Data Kacau Balau, Dana Stimulan Korban Gempa Belum Cair

AMBON, Siwalimanews – Badan Penanggulangan Bencana Dae­rah (BPBD) Provinsi Maluku belum men­cairkan dana stimulan untuk rumah warga yang rusak akibat gempa bumi 26 September 2019 yang lalu akibat data administasi kacau balau.

Total anggaran yang diusulkan BPBD Maluku ke BNPB untuk tiga wilayah terdampak yakni bantuan stimulan untuk kerusakan rumah sebesar Rp 279,805 miliar, dana tunggu hunian (DTH) Rp 8,136 miliar dan dana pember­sihan puing rumah rusak senilai Rp 3,033 miliar.

“Jadi anggaran untuk DTH dan dana pembersihan puing rumah rusak sudah ada di rekening peme­rintah kabupaten/kota, tetapi tidak bisa dicairkan akibat dari adminis­trasi yang belum dilengkapi,” jelas Kepala BPBD Maluku, Farida Salam­pessy kepada Siwalima melalui te­lepon selulernya, Rabu (4/12).

Salampessy mengaku, Untuk DTH dan pembersihan puing-puing rumah rusak, belum bisa dicairkan kepada warga yang rumahnya rusak karena ada warga yang tidak memi­liki KK dan ada yang tidak memiliki KTP.

“Ini menjadi kendala kita sehingga anggaran ini belum bisa kita cair­kan,” ujarnya.

Diakuinya, yang paling bermasa­lah Kota Ambon dan Maluku Tengah, sehingga diharapkan ada kerja sama antara BPBD Kota Ambon dan Kabupaten Malteng deng­an Dinas Kependudukan dan Pen­catatan Sipil guna verifikasi pendu­duk masing-masing.

“Kita tidak ingin memberikan ban­tuan tetapi orangnya tidak ada. Hanya memiliki nama warga setem­pat tetapi identitas kependudukan­nya tidak ada, ini juga menjadi ma­salah,” tegasnya.

Ditanya kapan dana untuk perbai­kan rumah rusak itu akan dicairkan  dirinya mengaku masih dalam proses oleh BNPB pusat. “Kalau dana per­baikan rumah rusak, baik ringan, sedang maupun berat, belum dicair­kan karena ada perbaikan data lagi. Seperti contoh, ketika gempa per­tama kali, ada rumah warga yang rusak ringan. Namun saat gempa untuk kedua kalinya, rumah warga itu sudah roboh dan masuk kategori risak berat.

Alhasil data masih dila­kukan verifikasi kembali sehingga pencairan anggaran perbaikan be­lum bisa dilakukan,” beber Salam­pessy.

Jadi Pusat Perhatian

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Ambon menaruh perhatian besar kepada pengungsi korban gempa bumi bermagnitudo 6,8 SR.

Pantauan Siwalima di lokasi pengungsian kompleks kampus Unidar di Tulehu, Kecamatan Sala­hutu, Kabupaten Malteng Selasa (29/10), Presiden dan Ibu Negara meninjau langsung posko peng­ungsi.

Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan kepala BNPB Doni Monardo serta Gubernur Maluku Murad Ismail. Rombongan Presiden tiba di lokasi pengungsian, sekitar pukul 09.00 WIT dan disambut Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal.

Kondisi korban gempa menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan Presiden berjanji akan memper­cepat proses pembangunan rumah bagi korban gempa baik  rusak ring­an, rusak sedang maupun rusak berat.

Dalam tatap muka dengan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah daerah di lokasi peng­ungsian Tulehu, Presiden meng­ingat­kan kalau Indonesia berada di kawasan cincin api, sehingga po­tensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia.

Sejarah pernah mencatat gempa juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh, Padang, Beng­kulu, Lampung, Banten, Yog­ya­karta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, serta Maluku.(S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *