AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon meminta Dinas Sosial (Dinsos) memastikan, bantuan sosial (Bansos) yang dibagi-bagikan kepada  warga di Kota Ambon tepat sasaran.

Untuk memastikan hal itu, DPRD mendesak Dinsos terjun langsung ke lapangan, memantau pembagian bansos agar benar-benar diterima oleh masyarakat dan tidak disalahgunakan.

“Dinsos harus pastikan. Turun cek di lapangan. Artinya orang–orang yang memang seharusnya tidak menerima tetapi malah menerima bantuan itu, Dinas Sosial harus turun ke lapangan untuk  melakukan pengecekan sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat,” jelas Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (28/4).

Dikatakan, banyak masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial tetapi tidak menerima, sehingga ia meminta, kerja sama yang serius antara perangkat desa dalam hal pendataan.

Sementara itu di tempat yang sama, anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Ary Sahertian menegaskan, data penerimaan bansos bagi masyarakat miskin baru dampak Covid-19 di Kota Ambon perlu diverifikasi ulang.

Baca Juga: Masuk Kategori Klaster III, Pemkot Minta PSBB

“Data yang dimasukan RT ke desa/kelurahan dan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Ambon perlu diverifikasi, karena data yang masuk masih ada yang tidak sesuai dengan petunjuk penerimaan,” ungkap Sahertian

Data tersebut perlu dikaji ulang, karena dikhawatirkan warga kategori prasejahtera yang sudah memperoleh bantuan lansung tunai (BLT) tidak boleh mendapatkan bansos.

“Jika ada warga menerima bantuan, maka akan segera dikembalikan untuk diberikan bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, karena salah satu persyaratan yang sudah memperoleh BLT atau keluarga prasejahtera itu tidak bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Dia mengakui, untuk bantuan triwulan I yang telah di bagikan dikhususkan untuk warga miskin baru seperti tukang ojek, sopir angkot, karyawan yang di PHK.

“Triwulan I itu dikhususkan untuk mereka yang terkena dampak langsung karena memang mata pencaharian mereka terputus berbeda dengan ASN yang memiliki gaji,” katanya sembari menambahkan, pembagian bansos harus tepat sasaran, karena terkadang tidak tepat sasaran.

“Data yang di berikan RT untuk desa/kelurahan dan Dinsos merupakan data yang tidak valid, mengingat RT kadang memilih dan mengutamakan keluarganya sebelum orang lain. Ini yang memang susah,” ujarnya. (Mg-5)