AMBON, Siwalimanews – Anggaran yang diperuntukan bagi ke­giatan pengawasan yang dila­kukan oleh Kantor Cabang Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan di seluruh kabupaten/kota di Maluku sangat memprihatinkan.

Menurut Sekretaris Komisi IV DP­RD Provinsi Maluku Justina Re­nyaan, ketika melakukan peng­awa­san sejumlah pengawasan SMK maupun SMK yang ada di kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan keluhkan anggaran pengawasan.

“Saya contohkan, mereka turun pengawasan dari Saumlaki ke Larat pulang pergi enam jam, ka­lau sewa mobil itu jutaan, mereka punya uang dari mana,” ungkap Renyaan kepada Siwalima di Kantor DPRD Maluku, Kamis (19/8).

Menurutnya, kondisi keuangan yang begitu minim untuk program pengawasan inilah yang kemudian dikeluhkan oleh para pengawas. Seringkali para pengawas, ketika hendak melakukan program peng­awasan, terpaksa menggunakan uang pribadi.

Renyaan meminta, Dinas Pen­didikan untuk dapat memper­hatikan persoalan ini agar para pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa ada beban. “Kita minta Plt Kepala dinas untuk memperhatikan hal ini, mau anggarkan dari mana, saya tidak tahu, yang penting anggaran untuk pengawasan harus ada,” tegasnya.

Baca Juga: Kepala BPKP Perwakilan Maluku dijabat Yunaedi

Politisi Nasdem ini menambahkan, jika kondisi keuangan daerah saat ini sementara terpuruk akibat covid-19, tetapi Dinas Pendidikan juga harus memperhatikan hal ini, agar tidak lagi menjadi keluhan para pengawas di daerah. (S-50)