AMBON, Siwalimanews – Perjuangan DPRD Provinsi Maluku untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang representatif untuk membuka daerah-daerah terisolasi di daerah ini gagal didapatkan, lantaran pemerintah pusat memangkas DAK Bidang Jalan di tahun 2022.

Kepastian turunnya DAK bidang jalan ini disampaikan langsung Dirjen Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan RI Purwanto kepada Komisi III DPRD Maluku saat penyampaian aspirasi yang dilakukan secara daring, Rabu, (19/1).

Pasalnya dari total DAK Bidang Jalan yang diusulkan Rp 399.600.000.000 dengan tujuan membuka daerah keterisolasian di Maluku, tetapi oleh Kementerian Keuangan yang disetujui untuk direalisasikan hanya sebesar Rp16.000.000.000.

Terhadap keputusan Kementerian Keuangan ini, sejumlah anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku tidak terima dan langsung menyampaikan protes terhadap tindakan pemerintah pusat yang seenaknya terhadap usulan DAK Bidang Jalan tahun 2022.

Ketua Komisi III Richard Rahakbauw menyanyangkan sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu RI yang seenaknya memotong usulan DAK 2022 Bidang Jalan dari Dinas PUPR Provinsi Maluku, padahal dana yang diusulkan itu sesuai kebutuhan dari masyarakat.

Baca Juga: Enam Bangunan di Kawasan Tantui Dieksekusi

“Maluku sangat membutuhkan sarana dan prasarana, dengan anggaran yang sedikit ini bagaimana mungkin bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk jalan di Maluku bisa terjawab,” ujar Rahakbauw.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Hatta Hehanussa menegaskan, DAK yang diusulkan Pemprov Maluku dalam hal ini Dinas PUPR sejak tahun 2021, 2022 hingga usulan 2023 ini hasilnya sangat miris sekali.

“Usulan yang sudah disampaikan berdasarkan kebutuhan, tetapi yang hanya disetujui tidak mencapai 1 persen, contohnya usulan 2021 hampir Rp400 miliar, yang disetujui hanya Rp16 miliar. Ini yang tidak masuk akal,” ungkap Hatta.

Hehanusa berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan harus lebih rasional dan adil dalam memutuskan besaran DAK Bidang Jalan bagi Maluku, karena saat ini Maluku membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membuka daerah-daerah terisolasi. (S-50)