AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku diminta memperhatikan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Seram dan bukan pembangunan rel kereta api yang dinilai belum merupakan sebuah kebutuhan.

Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua Konsorsium Pemekaran Seram Utara, Yopi Soakalune saat diwawancarai Siwalima, kemarin.

Soakalune mempertanyakan rencana perkeretaapian ini apakah telah dibuat dalam rencana anggaran tahun-tahun sebelumnya, atau menjadi bagian rencana tiba saat tiba akal. “Seperti gubernur dahulu yang meletakkan rencana pembangunan ibu kota baru ke pulau seram dipenghujung kekuasaan tapi tidak direalisasikan,” tanyanya.

Menurutnya, rencana pembangunan rel kereta api harus sesuai dengan visi dan misi gubernur, jangan hanya karena ada kepentingan politik menuju 2024, ini dugaan sangat kuat lalu mencari simpati publik.

“Masyarakat Seram dulu boleh lalu dong bilang beli bodoh beli di Seram, tetapi sekarang masyarakat udah pintar,” bebernya.

Baca Juga: DPRD: Aset Kota Tual Harus Diselesaikan Pemprov

Ia berharap, Pemprov Maluku dapat memperhatikan lebih dahulu infrastruktur yang ada di pulau Seram seperti jalan dan jembatan ketimbang melakukan pembangunan rel kereta api.

Disisi yang lain, ia berharap lembaga legislatif bisa melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif termasuk rencana pembangunan rel kereta api di Pulau Seram.

Ia juga meminta DPRD mengawasi apakah rel kereta api di Pulau Seram sesuai dengan visi dan misi gubernur ataukah tidak.

Karena jika dicermati selama ini, lanjut dia, persoalan-persoalan proyek di Maluku baik APBD maupun APBN kurang ada fungsi kontrol dari DPRD Provinsi Maluku. “Mungkin karena pengu­asa adalah partai pemenang pemilu maka pengawasan itu pun mandek, akibatnya rakyat kecewa,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan rencana perkeretaapian ini apakah telah dibuat dalam rencana anggaran tahun-tahun sebelumnya atau menjadi bagian rencana tiba saat tiba akal, dan realisasinya tidak ada.

Ia kembali berharap, Pemprov Maluku dapat memperhatikan lebih dahulu infrastruktur yang ada di pulau Seram seperti jalan dan jembatan ketimbang melakukan pembangunan rel kereta api.

Janji Awasi

Komisi III DPRD Provinsi Maluku janji melakukan pengawasan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Maluku yang akan melakukan pra studi kelayakan rencana induk perkeretaapian di pulau Seram.

Penegasan ini disampaikan langsung Sekretaris Komisi III, Rovik Akbar Afifudin kepada Siwalimanews, Senin (21/6).

“Yang pasti komisi akan mengawasi rencana pembangu­nan rel kereta api dipulau Seram, semua hal bukan hanya rel kereta api,” Tegas Rovik.

Rencana pra study kelayakan, kata Rovik merupakan dokumen yang dipakai sebagai asumsi membangun kelayakan, sehingga silahkan saja dilakukan tetapi tidak boleh meninggalkan fokus pembangunan infrastruktur yang lain.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku sebaiknya fokus pada pembangunan infrastruktur dermaga-dermaga yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan.

“Sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku fokus pada rencana pembangunan dermaga-dermaga karena kita daerahnya kelautan,” ujar Rovik.

Rovik menegaskan, Pemprov Maluku juga semestinya fokus membuat analisa tentang rencana pembangunan dermaga peri di pulau-pulau, sebab jika rencana pembangunan kereta api dilakukan sedangkan jalan-jalan masih banyak yang rusak dan belum terkoneksikan dengan baik.

Karena itu, Rovik meminta Pemprov Maluku untuk melakukan perencanaan sesuai dengan RPJMD yang telah disusun dan disepakati oleh DPRD, karena lebih visioner dan lebih memungkinkan untuk diterapkan.

Bangun Kereta Api

Sebagaimana diberitakan, Pemprov Maluku berencana membangun kereta api di Pulau Seram. Rencanya jadi program Dinas Perhubungan, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Proyek itu bahkan sudah dilelang, seperti dilansir laman lpse.malukuprov.go.id, dengan nama paket Pra Study Kelayakan Rencana Induk Perkeretaapian. Tak tanggung-tanggung, proyek dengan kode tender 15594288 itu menelan dana hampir setengah miliar rupiah.

Adapun lokasi proyek tersebut meliputi Pulau Seram, dimulai dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Proyek fantastis ini kontan mendapat tanggapan berbagai kalangan, lantaran kereta api sama sekali bukan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Maluku saat ini.

Publik menganggap, daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Sulawesi Selatan saja, masih belum bisa menghadirkan kereta api kepada warganya. Padahal, kondisi alam di sana, relatif lebih datar dibanding di Maluku yang banyak perbukitan.

Kendati begitu, Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat berdalih dan mengatakan proyek tersebut masih dalam taraf pra studi kelayakan. “Kegiatan di Dishub baru Pra FS atau Pra Feasibility Study. Jadi baru mau distudikan apa layak atau tidak. Baru Pra FS,” tulis Malawat dalam pesan WhatsApp kepada Siwalima, Selasa (15/6). (S-50)