Perhubungan hadir, juga sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 di kementerian lainnya ikut hadir dalam rapat tadi. Ini terobosan yang baik bagi Maluku, dan saya optimis Maluku kedepan akan mendapat porsi yang lebih dalam realisasi program dari pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Frangky Papilaya. (S-39)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *