Dakwaan Korupsi Panwas Malteng Dinilai Kabur

AMBON, Siwalimanews – Pengacara mantan Sekretaris Panwas Malteng yang juga merangkap PPK, Yanti Marlen Nirahua menilai dakwaan JPU dalam kasus dugaan korupsi dana pengawasan pilkada tahun 2016-2017 sebesar Rp 10,8 miliar kabur atau tidak jelas dan tidak lengkap.

Hal ini ditegaskan Hendri Lusikooy, pengacara Nirahua saat menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan JPU Kejari Malteng dalam persidangan di Penga­dilan Tipikor Ambon, Rabu (15/1).

Karena dakwaan JPU kabur atau ti­dak jelas, kata Lusikooy, terdakwa ha­rus dibebaskan dari segala dak­waan JPU, baik subsider maupun primer.

“Dakwaan JPU kabur alias tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sebab dalam dakwaan itu JPU tidak menguraikan secara detail peran terdakwa, makanya klien kami harus dibebaskan,” tandasnya.

Lusikooy juga mengatakan, SK Nomor 10 tahun 2016 tertanggal 16 Juli 2016 tentang pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Sekretariat Panwas Malteng dan selaku PPK diduga dipalsukan.

“Jadi selain kabur dakwaan JPU juga tidak cermat dan lengkap, karena terdapat sejumlah surat yang diduga dipalsukan, termasuk SK yang dipakai untuk pengangkatan terdak­wa sebagai PPK,” ujarnya.

Usai mendengar pembacaan ek­sep­si, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga, Rabu (22/1) dengan agenda mendengar tang­gapan JPU terhadap eksepsi pena­sehat hukum terdakwa.

Mulai Diadili

Yanti Marlen Nirahua mulai diadili dalam kasus korupsi dana penga­wasan pilkada tahun 2016-2017 sebesar Rp 10,8 miliar di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (8/1).

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, dipimpin majelis hakim yang diketuai, Jimmy Wally didampingi Jepri Septa Sinaga dan Felix Ronny Wiusan selaku hakim anggota. Sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Hendri Lusikooy.

JPU Kejari Malteng, Asmin Ham­zah dalam dakwaannya meng­urai­kan, terdakwa diangkat sebagai Ke­pala Sekretariat Panwas Malteng se­suai SK Kepala Sekretariat Panwas Maluku Nomor 10 tahun 2016 tertanggal 16 Juli 2016. Kemudian pada tanggal yang sama, terdakwa juga ditunjuk selaku PPK pada dengan SK Nomor 10.A tahun 2016.

Pada tahun tersebut, Panwas Malteng mendapat dana hibah pengawasan pilkada sebesar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut harusnya dipakai untuk pembiayaan penga­wasan pilkada. Namun terdakwa malah memakainya untuk penye­waan mobiler kantor.

Padahal terdakwa tahu bahwa tidak ada dana yang diperuntukan bagi pembelian mobiler kantor. Selain itu, terdakwa juga tidak melakukan kontrol dan pengendalian terhadap kontrak.

Terdakwa juga tidak melakukan pengujian terhadap kwitansi dan alat bukti pembelian, serta bukti bukti pengeluaran lainnya. Alhasil, Johny Richard Wattimury selaku benda­hara mengeluarkan anggaran untuk biaya sewa mobile.

Selain itu lanjut JPU, terdakwa tidak melakukan pengontrolan terha­dap dana yang dikeluarkan bagi kegiatan rapat pembinaan sebanyak dua kali. Dimana seharusnya setiap peserta mendapat jatah uang saku sebesar Rp.300.000. Namun Watti­mury, tidak membayarkannya. Be­gitu juga dengan anggaran kegiatan lainnya.

Akibat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri dan orang lain, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.588. 005.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang korupsi junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (dakwaan primer)

Sedangkan dakwaan subsider terdakwa melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang korupsi junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk diketahui, kasus korupsi dana hibah Panwas Malteng diusut sejak tahun 2017 lalu. Sebelumnya jaksa menjerat eks bendahara Panwas, John Richrad Wattimury.

Wattimury divonis 2 tahun penjara, denda 50 juta, subsider satu bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 75 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Lalu bagaimana dengan eks Ketua Panwas, Stenly Maelissa bersama dua komisioner lainnya, yang diduga kuat juga terlibat? Jaksa beralasan alat bukti untuk menjerat mereka belum cukup. Karena itu, pengembangan penyidikan akan terus dilakukan. (S-49)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *