BULA, Siwalimanews – Ketua DPD II Partai Golkar Seram Bagian Timur Agil Rumakat minta kepada Penjabat Bupati Hadi Sulaiman untuk mempertimbangkan wacana perombakan birokrasi yang telah digembar-gemborkan ke publik.

Ia menilai, sah-sah saja jika penjabat melakukan penyegaran birokrasi di lingkup Pemkab SBT. Namun jika benar perombakan dilakukan, maka harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan.

“Jika nantinya perombakan benar dilakukan, maka harus sesuai dengan mekanisme, apalagi Kabupaten SBT saat ini sementara memasuki proses pilkada,” ujar Rumakat kepada Siwalimanews di Bula, Selasa (29/9).

Rumakat yang juga Wakil Ketua DPRD SBT ini menegaskan, jika perombakan birokrasi merupakan sebuah kewenangan seorang penjabat, maka perlu ada pertimbangan yang matang, karena meski dikatakan netral dalam pilkada, namun dipastikan akan ada penilaian bersayap terhadapnya.

Penilaian bersayap ini, akan muncul karena SBT saat ini dalam suasana pilkada. Untuk itu, meski perombakan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan kepegawaian, akan tetapi pertimbangan politik juga harus dipikirkan dengan matang.

Baca Juga: Protes WIUP, ATR Demo di DPRD Maluku

“Saya tidak melihat dari sisi apapun, yang pasti seorang penjabat harus laksanakan tugas sebagaimana mestinya, agar bisa berikan rasa nyaman dan kesejukan kepada birokrasi yang ada,” tandasnya.

Rencana perombakan birokrasi yang akan dilakukan Penjabat Bupati SBT juga dipertanyakan oleh Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD Golkar Maluku, Vonny Litamuhuputty.

Hadi yang baru saja dilantik oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, Sabtu (26/9) dinilai terlalu dini membongkar birokrasi pemerintahah yang telah dibangun oleh Mukti Keliobas.  Kendati perombakan birokrasi itu merupakan kewenangan penjabat, namun harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Ia menilai, perombakan birokrasi yang diwacanakan oleh penjabat bupati, adalah salah satu bentuk kepentingan politik semata.

“Saya pertanyakan ada apa sehingga harus rombak birokrasi, kan  baru sehari dilantik. Perombakan harus berdasarkan aturan,” jelas Vonny.

Vonny yang juga Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Maluku ini berpendapat, ada tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang penjabat yakni, mengawal pengendalian dari penyebaran Covid-19.

Selain itu, memastikan pilkada berjalan aman dan kondusif serta merangkul seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk mengawal pilkada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk dilaksanakan. Bukan secepatnya merombak birokrasi.

Perombakan birokrasi, lanjut Vonny diduga ada kepentingan politik, dan jika ASN tidak netral, maka ini sangat berbahaya dalam proses pilkada itu.

“Saya tidak ingin menuding. Tetapi saya lihat wacana untuk rombak birokrasi jangan karena kepentingan tertentu, tetapi harus sesuai aturan. Karena penjabat baru dilantik. Ia harus menghimbau ASN untuk netral, ini yang penting. Jangan rombak birokrasi. Apa yang salah dengan birokrasi disana,” tanya dia.

Ia juga minta, penjabat bupati harus jaga netralitas ASN dan tidak boleh ada intimidasi ke ASN soal dukung mendukung.

“Sebagai pejabat harus menghimbau agar tidak boleh ada intimidasi-intimidasi ke ASN tapi sebaliknya harus mendukung KPU dan Bawaslu agar semua proses pilkada berjalan lancar,” ucapnya.

Sebagai kader Golkar, lanjut Vonny, dia yakin jika perombakan birokrasi terjadi di SBT, Golkar yang mengusung Mukti Keliobas dan Idrus Rumalutur tetap menang.

“Saya yakin kalau rombak birokasi dan aturan memberikan kewenangan, tetapi Golkar tetap menang di sana,” tegasnya.

Ia berharap, pada tiga kabupaten lainnya di Maluku yang akan menyelenggarakan pilkada penjabat bupatinya harus tetap menjaga netralitas. (S-19)