Abaikan Keluarga Pasien Covid, Walikota Klaim Beri Bantuan
AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy diingatkan untuk tidak mengabaikan keluarga pasien Covid-19.
Keluarga pasien Covid-19 wajib diberikan bantuan, apalagi yang menjalani karantina adalah tulang punggung keluarga.
Namun walikota mengklaim, bantuan bagi keluarga pasien covid selalu diberikan. Tak ada yang luput, kalau mereka terdata.
Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kota Ambon yang juga tim pengawasan Covid-19, Rovik Akbar Afifuddin mengatakan, jika dalam refocusing anggaran, telah dialokasikan untuk membiayai kebutuhan keluarga pasien maka pemerintah wajib untuk memberikan bantuan.
“Kalau dalam refocusing anggaran ada dianggarkan untuk persoalan membiayai keluarga pasien itu maka harus ditangani oleh Pemkot,” tegas Afifudin, kepada Siwalima, Senin (26/10).
Baca Juga: Patty Ngaku Belum Terima Surat dari PemprovAfifudin meminta walikota transparan soal alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Beta minta pak walikota transparan, kalau ada yang dianggarkan untuk membiayai keluarga pasien Covid-19 maka harus dibiayai,” tandasnya.
Sementara walikota mengatakan, pihaknya selalu memberikan bantuan kepada keluarga pasien Covid-19.
“Seluruh keluarga yang betul-betul butuh bantuan kita beri bantuan,” tandas Louhenapessy kepada Siwalima, di Ambon, Senin (26/10).
Ditanya soal pasien Covid-19 bernama Rosiana dan Patrick Papilaya yang mengeluhkan Pemkot Ambon tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga mereka, Louhenapessy mengatakan, harus dicek apakah terdata di lurah ataukah tidak.
“Mesti bilang supaya cek itu di alamat di mana, lalu saya cek lurah. Jadi kalau tidak dilaporkan ke lurah mungkin saja nggak tahu,” ujarnya.
Apabila tidak ada laporan ke kelurahan, kata walikota, pemerintah tidak bisa disalahkan. “Dia tidak lapor ke lurah, kalau tidak lapor, bagaimana lurah mau bikin, coba you kasi namanya, saya cek di Dinas Kesehatan, benar nggak,” tandasnya.
Walikota menegaskan, pihaknya tetap menyantuni keluarga pasien yag terdata oleh Satgas Covid-19 Kota Ambon.
“Boleh bikin laporan ke lurah, lurah bikin telaah lalu langsung kita eksekusi, nggak ada satupun yang kita tahan, apalagi kalau itu ditracking oleh kota. Kecuali kalau dong mandiri misalnya, ya kita tidak tahu, tapi kalau kota punya, tetap mesti kita lihat,” tandasnya.
Sejumlah warga yang menjalani karantina karena divonis positif terpapar Virus Corona mengeluh, karena tidak ada perhatian Pemkot Ambon terhadap keluarga mereka.
Mereka harus menjalani karantina, namun anak-anak mereka tak terurus. Tak ada bantuan yang diberikan oleh Pemkot Ambon.
Rosiana, warga Kota Ambon yang saat ini menjalani karantina di LPMP mengatakan, Pemkot Ambon lepas tangan dari anak-anaknya yang ditinggalkan di rumah.
“Pada 28 September saat saya ditracking oleh Dinkes Kota Ambon, dan diminta untuk dikarantina oleh gugus Kota Ambon, namun karena kuota hotel yang dipakai pemkot untuk tempat karantina terpusat penuh, maka saya dipindahkan ke pusat karantina LPMP dan sejauh ini saya lihat kita terkesan dianaktirikan oleh pemkot padahal saya warga kota,” tandas Rosina, kepada Siwalima, Sabtu (24/10).
Pasca divonis positif Covid-19 dan harus menjalani karantina, kata Rosina, dua anaknya terpaksa diurus oleh keluarga, karena dirinya tidak mempunyai uang lagi.
“Dua hari yang lalu, anak-anak minta uang, tapi seng ada uang lagi, Untuk sementara waktu kedua anak saya diurus oleh keluarga saya, tapi mau sampai kapan hal ini terjadi,” tandasnya.
Rosiana yang adalah pegawai honor di salah satu dinas di Pemprov Maluku ini meminta walikota untuk bersikap bijaksana.
“Semoga Pak Walikota Ambon bisa dengar jeritan suara hati seorang ibu ketika anak-anaknya dalam kondisi kelaparan saat ibunya terpaksa dikarantina akibat Covid-19,” ujarnya.
Pasien lainnya Patrick Papilaya juga mengungkapkan hal yang sama. Selama dirinya menjalani karantina di LPMP, tak ada perhatian sedikitpun dari Pemkot Ambon terhadap keluarganya.
“Selaku warga Kota Ambon saya justru heran dengan proses penanganan pemkot, padahal pak Walikota pernah menyatakan di berita-berita pada media massa, bahwa keluarga pasien Covid-19 pasti akan diberikan bantuan, ternyata itu hanya pemanis kata-kata saja,” ujar Papilaya.
Papilaya menegaskan, apa yang disampaikan Walikota ternyata cuma isapan jempol semata, bahkan pemkot lepas tangan karena berpikir Pemprov Maluku melakukan penanganan kepada pasien di lokasi karantina terpadu bahkan keluarga pasien di rumah.
“Yang terhormat tuan besar Richard Louhenapessy, jangan cuman bicara retorika belaka, namun tidak nampak bukti nyata di lapangan, kami yang ditangani Pemprov Maluku itu ber-KTP Ambon, keluarga kami ber-KTP Ambon pak,” tegasnya. (Cr-2/Mg-5)
Tinggalkan Balasan