AMBON, Siwalimanews – Faradiba Yusuf mengakui, memberikan Rp 20 juta kepada terdakwa, Welliam Alfred Ferdi­nan­dus saat melakukan penari­kan dana dari rekening nasabah Jonny de Queljuw dan ketika me­lakukan transaksi RTGS.

Hal ini diungkapkan Faradiba sebagai saksi dalam kasus pem­bobolan dana nasabah BNI Ambon, dengan terdakwa Wellem Alf­red Ferdinandus, dalam persida­ngan di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (25/8).

Faradiba katakan, dia tidak me­merintah langsung terdakwa. Dia juga membantah memiliki hubu­ngan khusus dengan mantan teller itu. “Saya memberi perintah lewat Callu,” kata Faradiba.

Faradiba menuturkan, ia jarang menghubungi terdakwa. Dia mulai berkomunikasi dengan terdakwa ketika ada kesalahan dalam tran­saksi. “Welliam tidak terlibat lang­sung. Kalau ada kesalahan dalam transaksi, baru saya hubungi Welliam,” ujar Faradiba.

Setiap kali transaksi, lanjut Fa­radiba, selalu ditandatangani oleh pimpinan sebelum ditandatangani Welliam. Dia mengaku mengeta­hui hal itu dari Natalia Kilikily dan Andi Yahrizal selaku KCP Mardika.

“Semua tandatangan dulu, se­telah itu Welliam tandatangan. Ka­rena semua transaksi itu butuh tandatangan pimpinan dan teller,” ucapnya.

Faradiba membenarkan, mem­be­ri­kan sejumlah uang kepada ter­dakwa. Dan itu dilakukan dua kali.

Sementara itu, anak angkatnya Faradiba, Soraya Pellu dalam ke­terangannya sebagai saksi mem­beberkan, saat dia mendatangi bank, terdakwa langsung membe­ri­kan uang dan itu tanpa melalui administrasi apapun

“Saya tidak mengisi formulir apapun. Terdakwa langsung me­nyerahkan uang,” kata Soraya.

Soraya menyebut, dia mengam­bil uang melalui Welliam atas perintah Faradiba senilai Rp. 6,4 miliar. Uang tersebut diambilnya secara berturut-turut.

Sementara itu, dua saksi lainnya, Ko Jerry dan Hermantije sama-sama mengaku meminjamkan reke­ning mereka untuk transaksi. Mereka selalu menemui  terdakwa setiap kali Faradiba menghubungi untuk meminta bantuan.

“Ibu Fara minta tolong memakai rekening saya untuk transfer. Lalu saya datang ke BNI Tual yang saat itu dipimpin Hendrik. Disana saya langsung ke Welliam,” kata Her­mantije. Hal yang sama juga di­sampaikan Ko Jerry.

Mereka berdua mengaku, hanya datang ke bank dan menyerahkan tanda pengenal. Setelah itu, me­reka menandatangani slip tanpa mengetahu jumlah transaksi, dan bahkan untuk apa transaksi tersebut.

Ko Jerry sendiri, selain memin­jam­kan rekeningnya, rekening mi­lik ibunya juga dipakai. Welmateng, nama ibunya. Nama itu muncul setiap kali transaksi RTGS terkait kapal. Dalam keterangannya se­lalu untuk pelunasan kapal.

“Saya tidak kenal Jonny. Kami juga tidak ada pekerjaan terkait kapal,” jelas Jerry.

Jerry mengaku, menandata­ngani dua slip untuk kepentingan RTGS. Saat ditanyakan apakah keduanya menerima uang saat melakukan perintah tersebut, ke­duanya kompak membantah.

Hakim pun menyayangkan dua saksi tersebut. Dia lalu mengata­kan, Jerry dan Hermantije bisa saja ikut terjerat kasus ini, karena ikut membantu tindakan pencucian uang dan korupsi yang dilakukan di BNI.

Sidang itu dilakukan secara online melalui sarana video conference. Majelis hakim,  jaksa dan penasehat hukum terdakwa ber­sidang di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Sedangkan terdakwa be­rada di Rutan Kelas II A Ambon. Para saksi terhubung melalui aplikasi zoom.

Majelis hakim diketuai Pasti Tari­gan, didampingi Berhard Panjaitan dan Jefry S Sinaga selaku hakim anggota. Sedangkan penasehat hukum adalah Markus Manuhutu.

Dalam dakwaannya, Jaksa Pe­nuntut Umum M. Rudy membeber­kan peran Welliam. Dia menyebut, Welliam turut membantu Faradiba Yusuf melakukan tindak pidana korupsi. Dia telah melakukan pena­rikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa uang fisik, dan transfer RTGS tanpa uang fisik atas permintaan Faradiba.

Pada 13 September 2019, Wel­liam menerima transaksi setor tu­nai tanpa uang dari nasabah Jonny de Quelju sebesar Rp. 125 miliar. Saat itu, dia menjabat menjadi Asis­ten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Mardika. Dia juga memberi­kan password kepada Faradiba untuk otorisasi transaksi perban­kan melalui keweNangan Andi.

Pada 17 September 2019, Wel­liam melakukan penarikan uang nasabah sebanyak 5 kali, masing-masing sebesar Rp. 5 miliar dari rekening BNI atas nama nasabah Jonny de Quelju. Atas transaksi tersebut, ia menerima uang Rp. 10 juta dari terdakwa Faradiba Yusuf melalui terdakwa Andi Yahrizal selaku KCP Mardika.

Pada 19 September 2019, Wel­liam melakukan penarikan tunai se­jumlah Rp. 5 miliar tanpa sepenge­tahuan nasabah Jonny de Queljuw. Penarikan uang tersebut kemu­dian digunakan untuk ditransfer ke Tata Ibrahim Rp. 2,1 miliar tanpa di­sertai uang fisik, RTGS ke reke­ning Jonny senilai Rp. 500 juta sebagai cashback, penarikan tunai Rp. 2,3 miliar dan diserahkan ke So­raya Pelu, serta uang Rp. 100 juta yang diserahkan ke Faradiba. Faradiba lalu memberikan Rp. 15 juta kepada Andi, dan Rp. 10 juta ke Welliam.

Saat menjabat sebagai teller di Tual, Welliam juga melakukan RT­GS tunai tanpa disertai fisik ke re­ke­ning atas nama Soraya Pelu se­ni­lai Rp. 3 miliar dengan ketera­ngan membayar bahan baku mebel.

Selain itu, dalam rentang waktu 27 September 2019 hingga 1 Oktober 2019, dia juga yang mela­kukan penyetoran uang senilai Rp. 19,8 miliar BNI KCP Tual. Uang itu ditransfer ke rekening terdakwa Soraya Pelu dan Jonny De Quelju sebanyak empat kali, dengan keterangan transaksi RTGS ke BCA.

Perbuatan terdakwa diancam Pi­dana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan­ta­san Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pa­sal 64 ayat (1) KUH Pidana. Juga pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Ten­tang Pencegahan dan Pemberan­tasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1). KUH Pi­dana jo Pasal 64 ayat (1) KUH­Pidana.

Terdakwa juga dikenakan sub­sider sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di­ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Juga pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pen­cegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan terdakwa juga dian­cam Pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah de­ngan UU Nomor 20 Tahun 2001 Ten­­tang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan­ta­san Tindak Pidana Korupsi. (Cr-1)