AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku meminta, Pemprov Maluku memperhitungkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) ber­subsidi, untuk diusulkan ke BPH Migas bagi kapal-kapal rakyat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa  mene-gaskan,  23 Maret mendatang, BBM bersubsidi Triwulan II dapat disalurkan berdasarkan surat yang dikirim Sekda ke BPH migas

Hal ini disampaikan terkait de­ngan BBM bersubsidi yang saat ini telah habis dipertamina.

Hehanusa meng­ungkapkan, jika  penya­luran BBM triwulan II ini berda­sarkan surat sekda Maluku yang sudah masuk ke BPH migas, nanti­nya BPH migas akan melakukan rapat secepatnya untuk dapat me­mu­tuskan sekitar tanggal 23 maret.

“Tanggal 23 Maret itu sudah diputuskan untuk triwulan II segera disalurkan,” tegas Hehanusa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (20/3)

Baca Juga: Ruang Isolasi dan Alat Pelindung Medis Minim

Selain itu, Hehanussa juga me­minta Pemprov Maluku diminta untuk secara lebih teliti memper­hitungkan kuota BBM bersubsidi yang diusulkan ke BPH migas.

”Kalau terkait dengan kelang­kaan-kelangkaan yang terjadi, itu berkaitan dengan evaluasi terhadap usulan-usulan pemprov pada saat usulan awal,”ujarnya.

Hehanussa mengharapkan, kuota tersebut bisa terpenuhi kebutuhan nelayan, jangan sampai pada terjadi over seperti ini, dan jika demikian pasti terjadi kelangkaan karena tahap I kuota BBM sudah habis terpakai, tetapi waktu untuk triwulan satu belum selesai dan belum waktunya untuk penya­luran triwulan II.

Hehanussa menghimbau, kepada masyarakat agar tidak perlu takut, Pemprov Maluku bersama DPRD akan berupa­ya semaksimal mungkin mengatasi masalah ini.

“Masyarakat tidak perlu resah karena sehari dua ini sudah diputus­kan oleh BPH migas dan juga sekda sudah menyurati ke Jakarta, itu sudah sangat diperhatikan dengan baik oleh BPH migas, hal itu sudah saatnya untuk direalisasi,” ujarnya.

BBM Kosong

Sebelumnya diberitakan, BBM jenis solar dan minyak tanah bersub­sidi saat ini kosong di Pertamina Ambon. Alhasil kapal-kapal rakyat terancam menghentikan pelayanan­nya kepada masyarakat.

Kekosongan minyak bersubsidi di Pertamina diduga, disuplay kuota ke­pada Maluku terbatas. Jika selama ini Per­tamina yang mengatur suplai mi­nyak bersubsidi kepada pemakai, se­karang hal itu diambil alih BPH Migas.

Untuk Maluku, dalam sepekan ini, kuota subsidi kosong mengakibat­kan kapal-kapal rakyat baik milik PT Pelni maupun swasta terancam me­nghentikan pelayanan kepada masyarakat.

General Manajer PT.Dharma In­dah, Theresia Bagenda yang di­kon­firmasi Siwalima menyayangkan sikap pemerintah yang meng­henti­kan BMM bersubsidi ke Maluku. Menurutnya, BBM bersubsidi sebe­lumnya lancar-lancar saja, namun entah apa alasan pemerintah menye­babkan Pertamina Maluku kini mengalami kekosongan.

Dikatakan, jika pemerintah tidak secepatnya mencari solusi, dipas­tikan selaku pemilik jasa trans­portasi laut pihaknya akan menambah beban operasional dan itu berdampak kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

“Saya tegaskan, dalam kondisi seperti ini, jangankan kami peru­sahaan-perusahaan jasa transpor­tasi yang angkat tangan, melainkan PT.Pelni juga merasakan hal yang sama. Kalau pemerintah tidak sece­patnya turun tangan, tentu masya­rakat akan terkena dampak dari keko­songan BBM bersubsidi ini. Beban operasional kapal akan kita per­hati­kan, otomatis harga tiket dipastikan Ia mengungkapkan, sesuai Pera­turan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistri­busian dan harga jual eceran BBM, kapal-kapal  penumpang yang ber­bendera Indonesia wajib diberikan minyak bersubsidi,” katanya.

Meskipun demikian, Bagenda menambahkan sudah dua hari sejak 12-13 Maret 2020, pihaknya mela­yani masyarakat Maluku dengan BBM non subsidi. Jika kondisi ini terus menerus, Bagenda memprediksi pihaknya akan menghentikan pela­yanan kepada masyarakat.(Mg-4)