AMBON, Siwalimanews – Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Maluku, Onesimus Soumeru, kem­bali diperiksa penyidik, Senin (2/6), terkait dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, Ambon.

Pemeriksaan ter­hadap Onesimus, me­rupakan yang ke­dua kalinya, se­telah sebelum­nya, dia di­periksa penyidik Ke­jak­saan Negeri Ambon, Se­lasa, (13/5) lalu.

Onesimus diperiksa lebih dari lima jam, sejak pukul 11.00 WIT hingga 18.30 WIT oleh Kasi Intel Kejari Ambon, Alfred Ta­lompo dan dihujani pu­luhan pertanyaan.

Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Ar­dy yang dikonfirmasi Siwa­lima melalui telepon se­lulernya, Senin (2/6) mem­­benarkan peme­rik­saan terhadap One­­­simus.

“Hari ini saksi yang di­pe­riksa ada­lah OS. Dia me­ru­pakan Kepala Biro Eko­nomi pada Setda Pem­prov Maluku. Pemeriksaan dari pukul 11 sampai pukul 18.30 WIT,” katanya.

Ditanya tentang pene­tap­an tersangka, mantan Kacabjari Saparua ini, bi­lang, saat ini penyidik se­mentara mengumpul­kan bukti-bukti untuk selanjut­nya dila­kukan penetapkan tersangka.

Pasalnya, lanjut Ardy, ada sejumlah saksi lagi di luar daerah Maluku yang masih akan diperik­sa.

“Untuk penetapan tersangka be­lum karena teman teman sementara mengumpulkan alat bukti. Selain itu ada beberapa saksi yang dari luar Kota Ambon masih harus dimintai keterangan,” tambah Ardi.

Periksa 25 Saksi

Penyidik Kejari Ambon hingga hari ini sudah memeriksa 25 saksi, sejak 7 Mei hingga Senin, 2 Juni 2025.

Mereka yang diperiksa adalah pe­jabat Pemerintah Provinsi Maluku, Dirut PT Dok dan Perkapalan Waia­me, Dirut Panca Karya hingga Bos PT Dharma Indah.

Pula ada pejabat Bank Maluku-Malut sebagai pemberi kredit untuk modal kerja perusahaan milik daerah tersebut, yang ikut diperiksa.

Data yang dihimpun Siwalima, sudah 25 saksi yang diperiksa dian­taranya pada Rabu (28/5) 2 saksi yang diperiksa yaitu, ML, Staf Ke­uangan PT Dok Perkapalan Waiame serta SN merupakan staf UD Sari Logam.

Berikutnya pada Selasa, (26/2) jaksa memeriksa 2 orang saksi yaitu, Bos PT Dharma Indah Johny Quel­joe dan manager PD Panca Karya RN. Kemudian pada Senin (25/5) tim jaksa menggarap 2 saksi yakni, Dirut PD Panca Karya Rusdi Ambon dan HD Kepala Cabang PT Samator Indonesia. Sedangkan Jumat (24/5) satu saksi yang diperiksa MHO, maneger PT Lelava Indah Lestari.

Berikutnya pada Kamis (22/5) jaksa memeriksa satu saksi yaitu, manajer Satuan Pengawasan Internal (SPI) Kesekretariatan dan Umum pada Dok Perkapalan Waiame. Se­lanjutnya Rabu (21/5) 3 orang saksi diperiksa yaitu, senior manejer produksi PT Dok  insial UT, KT manejer logistik PT Dok, DL, mantan pimpinan Cabang PT Bank Maluku Malut.

Selain itu, pada Selasa (20/5) 3 saksi diperiksa yakni, Pimpinan Bank Maluku Cabang Ambon TS, dan 2 pejabat Dok Perkapalan Waia­me yaitu, PP manajer Galangan Kapal, tahun 2018 sampai sekarang.

Kemudian pada 15 Mei, satu saksi diperiksa yaitu, Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Waiame, Slamet Riyadi. Dan pada Rabu (14/5) satu saksi yang diperiksa yaitu, General Manajer PT Dharma Indah Theresia RR Bagenda.

Sementara pada Selasa (13/5) 7 saksi diperiksa diantaranya, Karo Ekonomi dan Pembangunan Pro­vinsi Maluku, Onesimus Soumeru, dan 6 saksi lainnya merupakan staf  akuntasi dan Pres Shipment Inspection (PSI) pada PT Dok Waiamae yaitu, ML, D, NS, dan WA, NR, dan BM, Sedangkan pihak ketiga yang diperiksa yaitu,m H, sales Marketing dari PR Elcoblast Indonesia.

Selanjutnya, pada Rabu,7 Mei,  2 saksi diperiksa yaitu, dua staf dok perkapalan dari bagian keuangan dan bagian PSI.

Ada Korupsi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon berhasil membongkar borok pengelolaan keuangan di PT Dok Wayame dan Perkapalan Ambon, tahun anggaran 2020-2024 bernilai Rp177 Miliar.

Tim penyidik menemukan adanya penyimpangan pengelolaan keua­ngan pada PT Dok Wayame yang merupakan salah satu BUMD Pro­vinsi Maluku, sehingga menim­bulkan kerugian negara. Berdasar­kan hasil perhitungan awal atau perhitungan sementara, diketahui negara dirugikan sebesar Rp3,7 miliar.

Demikian diungkapkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/5).

Dalam ekspos tersebut, lanjut Kajati, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau perbuatan yang menyalahgunakan kewewenangan untuk mengun­tung­kan diri sendiri yang dapat menim­bulkan kerugian keuangan negara.

Kajati menegaskan, dari ekspos yang dilakukan itu tim penyidik memutuskan menaikan status pena­nganan perkara dari tahap penyeli­dikan ke tahap penyidikan berda­sarkan surat perintah penyidikan nomo 4/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 28 April 2025.

Fiktif dan Mark Up

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah menu­tur­kan, dari hasil ekspos yang telah digelar ditemukan bahwa PT Dok tahun 2020-2024 mengelola angga­ran sebesar Rp177 miliar. Dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dengan benar.

Kajari menyebutkan, fakta-fakta yang ditemukan yakni, belanja investasi sejak tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahan (RKAP) yang telah ditetapkan dalam RPS. “Se­lanjutnya, ditemukan adanya belanja fiktif serta mark-up harga satuan barang dan volume barang.

Adapun transkasi keuangan yang ditemukan adanya penyimpangan yakni dengan dengan cara men­transfer sejumlah uang dari rekening PT Dok Watame ke rekening pribadi beberapa staf milik perusahaan dae­rah itu. Kemudian da­ri  uang ter­sebut sebagaian telah digunakan un­tuk keperluan kantor dan seba­gian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sampai sejauh ini, Kejari Ambon telah menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait dalam hal ini dari jajaran PT Dok. Selanjutnya, setelah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan, maka akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari PT Dok maupun dari pihak Bank Maluku dan Bank Negara Indonesia.

Perlu disampaikan juga bahwa dalam melakukan penyelidikan Ke­jari telah meminta keterangan seba­nyak 15 orang dari jajaran Direksi ter­masuk Dirut dan juga staf. Se­lanjutnya tim akan melakukan pe­meriksaan saksi-saksi baik dari PT Dok maupun dari pihak Bank,” ujarnya.

Kajari menambahkan, anggaran Rp177 miliar yang dikelola oleh PT Dok berasal dari dana pinjam pada Bank Maluku dan BNI.

Barang Bukti

Kajari mengatakan, Saksi NR juga menyerahkan 10 tas mewah dengan harga fantastis dan 1 unit treadmil.

Dirincikan, sebelumnya Jumat dan Sabtu pertengahan Mei lalu, pe­nyidik telah melakukan pengge­ledahan dan menyita dokumen dan handphone milik SR yang meru­pakan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Sedangkan penggeledahan di rumah WAL, penyidik berhasil menyita 1 kotak perhiasan, 6  buah jam tangan, 42 tas bermerk serta 3 buah handphone milik WAL.

Kemudian hari sabtu penyidik juga berhasil menemukan dan menyita 1 unit mobil Hyundai Creta N Line warna Merah dengan No Pol. DE 1539 XY beserta kuncinya, serta 1 lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Mobil Hyundai Creta warna Merah dengan No.Pol. DE 1539 XY, Nomor Rangka MF3­PE 812TSJ1633, Nomor Mesin G4FLS Q459446 atas nama Samsul Bahri.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun Siwalima dari PT Dok  dan Perkapalan Waiame menye­butkan, baik WAL dan NR memiliki rumah di di beberapa komleks perumahan.

NR memiliki rumah di dua lokasi yakni BTN Kusu-kusu dan Citra­land, sedangkan WAL selain memi­liki satu unit apartemen di Malang, ia juga memiliki satu unit rumah di Perumahan Citraland Ambon.

“Wilis itu juga punya usaha laudry dan punya mobil angkutan trans Seram-Ambon. NR dan Wilis itu uang banyak padahal gaji hanya dikisaran 10 jutaan saja, tapi punya rumah, mobil dan barang-barang mewah,“ ungkap sumber yang eng­gan namanya dikorankan.

Kajari Ambon belum mau berko­mentar lebih jauh soal adanya infor­masi tersebut. Karena menurutnya mesti dilakukan penelusuran secara mendalam terkait aset-aset yang disebutkan itu. “Nanti kita lihat yah. Intinya harus diteliti secara sek­sama,” tuturnya.

Da memastikan barang bukti yang telah berhasil disita baik itu uang, mobil, tas, perhiasan, jam tangan hing­ga handphone, diduga kuat berkaitan dengan perkara tersebut. Sebab jika ditelusuri, pendapatan kedua saksi tidak sebanding dengan barang-barang mewah yang dimiliki. (S-26)