APPMP Demo BPS Seram Bagian Barat 

Rilis Luas Wilayah Buano Utara

PIRU, Siwalimanews – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli (APPMP) Negeri Buano Utara melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pusat Stastik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Barat, Selasa (4/12).

Aksi para pemuda dan pelajar Buano ini, untuk menolak pembagian hak ulayat yang dirilis BPS terkait luas wilayah Desa Buano Utara, dimana dalam rilis Kabupaten SBB dalam angka luas wilayah Desa Buano Selatan 91,57 km dengan presentasi 22,35 persen, sedangan Desa Buano Utara hanya memiliki 35,98 km dengan presentase 8,78 persen.

“Data yang dirilis BPS ini tidak benar dan tidak sesui dengan fakta,” teriak para pendemo.

Pantauan Siwalimanews, dalam aksi itu para demonstran mendatangi Kantor BPS dengan menggunakan dua mobil pick up sambil membentangkan bendera merah putih, sejumlah spanduk yang bertuliskan ‘Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri menilai BPS tidak profesional dalam menjalankan tugas’.

‘Kami masyarakat Buano menolak data BPS, SBB persoalan pembagian hak ulayat kedua negeri Buano Selatan dan Buano Utara. DPRD perlu mengevaluasi lembaga BPS’.

Demo yang berlangsung sekitar Pukul 10.00 dan berakhir pada pukul 12.00 WIT  ini dipimpin Aksan Hitimala, Sambrin Usemahu, dan Wan Tamalena.

Tamalene dalam orasinya mengeaskan, pembagian hak ulayat ke dua negeri tersebut merupakan data yang tidak benar, karena BPS harus transparansi soal sumber data yang dirilis pada Tahun 2012-2016.

“Bupati SBB Moh. Yasin Payapo harus punya perhatian penuh terhadap kinerja BPS, karena rilis data hak ulayat yang dilakukan BPS tidak benar alias hoax,” tegasnya

Setelah melakukan orasi sekitar 1 jam para pendemo kemudian memaksa untuk masuk ke dalam Kantor BPS untuk bertemu langsung dengan Juliana Marlisa selaku pimpinan pada kantor tersebut

Namun niat para pendemo ini terhenti lantaran mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres SBB. Walaupun demikian akhirnya para perwakilan pendemo dijinkan masuk untuk menemui Kepala BPS.

Didepan Kepala BPS SBB Aksan Hitimala membacakan empat poin tutntutan mereka yang terdiri dari, pertama, kami masyarakat Negri Buano Utara menolak dengan tegas data pembagian hak ulayat yang di rilis BPS, karena data tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dua, kami meminta kepada Kepala BPS SBB agar transparansi  saol persoalan sumber data yang telah di rilis. Tiga, kami mendesak BPS untuk melakukan validasi data di Pulau Buano dengan melibatkan kedua pemerintah ngeri, tokoh-tokoh adat secara bersama-sama agar dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Keempat, kami mendesak Kepala BPS agar segera kembali ke Buano setelah tiga hari pembacaan surat tuntutan ini.

“Apa bila melewati dari waktu yang ditentukan, kami akan hadir kembali dengan jumlah masa yang lebih besar,” ancamnya.

Kepala BPS SBB Juliana Marlisa dihadapan pendemo menjelaskan, data yang dirilis oleh BPS adalah data yang diambil dari Pemkab SBB lewat dinas terkait dalam hal ini Bagian Pemerintahan.

Pasalnya, data yang dirilis tersebut, merupakan turunan data sejak pemekaran Kabupaten SBB dan teripisah dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Data itu sudah dirilis sejak tahun 2007, dan sampai saat ini belum dilakukan validasi .

“Data yang ada pada kami itu, data kita ambil dari Pemda SBB lewat dinas terkait dan sudah dirilis sejak tahun 2007 dan bukan dirilis tahun 2016. Ini data wilayah sejak pemekaran SBB,” tegasya. (S-48)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *