AMBON, Siwalimanews – Rencana pemasangan CCTV di kawasan Jembatan Merah Putih (JMP) oleh Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Kominikasi Informasi dan Persandian (Diskoninfo) ditolak oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Wacana terkait dengan pemasa­ngan CCTV pada jalur tersebut, telah tersebar bahkan dinas sendiri be­ren­cana hendak memasangkan empat unit di lokasi JMP.

Dengan tujuan agar seluruh akti­vitas masyaraka Kota Ambon pada kawasan tersebut terpantau, dan meminimalisir terjadinya tindakan kriminal, yang seringkali terjadi sampai memakan korban di JMP.

Kadis Kominfo Kota Ambon, Joy Adriaansz mengakui kabar tersebut. Dirinya mengungkapkan, guna memasang CCTV dikawan JMP, pihaknya harus mengantongi  ijin dari pemerintah pusat (Pempus).

“Kita tidak diberikan ijin dari Balai Jalan. Dengan pertimbangan jika Pemkot ingin memasang CCTV, ha­rus ada ijin dari pemerintah pusat,” bebernya kepada wartawan usai mengikuti launching kegiatan Lite­rasi Digital, di Swissbell Hotel, Kamis (20/5).

Baca Juga: Maluku Masuk Zona Kuning Covid-19

Adriaansz mengungkapkan, awal­nya langkah pemasangan CCTV di­apresiasi oleh BPJN, namun setelah pe­laksanaan rapat koordinasi terak­hir untuk pemasangan, justru kebalikan tak sesuai dengan perjanjian awal.

“Hasil rapat terakhir kami dengan Balai Jalan, sampai dengan pendatanganan surat kesepakatan, ternyata kita Pemerintah Kota Ambon hanya diijinkan untuk menerima rekaman. Itupun kalau dibutuhkan,” ulasnya.

Adriaansz juga mengaku, pema­-sangan CCTV di JMP dan bebe­-rapa pusat kota lainnya, merupa­kan hasil kerjasama antara Pem­-kot dan Polda Maluku. Melihat pe­-nolakan tersebut, lanjut Joy, pihak­-nya bersama kepolisian setempat, merasa kesulitan dalam memini­malisir tindakan kriminal di JMP.

Joy menambahkan, mengingat saat ini pihaknya sudah tidak diijinkan memasang CCTV di JMP, maka Pemerintah Kota Ambon, dalam waktu dekat bakal menyurati Pemerintah Pusat, guna mendapatkan ijin tersebut.

“Kami akan surati Pemerintah Pusat, terkait dengan permasalahan di atas JMP, agar bisa mendapatkan ijin. Sebab saat ini, kami tidak bisa tahu berapa banyak kekerasan yang terjadi di sana. Pasalnya, yang punya CCTV di atas jembatan itu hanya Balai Jalan, Pemkot tidak diberi akses ke sana,” pungkasnya. (S-52)