AMBON, Siwalimanews – Delapan wakil rakyat Maluku janji akan menemui langsung Presiden, Joko Widodo guna memperta­nya­kan apa maunya Peme­rintah Pusat dengan dua proyek strategis nasional, Ambon New Port dan Lum­bung Ikan Nasional yang terancam batal dibangun di Pulau Ambon.

Para wakil rakyat Maluku ini juga akan mendorong Presiden agar segera me­ngeluarkan Instruksi Presi­den atau Keputusan Presi­den, yang konon konsep­nya terhenti di Kemente­rian Kelautan dan Peri­ka­nan sejak Susi Pudjiastuti.

Demikian diungkapkan anggota DPR, Saadiah Uluputty, Abdullah Tuasikal dan anggota DPD, Ana La­tuconsina sebagai juru bi­cara dari wakil rakyat ini dalam rilisnya yang diteri­ma Siwalima, Senin (14/3).

Selain itu, para wakil rakyat ini juga akan mendesak, Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD agar ikut memperjuangkan ha­rapan dan aspirasi rakyat dan daerah Maluku untuk mereali­sasi­kan pembangunan ANP dan LIN di Maluku.

Dan jika ada pertimbangan tertentu khususnya faktor keamanan berdasarkan hasil Feasibility Study, agar pembangu­nan ANP dan LIN tetap direali­sasi­kan di Maluku pada lokasi yang tepat dengan mempertim­bangkan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis baik dalam kondisi damai maupun darurat, bukan kepentingan tertentu apalagi oligarki.

Baca Juga: Kadensus 88 & Kapolda Salurkan Bantuan bagi Warga Kariu

Mereka juga akan mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mempersiapkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pembebasan lahan sebagai lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan ANP dan LIN.

Sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Maluku agar bersinergi dengan para anggota DPR dan DPD dari Maluku untuk memperjuangkan proyek strategis nasional khususnya Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional. Serta memastikan rencana pembangunan ANP dan LIN di Maluku. “Kami akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas apa yang menjadi rencana Pemerintah Pusat saat ini,” tegas mereka.

Kata mereka, harapan dan dam­-baan masyarakat Maluku tentang dua Proyek Strategis Nasional  ini yang rencana akan dibangun di Ambon terancam batal.

Bagaimana mungkin kedua proyek strategis nasional tersebut yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Maluku, termasuk beberapa menteri terkait juga telah menyampaikan hal yang sama, bahkan dengan janji-janji manis.

“Delapan anggota DPR  dan DPD melaksanakan pertemuan khusus pada tanggal 22 Februari 2022 di Jakarta untuk membahas hal tersebut, sebagai tindak lanjutnya mereka mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas,” ujar Latuconsina.

Selain itu, anggota DPD RI, Nono Sampono sempat juga membahas hal ini dengan Mah­-fud M.D selaku Menko Polhukam yang sangat mendukung program pembangunan ANP dan LIN di Ambon, karena sangat tepat berdasarkan pertimbangan geopolitik dan geostrategis baik dalam keadaan damai maupun darurat.

Namun hal yang sangat mengejutkan kata mereka  yakni, pernyataan Menko LBP bahwa, ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di Pulau Ambon, dengan alasan terdapat gunung berapi aktif dan di dasar laut serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.

“Menteri PPN/Ketua Bappenas kaget mendengar informasi dari beberapa anggota DPR RI dan DPD RI bahwa pernyataan LBP tentang pembatalan ANP dan LIN,” tuturnya.

Berikutnya lagi informasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas pun membingungkan, karena akan dikerjakan oleh swasta, dengan alasan kondisi keuangan negara. “ Aneh, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung bisa menggunakan APBN, tapi ANP dan LIN bukan hanya untuk kepentingan Maluku saja, tapi untuk Kawasan Timur Indonesia bahkan NKRI harus dari swasta,” ujar mereka.

Ditambahkan, Pemerintahan Provinsi memang belum menyele­saikan tanggung jawabnya tentang pembebasan lahan sehingga menambah rangkaian permasalahan.

Untuk memperjuangkan hal ini, maka semua harus menyatu demi kepentingan masyarakat Maluku.

Gubernur Belum Beri Waktu

Sementara itu, upaya 8 wakil rakyat dari Maluku ingin bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membahas tentang bagaimana kelanjutan memperjuangkan ANP dan LIN pada tanggal 9 Maret yang lalu, tapi jawaban Sekda Provinsi Maluku, Gubernur belum bisa memberikan waktu karena sudah terjadwal agenda Panen Raya di Seram Utara.

Padahal jika pertemuan tersebut jadi terlaksana, ada upaya bersama semua pemangku kepentingan Maluku baik yang di daerah maupun di Jakarta untuk mengatur dan menempuh langkah-langkah strategis terhadap ketidakpastian implementasi LIN dan ANP.

“Kita tidak lagi melihat warna bendera, kepentingan parpol atau interest tertentu, tujuannya satu saja untuk kepentingan Maluku ke depan. Gerakan advokasi seperti begini tidak boleh sporadik dan parsial, harus satu suara kita,” tegas mereka.

Karena itu, 8 wakil rakyat Maluku ini akan tetap mengawal janji Presiden kepada Rakyat Maluku. Tidak ada pejabat negara terma­suk menteri secara sepihak me­-nunda apalagi membatalkan Proyek Strategis Nasional yang sudah dicanangkan akan diba­ngun di Maluku dan Pemerintah Pusat jangan memandang sebe­lah mata rakyat dan daerah Maluku.

Tetap Perjuangkan

Senada juga diungkapkan, anggota DPR dapil Maluku, Hendrik Lewerissa juga mengungkapkan, 8 wakil rakyat Maluku akan menemui Presiden mempertanyakan hal dimaksud.

“Bagi kami ber-8 wakil rakyat dari Maluku, 4 anggota DPR RI dan 4 anggota DPR RI, memang kami beberapa waktu lalu bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pak Luhut Pandjaitan dan  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas,” ujar Lewerissa saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (14/3).

Dikatakan, pihaknya memandang perlu memperjuangkan ANP dan LIN yang merupakan infrastruktur yang sangat penting.

“Kami memandang bawah karena pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi atau disebut Ambon New Port itu adalah infrastruktur yang sangat penting, sangat esensi untuk mendukung program atau kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional,” katanya.

Karena itu, lanjut HL, sapaan akrab Lewerissa, jika ada hambatan teknis di lapangan, maka 8 wakil rakyat akan menggunakan hal konstitusinya untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk bertanya sekaligus meminta supaya kedua program strategis nasional tersebut jangan sampai dibatalkan.

“Jangan sampai tidak dibangun di Maluku, karena kalau alasan lokasi yang tidak fleksibel maka kan masih ada lokasi lain yang bisa layak bangun pelabuhan Ambon New Port itu, atau pelabuhan perikanan teringrasi,” katanya

HL menambahkan, pihaknya juga sangat mengharapkan, dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat strategis untuk Maluku, maka pihaknya berharap ada koordinasi yang kondusif dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami juga sebenarnya sangat mengharapkan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat strategis untuk Maluku, kami 8 wakil rakyat dari Maluku ini berharap, adanya koordinasi yang kondusif dari Pemprov Maluku dengan kami sebagai wakil rakyat yang ada di Jakarta,” katanya.

Hal ini karena yang memiliki data dan informasi yang komprehensif adalah Pemprov Maluku, dan wakil rakyat hanya dipercayakan masyarakat Maluku berjuang di senayan.

“Sebab tentu yang sangat memiliki data dan informasi yang komprehensif itu kan adalah Pemda. Kami hanya wakil rakyat yang dipercayakan masyarakat Maluku hanya berjuang di senayan, tetapi jika kami butuh data maka sebenarnya kami memperoleh itu melalui koordinasi yang terjadi antara Pemporv Maluku dengan kami sebagai wakil rakyat,” katanya.

Jika koordinasi mandek atau tidak jalan, tambah HL, maka perjuangan tersebut akan sulit. Karena itu dirinya berharap untuk pemprov bersama-sama bergandeng tangan bersinergi secara konstruktif memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah Maluku.

“Kalau koordinasi itu mandek atau tidak berjalan maka itu juga sulit bagi kami sehingga kami berharap kita sama-sama bergendengan tangan bersinergi secara konstruktif untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah Maluku,” harapnya. (S-05)

Pembaca 1.043