AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Ma­ha­siswa Kristen Indonesia (GMKI) menyerbu Balai Kota Ambon, Kamis (3/9)

Mereka ingin menemui Wa­likota, Richard Louhe­napessy untuk memperta­nya­kan kebija­kan pemkot terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mereka me­ne­gaskan, mayoritas masya­rakat tak ingin PSBB diper­panjang.

Para pendemo tiba di depan Balai Kota sekitar pukul 10.45 WIT dengan membawa sejum­lah pamflet yang bertulisan, PSBB Berjilid Derita Rakyat pun Berjilid-Jilid, Jang Gartak Jang Tegas Taati Aturan PSBB, Nasi Kotak Sambal, Lawan Mafia Covid.

Saat tiba mereka langsung diha­dang oleh anggota Satpol PP dan Polsek Sirimau serta sejumlah per­sonel PRC Polresta Ambon. Pintu gerbang masuk ke halaman Balai Kota langsung ditutup.

“Bapak-bapak aparat izinkan kami masuk, kami hanya ingin bertemu dengan Walikota Ambon untuk sam­paikan aspirasi kami,” tandas Koor­dinator Lapangan, Dany Walalayo.

Baca Juga: Pemkot Siapkan 22 Kampung Tangguh

Lantaran tak diizinkan masuk, mereka berorasi di depan pintu gerbang Balai Kota. Walalayo dalam orasinya kembali minta aparat keamanan tidak menghalangi mereka untuk menyuarakan aspirasi kepada walikota.

“Bapak polisi dan Satpol PP jangan halangi kami untuk masuk dalam bangunan yang megah yang dibangun dengan uang rakyat ini. Apakah pejabat pemkot takut untuk dengar katong pung aspirasi,” teriak Walalayo.

Namun, lagi-lagi aparat keamanan tetap tak mengizinkan mereka ma­suk. Sempat terjadi aksi saling do­rong pintu gerbang antara pendemo dengan aparat keamanan, namun tak berlangsung lama.

Mereka kembali melanjutkan orasi secara bergantian, walaupun digu­yur hujan.

Setelah hampir tiga jam berorasi, mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman Balai Kota.

Mereka kemudian ditemui oleh Sekot AG Latuheru di halaman Balai Kota. Walaupun demikian mereka mengaku kecewa, karena tidak ber­temu dengan walikota.

“Kami datang ini membawa aspi­rasi masyarakat. Dimana bebe­rapa hari lalu kami lakukan survei di lima kecamatan, mengenai pene­rapan serta penanggulangan Covid-19 di Kota Ambon,” ungkap Dany Watloly  di depan sekot.

Watloly menjelaskan, hasil survei yang dilakukan GMKI menunjukan 88,5 persen tidak ingin PSBB diper­panjang, dan sisanya setuju.

Survei ini  dilakukan terhadap 269 responden di lima kecamatan, terdiri dari, Kecamatan Sirimau 30,9 persen responden, Baguala 24,5 persen responden, Teluk Ambon 7,4 persen persponden, Nusaniwe 24,5 persen responden dan 12,6 persen respon­den dari Leitimur Selatan.

“Selain itu kami juga lakukan survei soal bantuan, dimana ketika ditanya apakah bantuan telah di­ambil dari pemkot, 32 persen res­ponden menjawab belum, 33 persen jawab tidak, 33,0 persen menjawab sudah dan 1,9 persen menjawab lain­nya,” ungkap Watloly.

Sementara survei yang me­nyangkut bantuan yang sudah dibe­rikan apakah memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna atau tidak, kata Watloly, 79,6 persen men­jawab tidak dan 20,4 persen menjawab ya.

“Kami berharap, kalau bisa survei GMKI ini dapat menjadi acuan bagi pemkot untuk membuat segala peraturan dalam penanganan covid yang terjadi di Kota Ambon,” tandas Watloly usai menyerahkan hasil survei tersebut kepada sekot.

Sekot di depan para pendemo mengatakan, meragukan hasil survei itu. Ia mempertanyakan apakah 269 responden bisa mewakili seluruh masyarakat Ambon.

“Pemkot  sampai dengan hari ini te­lah beri bantuan kepada kurang lebih 51.000 kepala keluarga . Jadi apa yang disampaikan tadi meru­pakan hasil survei, itu tidak sesuai dengan data yang ada pada pem­kot,” ujar sekot.

Untuk bantuan PKH, kartu sem­bako, bansos, BLT kata, sekot, su­dah dibagikan. Silakan turun ke desa/kelurahan untuk menanyakan RT/RW, sebab datanya jelas sesuai by name by adres.

Sekot mengatakan, Pemkot juga tidak mau menerapkan PSBB ber­larut-larut, sebab semua masyarakat termasuk aparatur yang ada di ling­kup pemkot ingin cepat masuk da­lam adaptasi kehidupan baru. Na­mun tidak didukung oleh masyara­kat, sebab masih banyak yang tak patuh terhadap protokol kesehatan.

“Kita juga capek dari pagi hingga sore, namun itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membe­nahi kota ini,” tandasnya.

Sekot berharap GMKI turut men­dukung penanganan Covid-19 agar Kota Ambon keluar dari status zona merah.

Usai mendengar penjelasan sekot, massa GMKI meninggalkan Balai Kota dengan tertib. (Mg-5)