Fakta Baru di Korupsi WFC Namlea

Persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Water Front City (WFC), Kota Namlea,  Kabupaten Buru terus bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon. Banyak pihak telah dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi.

Keterangan para saksi maupun terdakwa memunculkan fakta-fakta baru dalam kasus yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Buru Sahran Umasugi, kuasa ditreksi CV. Aego Pratama Muhammad Duila alias Memet, PPK Sri Jaurianty dan  Muhammad Ridwan Pattilouw sebagai Site enggineer CV Inti Karya sekaligus selaku konsultan pengawas ini.

Sejumlah fakta baru yang terungkap diantaranya, proyek Kota Namlea Tahun 2015-2016 dikuasai oleh dekat Sahran Umasugi. Fakta ini dibeberkan oleh Muhammad Duwila alias Memet sebagai kuasa direksi CV. Aego Pratama.

Kendati sebagai kuasa direksi CV. Aego Pratama, dirinya jarang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proyek WFC. Ia menyebut nama Munir Letsoin. Munir adalah orang dekat Sahran Umasugi, yang menguasai proyek yang dikerjakan dalam dua tahap itu. Tahap I tahun 2015 dengan anggaran Rp 5,5 miliar dan II tahun 2016 sebesar Rp 3 miliar lebih.

Memet malah pernah bersama Munir Letsoin ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tahap I proyek WFC sebesar Rp 5,5 miliar. Setelah dicairkan, dana tersebut langsung diambil oleh Munir Letsoin, dengan dalih akan diberikan kepada Sahran Umasugi.

Setelah Munir Letsoin, giliran Darma Tuankotta yang menguasai pembangunan WFC tahap II tahun 2016. Darma adalah menantu Sahran Umasugi. Ia yang mengurusi pembelian 123 tiang pancang WFC di Surabaya.Tak hanya itu, Memet juga mengaku pernah memberikan uang sekitar Rp 500 juta ke Sahran Umasugi, di ke¬diamannya di Jalan Baru Bandar Angin, Kota Namlea atas perintah Munir Letsoin.

Kendati diberatkan dengan keterangan saksi dan terdakwa lain, namun Sahran Umasugi ngotot, kalau ia sama sekali tidak campur tangan dalam proyek WFC Namlea. Ia punya alasan, kalau CV Aego Pratama merupakan pemenang tender proyek WFC tahap I dan II. Anggaran proyek yang dicairkan langsung masuk ke rekening perusahaan.

Sahran mengaku menerima Rp 310 juta dari CV Aego Pratama, dan dipakainya untuk membayar hutang. Soal uang Rp 1 miliar lebih yang diterima¬nya dari Halija Somia, dan Rp 1,5 miliar dari Munir Letsoin yang dituduhkan jaksa, Sahran tetap membantah.

Yang pasti, fakta-fakta baru telah terurai di pengadilan. Majelis hakim harus mengeluarkan penetapan agar Kejati Maluku membuka lagi penyidikan kasus ini. Penetapan diperlukan agar menjadi pegangan bagi jaksa untuk menjerat tersangka lain.

Jaksa juga sendiri telah melihat dan mendengar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta itu yang harus ditindaklanjuti. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab atas kerugian Rp 6.638.791.370,26 yang dialami oleh negara.

Semua orang sama di mata hukum. Keadilan harus ditegakan. Jangan ada yang diistimewakan. Sekali lagi, fakta baru sudah terungkap terang menderang di persidangan, siapa saja yang juga harus turut dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena itu, tidak adil jika ada yang bebas dan tidak tersentuh hukum. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *