AMBON, Siwalimanews – Akademisi FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Marthen Maspaitella mengapresiasi DPRD Maluku yang telah membentukan pa­nitia kerja membahas masa­lah-masalah yang terjadi di RSUD dr M Haulussy.

Kata dia, pembentukan Panja secara otomatis dikare­nakan adanya persoalan-per­soalan yang dipandang DP­RD sebagai sesuatu yang harus diidentifikasi lebih lanjut.

Dijelaskan, Panja menjadi se­buah instrumen bagi DPRD untuk turut memperlancar proses-proses pelayanan pemerintahan tetapi juga pelayanan kepada masya­rakat.

“Persoalan yang sedang dihadapi di RSUD maka disitulah menandakan ada hal yang penting untuk ditelusuri dan dikerjakan oleh DPRD, karena itu Panja sudah harus serius untuk melakukan proses,” ungkap Maspaitella saat diwawancarai Siwalima, Senin (30/8).

Menurutnya, salah satu fungsi kedewanan adalah fungsi pendampingan dan advokasi yang melekat kuat pada DPRD, karena itu tentunya Panja sudah pasti memiliki instrumen untuk mendatangi kelompok mana  untuk melakukan pekerjaan.

Hal ini ketika DPRD membentuk panja maka sudah harus target yang hendak dicapai dan tidak serta merta membentuk panja tetapi tidak melakukan fungsi-fungsinya dengan baik.

“Kami percaya ada niat baik dari DPRD untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah kesehatan tetapi kami butuh panja bekerja dengan serius diatas aturan normatif yang menjadi visi dari Panja itu,” tegasnya.

DPRD sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat maka DPRD harus menyikapi semua persoalan kesehatan dengan serius, sebab ketika banyak pihak berteriak terkait dengan ini maka disitulah bentuk masyarakat mendorong kualitas dan kinerja dari DPRD yang perlu ditingkatkan.

Komitmen Tuntaskan

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RSUD Haulussy, Benhur G Watubun menegaskan pihaknya komitmen menuntaskan masalah RSUD Haulussy.

“Kita tetap serius untuk bekerja dalam memastikan persoalan di RSUD Haulussy dapat ditangani segera,” jelas Benhur kepada Siwalima, Senin (30/8).

Manurutnya, panja akan fokus pada tiga masalah utama diantaranya berkaitan dengan management RSUD Haulussy, masalah sumber daya manusia baik dokter dan perawat maupun masalah sarana prasarana RSUD Haulussy yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Terkait dengan persoalan persoalan batalnya proyek pembangunan ruang pada RSUD Haulussy dan dialihkan ke pembangunan rumah sakit baru, Watubun menegaskan tidak ada pembahasan terkait masalah tersebut.

“Intinya pembahasan yang dilakukan oleh panja hanya terhadap masalah management RSUD Haulussy,” tegasnya.

Senada dengan Watubun, anggota Panja RSUD Haulussy lainya Jantje Wenno mengatakan, terkait dengan pembentukan Panja DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penanganan masalah yang sedang dihadapi oleh RSUD Haulussy maka Panja sudah mulai bekerja dengan membuat rencana kerja dan setelah itu akan mengundang berbagai pihak untuk dapat menelusuri seluruh persoalan yang selama ini terjadi di RSUD Haulussy.

Dijelaskan, dari percakapan panja sesungguhnya ada tiga hal besar yang menjadi perhatian Panja. Pertama, soal manajemen rumah sakit dimana Panja memiliki tujuan untuk memperbaiki management rumah sakit umum daerah.

Kedua, Panja akan menyoroti persoalan sumber daya manusia yang ada di RSUD Haulussy secara khusus dokter dan perawat dan, Ketiga Panja akan menyoroti persoalan sarana dan prasarana RSUD Haulussy.

Tak hanya itu, Panja juga akan melihat sistim pengupahan, sebab diketahui RSUD Haulussy merupakan salah satu Badan Layanan Umum yang memang berusaha untuk membiayai keberadaan RSUD.

“Kita berharap rumah sakit itu profesional supaya bisa tumbuh dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tetapi juga bisa membiayai diri sendiri karena dia itu Badan Layanan Umum,” tegasnya.

Untuk melengkapi kerja, Panja juga akan melakukan studi banding ke RSUD yang selama ini diakui keberadaannya mendapatkan reward internasional sebagai rumah sakit terbaik seperti rumah sakit dr Iskad Di Tulung Agung.

“Rumah sakit itu hanya ada disebuah kabupaten Tulungagung tetapi bisa menjadi yang terbaik sedangkan kita yang di ibu kota Provinsi tapi tidak bisa, supaya itu menjadi bahan banding sehingga kalau perlu kita harus meminta agar kita belajar lebih dalam untuk mengelola disana,” ujarnya.

Menurutnya, Panja bertekad memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tiga persoalan besar termasuk dengan mencari jalan keluar  yang selanjutnya akan dibuat laporan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Terserah Pemerintah Provinsi Maluku mau memperbaiki seperti apa tetapi paling tidak kita telah berusaha untuk mengembangkan,” jelasnya.

Banyak Masalah

Seperti diberitakan sebelumnya, Manajemen yang amburadul hingga honor nakes covid yang hingga kini tak tertangani, jadi alasan wakil rakyat membuat panitia kerja.

DPRD Maluku sepakat mem­bentuk panja, untuk membahas kompleksitas persoalan yang membelit RSUD dr M Haulussy, Ambon.

Memang banyak masalah yang dihadapi oleh rumah sakit daerah tertua milik pemerintah daerah itu.

Amburadulnya manejemen itu bisa dilihat dari aksi demo sejumlah nakes dan karyawan beberapa waktu lalu karena hak-hak mereka yang tidak tertangani, peralatan rumah sakit yang tidak memadai, hingga yan terbaru adalah honor nakes yang saban hari bergelut dengan penuntasan Covid-19 di RS kebanggaan warga Maluku itu.

Panja berisikan delapan orang anggota, yang terakomodir dari de­lapan fraksi yang ada di Baileo Rakyat, Karang Panjang itu. Ketua Fraksi PDIP Benhur George Watubun, ditunjuk untuk memimpin panja tersebut.

Pasca dibentuk, panja terus menggenjot pembahasan persoalan yang dihadapi rumah sakit tertua di daerah ini.

Kepada wartawan, Sabtu (28/8), Watubun menjelaskan, sejak ditetapkan dengan keputusan DPRD, Panja RSUD Haulussy mulai bekerja optimal.

Langkah yang dilakukan, dimulai dengan meminta visi Komisi IV sebagai mitra terkait dengan masalah yang selama ini dihadapi oleh RSUD Haulussy.

“Kita telah meminta visi Komisi IV terkait dengan masalah RSUD Haulussy sebagai mitra terdekat yang telah melakukan interaksi dan telah bersama-sama selama ini dengan baik urusan hulu maupun hilir,” ungkap Watubun.

Setelah itu kata Watubun, Panja telah mendengarkan pendapat minimal fraksi-fraksi yang ada di DPRD dan telah ditetapkan jadwal kerja untuk beberapa waktu ke depannya.

“Penetapan jadwal kerja, sehingga sesuai dengan arahan pimpinan kita memaksimalkan, sehingga kerja panja lebih cepat, dan yang paling dibutuhkan dari fraksi, soal hasil yang maksimal, terkait dengan platform pemben­tukan panja,” ucap Watubun.

Bendahara PDIP Maluku ini berharap, apa yang dilakukan panja nantinya dapat menyele­saikan semua persoalan yang selama ini dikeluhkan masyara­kat, guna meningkatkan pelayanan.

Harus Serius

Langkah pembentukan panja guna menangani permasalahan klasik yang selama ini terjadi di RSUD Haulussy harus diikuti dengan keseriusan DPRD.

Akademisi Fisip Unpatti, Jefry Leiwakabessy mengatakan dalam konteks penanganan Covid-19 diperlukan kerja sama semua aspek baik masyarakat, pemerintah maupun swasta terutama sektor kesehatan.

Bagi masyarakat Maluku, kata Leiwakabessy, RSUD Haulussy merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan sebagai rumah sakit tertua di Maluku sehingga memerlukan keahlian, penga­laman dan keseriusan untuk menanggapi kondisi saat ini.

Disisi lain, masyarakat Maluku saat ini merasakan banyak keke­-ce­waan yang terjadi akibat pela­-yanan publik tidak maksimal yang dilakukan RSUD Haulussy. (S-50)