AMBON, Siwalimanews – Setelah hampir 3 jam melakukan aksi demonsterasi di depan gerbang utama Balai Kota, akhirnya massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, diperbolehkan masuk.

Demonstran ditemui oleh Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru di halaman Balai Kota. Walaupun demikian mereka mengaku kecewa karena tidak bertemu dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

“Kami datang ini membawa aspirasi masyarakat. Dimana beberapa hari lalu kami lakukan survei di lima kecamatan, mengenai penerapan serta penanggulangan covid-19 di Kota Ambon,” ungkap Dany Watloly di depan sekot.

Watloly menjelaskan, survei yang dilakukan GMKI tentang  apakah masyarakat masih mau untuk menerapkan PSBB di Kota Ambon atau tidak, 88,5 persen responden menjawab tidak ingin dan 11,5 persen menjawab ya.

Survei ini  dilakukan terhadap 269 responden yang ada di lima kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan Sirimau 30,9 persen responden, Baguala 24,5 persen responden, Teluk Ambon 7,4 persen persponden, Nusaniwe 24,5 persen responden dan 12,6 persen responden dari Leitimur Selatan.

Baca Juga: Janji Berikan Kapal dan Jaring Bagi Nelayan

“Selain itu kami juga lakukan survei soal bantuan, dimana ketika ditanya apakah bantuan telah diambil dari pemkot, 32 persen responden menjawab belum, 33 persen jawab tidak, 33,0 persen menjawab sudah dan 1,9 persen menjawab lainnya,” ungkap Watloly.

Sementara survei yang menyangkut bantuan yang sudah diberikan apakah memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna atua tidak, kata Watloly, 79,6 persen menjawab tidak dan 20,4 persen menjawab ya.

“Kami berharap, kalau bisa survei GMKI ini dapat menjadi acuan bagi pemkot untuk membuat segala peraturan dalam penanganan covid yang terjadi di Kota Ambon,” ucapnya usai menyampaikan hasil survey tersebut Watloly ke Sekot Ambon, disaksikan demosntran lainnya.

Sementara itu, Seket Ambon AG Latuheru di depan demonstran mengatakan, masukan  yang disampaikan oleh GMKI diterimanya, namun begitu dia meragukan hasilnya secara rasional.

Pasalnya, dengan 283 responden apakah bisa mewakili seluruh masyarakat Ambon, untuk itu walaupun ini akan diambil sabagi masukan bagi pemkot, namun harus ditelusuri secara benar.

“Pemkot  sampai dengan hari ini telah beri bantuan kepada kurang lebih 51.000 kepala keluarga . Jadi apa yang disampaikan tadi merupakan hasil survei, itu tidak sesuai dengan data yang ada pada pemkot,” ujar sekot.

Untuk Bantuan PKH, kartu sembko, bansos, BLT kata sekot, yang sudah dibagikan, silahkan turun ke desa/kelurahan untuk menanyakan RT/RW, sebab datanya jelas sesuai by name by adres.

Pemkot juga tidak mau menerapkan PSBB berlarut-larut, sebab semua masyarakat termasuk aparatur yang ada di lingkup pemkot juga ingin cepat masuk dalam adaptasi kehidupan baru, namun tidak didikung oleh masyarakatm sebab masih banyak yang tak patuh terhadap protokol kesehatan.

“Kita juga capek dari pagi hingga sore, namun itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membenahi kota ini,” ucap sekot.

Untuk itu sekot berharap, GMKI harus turut mendukung pemkot Ambon untuk dapat keluar dari status zona Merah ini.

Usai mendengar penjelasan sekot massa GMKI ini kemudian membubarkan diri meninggalkan Balai Kota Ambon dengan aman dan tertib. (Mg-5)