AMBON, Siwalimanews – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) melakukan aksi demonstrasi di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (7/9).

Para demonstran yang diperkirakan berjumlah belasan orang ini tiba di DPRD sekitar pukul 14.20 WIT. Di depan lobi DPRD, massa yang dipimpin Ketua Umum Ampera Abas Sowakil langsung melakukan orasi.

Aksi mahasiswa kali ini berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan, dimana mereka mengecam dan mendesak oknum yang terlibat dalam aksi joget di DPRD Provinsi pada HUT Provinsi Maluku untuk di hukum dan di pecat.

Namun dalam aksi AMPERA ini justru melakukan hal berbeda dengan medukung kinerja pemerintah dan DPRD Maluku dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Maluku. bahkan mereka menduga aksi protes berlebihan yang selama ini terjadi sengaja dimainkan dan di politisasi oleh oknum-oknum tertentu.

“Dari kejadian tersebut ada giringan opini dari media  seakan-akan terjadi pelanggaran, pikiran kami aksi joget adalah bentuk antusias pemerintah dalam  merayakan HUT Provinsi Maluku, ini sengaja dimainkan dan di politisasi demi kepentingan kelompok tertentu yang merobek dan mengadu domba hubungan kekeluargaan antar sesama orang Maluku,” seru Sowakil.

Baru beberapa menit melakukan orasi, para demonstran kemudian dipersilahkan menyampaikan pernyataan sikap mereka di dalam Baileo Rakyat. Bahkan mereka diminta untuk menuju ruang Komisi II DPRD, disana mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Melkias Sairdekut dan Rasyad Effendi Latuconsina serta dua anggota DPRD yakni Rofik Arifudin dan Andi Munaswir.

Didepan Pimpinan DPRD, mereka membacakan 6 poin dukungan mereka yakni pertama, Ampera mendukung penuh kebebasan berpendapat dan juga mendukung pemda untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, kami meminta kepada masyarakat Maluku,  agar tidak terprovokasi dengan pernyataan atau isu terkait pencopotan Sekda Maluku. Ketiga, Ampera menghimbau masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan mengapresiasi pemda terkait penanganan Covid.

Keempat, meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dengan  13 orang yang ditahan, dan biarlah mereka diproses oleh pihak berwajib. Kelima, mengajak masyarakat Maluku untuk menjaga hubungan orang basudara dan kedamaian di Maluku.

Serta keenam, mengutuk keras isu pencemaran nama baik yang mencatut nama Gubernur Maluku dalam kasus penculikan salah satu aktivis beberapa waktu lalu.

Mendengar 6 poin penyataan sikap dan dukungan tersebut Wakil Ketua DPRD Maluku Melkias Sairdekut mengatakan, terkait kejadian joget, DPRD sama sekali tidak melakukan hal tersebut secara sengaja, sebab apa yang terjadi merupakan spontanitas.

“DPRD tidak ada niat sedikitpun dari awal tidak ada rencana hanya spontanitas, karena memang terlanjur viral, kritikan kami terima dengan komitmitmen hal yang sama tidak akan terjadi lagi,” tandasnya.

Ditempat yang sama anggota DPRD, Rofik Arifudin mengapresiasi langkah Ampera dalam aksi tersebut yang menyatakan dukungan kepada pemerintah ditengah kegaduhan atas kejadian joget yang menurutnya tidak harus dibesar-besarkan.

“Apresiasi saya berikan karena ini langkah paling berani, kalian sudah keluar dari zona aman dan masuk ke zona menantang, sebenarnya aksi begini diperlukan agar kita bisa bertukar pikiran, bukan seperti yang lain, datang marah-marah dan pergi tanpa ada solusi,” cetusnya.

Usai medengar pendapat dari pimpinan dan anggota DPRD, para demonstran kemudian menyerahkan 6 poin dukungan ke Pimpinan DPRD dan membubarkan diri dengan aman dan tertib. (S-45)