AMBON, Siwalimanews – Sebanyak 6.554 kepala keluarga di Kota Ambon belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari alokasi dana desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon Rina Purmiasa mengaku, dari total 14.315 KK calon penerima, sebanyak 7.771 KK telah menerima di tahap pertama. Sementara 6.544 KK yang belum menerima akan diberikan pada tahap kedua.

“Kami juga masih berikan ruang jika ada tambahan KK lagi dari desa untuk masukan masyarakat yang belum terlayani, kita tetap siap bantu,” kata Purmiasa, usai rapat bersama Komisi I DPRD Kota Ambon, Selasa (14/7) di Baileo Rakyat Belakang Soya.

Purmiasa mengatakan, Pemkot Ambon masih terus membuka ruang kepada setiap desa, sehingga jumlah data penerima akan terus bertambah.

“Data yang ada belum rampung, data dari desa juga bergerak terus, sehingga kita masih buka ruang untuk menerima data tambahan, tetapi kita hanya bisa proses melalui bank kalau sudah ada legalitas dalam bentuk SK penetapan penerima dari desa,” tandas Purmiasa.

Baca Juga: Brimob Maluku Sterilkan RS AL Fatah dan GPM

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, untuk akumulasi seluruh desa dan penerima bantuan dari pusat dan daerah, sudah hampir 95 persen warga Kota Ambon menerima. Ini yang perlu diberikan apresiasi bagi kinerja dari Pemkot Ambon.

Hanya saja ada di beberapa desa, yang karena orang terdampak Covid-19 sangat tinggi, belum bisa mengcovernya seperti di Desa Batu Merah, Passo dan Hative Kecil.

“Kita hitung akumulasi secara keseluruhan dari dua item besar yakni dari pusat dan daerah, maka sudah 95 persen yang dapat bantuan. Sisa desa-desa yang belum mendapat bantuan itu kita akan cari solusinya,” kata Pormes.

Selain itu, kata Pormes, bagi desa yang nama-nama penerima telah terakomodir, ada yang sudah dibayarkan langsung. “Ada juga yang uang dan rekeningnya sudah ada, tinggal ditransfer, namun masih menunggu pentahapannya,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat tetap tenang dan percayakan kepada pemerintah desa dan pemkot, karena proses verifikasi data terus dilakukan. (Mg-5)