Lambannya Penanganan Korupsi Panca Karya

Homepage Forum Visi Lambannya Penanganan Korupsi Panca Karya

Topik ini mengandung 0 balasan, memiliki 1 suara, dan terakhir diperbarui oleh  Siwalimanews 5 hari yang lalu.

Melihat 1 tulisan (dari total 1)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #7306 Balasan

    Siwalimanews
    Keymaster

    Sejak Maret 2019 lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengusut kasus dugaan korupsi Panca Karya.

    Kasus ini dilaporkan oleh pengawasan Panca Karya dengan menyampaikan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian di Panca Karya, yaitu satu, adanya kontrak sepihak HPH yang dilakukan dengan sengaja tanpa melibatkan badan pengawas, dengan membuat MoU baru yang perjanjiannya sangat merugikan perusahaan.

    Dalam kontrak kerjasama HPH di lokasi Buru Selah itu disepakati harga kayu Rp 120 ribu per kubik. Padahal sebelumnya Rp 150 ribu per kubik. MoU sepihak ini dilakukan tanpa mendapatkan pertimbangan dan persetujuan badan pengawas.

    Dua, Dirut Panca Karya telah meminta DP dari pihak ketiga yakni PT Persada Anugerah Selaras sebesar Rp 12 milyar, yang pembayaran pergantiannya akan dipotong dari harga kayu sebesar Rp 50 ribu per kubik.

    Hal ini menyebabkan setiap pengangkutan kayu, Panca Karya hanya menerima Rp 70 ribu per kubik. Kolusi yang terjadi ini sangat merugikan perusahaan dan telah melanggar peraturan yang berlaku.

    Kemudian ketiga, telah terjadi dugaan pungli atau permintaan jatah yang berbau KKN. Dimana adik kandung Dirut, Musttaqin Pattisahusiwa setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada KMP Tanjung Kuako di Dermaga Hunimua, Liang-Waipirit, untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp 500 ribu. Kalau dikalikan enam trip per hari berarti sebesar  Rp 3 juta.

    Kasus ini sampai sekarang masih ditangan Ditreskrimsus Polda Maluku, polisi telah meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi. Audit tersebut masih dilakukan terhadap perusahaan daerah ini.

    Untuk mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi Panca Karya, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku seharusnya  intens membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPK RI.

    Hal ini penting, agar tidak memunculkan opini negatif dari publik bahwa polisi sengaja memperlambat penanganan kasus ini. bahkan dikhawatirkan dengan tidak intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPK, maka tentu saja penanganan kasus ini semakin lama ditangani.

    Untuk menepiskan berbagai dugaan negatif tersebut, hanya bisa ditunjukan dengan komitmen yang kuat dari Ditreskrimsus Polda Maluku. Kekhawatiran publik sangat beralasan karena, setelah dikantongi hasil audit investigasi misalnya, maka tim penyidik juga akan meminta untuk melakukan audit kerugian negara. Dengan demikian, penanganan kasus ini akan semakin berlarut.

    Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tentu saja tidak bisa menggunakan kewenangannya sendiri untuk menghitung kerugian negara, sehingga membutuhkan lembaga audit lainnya.

    Proses untuk mengaudit kerugian negara kasus tersebut sudah pasti membutuhkan waktu yang lama. sehingga publik sangat sangsikan kasus dugaan korupsi ini bisa berjalan dengan cepat.

    Padahal aturannya penanganan kasus tindak pidana umum maupun khusus itu harus cepat dan tepat, memang dalam penanganannya tim penyidik membutuhkan kehati-hatian dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, tetapi jika tim penyidik serius dan komitmen untuk menuntaskannya maka tentu saja kasus dugaan korupsi Panca Karya bisa secepatnya ditangani.

    Tetapi jika tim penyidik tidak proaktif dan sifatnya tetap menunggu hasil audit maka kemungkinan kasus ini akan berjalan seret, dan penuntasannya sampai ke pengadilan juga akan lama. ini tentu saja sangat disayangkan terjadi, karena itu, publik sangat mengharapkan tim penyidik bersikap proaktif, serius dan secepatnya bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi Panca Karya. Semoga (*)

Melihat 1 tulisan (dari total 1)
Balasan Untuk: Lambannya Penanganan Korupsi Panca Karya
Informasi Anda: