AMBON, Siwalimanews – Kota Ambon harus menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, da­-lam aspek peman­faatan ekonomi digital, guna meningkatkan kesejah­teraan masyarakat.

“Transformasi digital, meru­pakan cara terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk di Maluku, seluruh desa/negeri di Kota Ambon harus jadi contoh awal ekonomi digital,” ungkap Sekertaris Jenderal Kemen­terian Desa PDTT, Taufik Ma­jid, dalam rilis yang diterima Siwalima, Selasa (9/3).

Pemerintah Pusat, kata Taufik, memiliki target empat tahun terhitung sejak 2020 hi­ngga 2024, untuk menerap­kan sistem transformasi digital di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

“Jadi desa-desa yang ada di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Maluku, nantinya harus beradaptasi dengan eko­nomi digital. Olehnya itu, sekarang sudah mulai jalan, dan ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut ke­sejahteraan masyarakat,” ujar­nya.

Ekonomi digital seperti yang sedang diupayakan saat ini, lanjut Taufik, memiliki dua tujuan besar yang mampu berdampak positif dalam kehidupan masyarakat desa, diantaranya yaitu peningkatan jumlah aset warga.

“Yang pertama program ini dapat dinilai sukses, apabila kepemilikan aset warga meng­alami peningkatan. Kedua program bisa dibilang berhasil, jika kompetensi serta wawasan masyarakat dinilai lebih mening­kat dari sebelumnya,” ujar Taufik.

Untuk itu, Taufik menjelaskan, dalam mewujudkan seluruh desa/negeri di Kota Ambon sebagai wilayah ekonomi digital, bukan saja infrastruktur penunjang uang dibutuhkan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus disediakan.

“Selain jaringan internet dan listrik sebagai infrastruktur penunjang transformasi digital di desa,  harus juga disiapkan satu dua SDM untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, agar program ini benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan,” katanya.

Ditempat yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku, dirinya sangat mendukung penuh program dimaksud. Pasalnya, dia meyakini ekonomi digital mampu sejahterakan warga.

“Kenapa sampai kita ngotot bangun komunikasi dengan BAKTI, karena saya sangat yakin program ini bisa benar-benar berdampak dalam menyelamatkan desa-desa saya yang ada di Kota Ambon, “ ungkap Walikota.

Menurut Walikota, realisasi transformasi digital di Provinsi Maluku, sudah sewajarnya dimulai dari Kota Ambon. “Kita yang statusnya Ibukota Provinsi saja, masih ada desa belum miliki internet, apalagi di Kabupaten/kota lain,” kata Walikota.

“Ambon saja masih ada desa yang belum miliki internet, apalagi di Kabupaten/kota lain di Maluku. Olehnya itu, transformasi digital harus dimulai dari Kota Ambon, agar bisa menjadi ruju­-kan atau contoh awal,“ jelas walikota.

Walikota menambahkan, lewat pertemuan yang dilakukan terse­-but, Pemerintah Kota Ambon sa­-ngat berharap dukungan penuh dari Kementerian Kementerian Desa PDTT, guna menyikapi masalah akses internet.

Sementara itu Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon, Meggy Lekatompessy dalam laporannya sampaikan, pada  kegiatan ini, pihaknya melibatkan 7 negeri di Ambon yang belum terkoneksi internet yakni Negeri Hatalai, Naku, Kilang, Ema, Hukurila, Leihari, dan Negeri Urimesing.

Pihaknya berharap lewat pertemuan ini, bisa dijadikan  perhatian serius untuk ditindaklanjuti secepatnya.

Selain hadir para raja, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan BUMDes masing-masing negeri.

Sosialisasi ini direncanakan berlangsung selama 2 hari dengan dengan menghadirkan narasumber antara lain Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz, serta kelompok BUMDes yang telah berhasil dalam melakukan usahanya diantaranya Direktur BUMDes Maju Bersama Kalimantan Barat dan BUMDes Panca Mandala dari Tasikmalaya.  (S-52)