AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku menyoroti buruknya kinerja Direktur RS Haulussy Nazaruddin yang terkesan lebih mementingan kepentingan pribadinya dari pada memperhatikan nasib para pegawai baik ASN mau­pun non ASN.

Tudingan ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Rabu (19/10) merespon sejumlah per­soa­lan yang terjadi di RSUD Haulussy.

Dijelaskan, bila Direktur RS Hau­lussy lebih bersifat responsif dan komunikatif maka semua persoalan tidak perlu terjadi yang pada akhir­nya melibatkan DPRD Provinsi Maluku untuk melakukan mediasi, baik bersama tenaga kesehatan maupun tenaga kerja sukarela.

Semua persoalan yang terjadi di rumah sakit plat merah ini kata Mu­naswir, menunjukkan Nazaruddin tidak becus untuk mengurus rumah sakit dan sebaliknya hanya memi­kirkan isi perut saja.

“Direktur Haulussy ini tidak becus mengurus rumah sakit dan masuk dalam kategori pemimpin cuma pikir isi perut saja,” kesal Munaswir.

Menurut Munaswir, sejak awal kedatangan Nazaruddin di RS Haulussy, Komisi menyakini jika semua persoalan di RS dapat dise­lesaikan, namun sayangnya hingga saat ini masih begitu banyak ma­salah terjadi termasuk persoalan hak te­naga kesehatan.

“Kita pikir dia datang untuk memperbaiki RS Haulussy tapi ternyata tidak, bahkan kita panggil pun tidak mau datang sampai-sampai kita rencanakan panggil paksa. Kalau bekerja semau-maunya bikin perusahan sendiri saja jangan jadi pejabat,” ujar Munaswir.

Munaswir menegaskan, Komisi IV tidak memiliki kepentingan apapun, sebab semua yang dilakukan hanya untuk memastikan kesehatan di RS Haulussy dapat lebih baik, apalagi urusan penyelenggaraan pemerin­tahan dibidang kesehatan menjadi prioritas.

Datangi DPRD

Karena tidak terakomodir dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjan­jian Kerja (P3K) mengakibatkan, ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) RS Haulussy, Selasa (18/10) meminta bantuan DPRD Maluku

Ratusan Tenaga Kerja Sukarela ini tiba di DPRD Provinsi Maluku tepat pukul 12.00 sambil membawakan spanduk yang berisikan petisi, terkait dengan permohonan bantuan dari wakil rakyat yang duduk di DPRD.

Salah satu TKS RS Haulussy, Yolanda Behuku dalam penjelasan­nya mengatakan, semua TKS telah bekerja di RS Haulussy diatas lima tahun, dan sangat berharap dapat diangkat menjadi PNS, namun ketika kebijakan P3K diberlakukan, ter­nyata mereka tidak masuk dalam kuota tersebut..

“Sejak awal muncul edaran dari BKD terkait dengan pendataan tenaga kerja sukarela di RS kami senang, tapi menjelang penutupan pendataan pada 31 Oktober menda­tang ternyata pihak manajemen RS menyampaikan kalau kita tidak masuk lagi dalam kuota tersebut,” ungkap Behuku.

Pernyataan manajemen RS Hau­lussy, lanjut Bahuku, telah meng­akibatkan ratusan TKS  menjadi putus asah akan masa depan mereka, sebab pimpinan RS Haulussy tidak membantu dalam memperhatikan nasib pegawai yang telah bekerja bertahun-tahun ini.

Langkah yang diambil adalah mendatangi Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, dengan harapan keluhan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti agar ada solusi bagi mereka.

Terhadap tuntutan ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary memastikan, pihak­nya akan menindaklanjuti semua keluhan yang disampaikan masya­rakat khususnya tenaga kesehatan dengan memanggil pihak-pihak terkait..

“Pasti kita tindaklanjuti dengan pihak terkait dalam hal ini direktur Haulussy,” tegas Samson.

Menurutnya, Komisi IV telah berencana untuk memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melihat persoalan ini, tetapi belum dapat dilakukan karena tertumpuk dengan persoalan pembahasan APBD yang akan dilakukan. (S-20)