Ambon - Akhir-akhir ini pasokan listrik di Kota Ambon semakin memburuk, sehingga keluhan dari pelanggan pun datang silih berganti.
PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara dan PLN Cabang Ambon ternyata kembali menjamin pasokan listrik di Kota Ambon akan normal pada awal bulan Maret 2010.
Menyikapi hal ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko-HMI) Maluku dan Maluku Utara tetap akan menangih janji PLN atas yang diampaikan PLN atas pemulihan lisrik di daerah ini.
Ketua Badko HMI Maluku dan Maluku Utara, Hapsa Lumaela kepada Siwalima pekan kemarin di Ambon, menandaskan, jika pasokan listrik di Kota Ambon tak juga normal pada awal Maret 2010, maka Badko HMI Maluku dan Maluku Utara akan memboikot seluruh aktifits PLN termasuk melakukan kampanye agar masyarakat tidak membayar rekening listrik.
"Masyarakat semakin menderita atas apa yang dilakukan PLN, namun tagihan listrik tetap jalan, sementara pelayanan buruk bahkan banyak warga yang mengeluh karena tagihan rekening masih seperti lampu dalan kondisi normal," tandasnya.
Lumaela juga meminta DPRD Maluku untuk bertanggung jawab kepada rakyat Maluku terutama rakyat Kota Ambon jika hingga awal Maret 2010 pasokan listrik belum normal juga, karena keberangkatan anggota DPRD dengan menggunakan uang rakyat ke Jakarta dinilai tidak berhasil.
"Kita akan lakukan kampanye kepada masyarakat untuk tidak membayar rekening listrik, jika hingga awal Maret nanti, listrik juga tidak pulih. Ini kita lakukan atas keprihatinan kepada masyarakat. Akibat krisis listrik yang terjadi di daerah ini, aktifitas masyarakat terganggu bahkan merimplikasi pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia juga menandaskan, Badko HMI Maluku dan Maluku Utara juga menantang DPRD Maluku untuk menduduki kantor pusat PT PLN (Persero).
"Jika janji DPRD Maluku untuk menduduki kantor PLN pusat tidak terwujud, maka kami menantang DPRD Maluku untuk menduduki kantor pusat PLN jika hingga awal Maret nanti listrik di Kota Ambon tak juga normal, karena PLN telah berjanji akan segera mengirimkan mesin sewa ke Ambon dengan kapasitas 14 MW pada bulan Februari 2010," tandas Lumaela.
KNPI Luncurkan Posko Pengaduan
DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ambon, Sabtu (6/2), me-launching posko pengaduan kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik oleh pihak PLN dan tertib lalu lintas, yang dipusatkan di Jalan Ponegoro, Kelurahan Urimesing, Kota Ambon.
Launching posko pengaduan kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik oleh PLN, yang dilaksanakan sekitar lima jam itu di ramaikan oleh band -band lokal.
Sekretaris DPD KNPI Kota Ambon, Rajab Tatuhey mengatakan, pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN akhir-akhir ini telah mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi masyarakat selaku pelanggan.
Buktinya banyak masyarakat selaku pelanggan listrik mengeluh karena tagihan listrik yang dibayar saat pemadaman bahkan tidak jauh berbeda bertambah ketika pemadaman dilakukan.
"Tidak hanya itu pemadaman listrik juga telah mengakibatkan kerusakan barang-barang elektronik milik masyarakat selaku pelanggan dan jelas ini merupakan kerugian besar bagi masyarakat dan menguntungkan pihak PLN," katanya.
Dikatakan, DPD KNPI Kota Ambon bersama-sama dengan DPD KNPI Provinsi Maluku akan menempuh jalur hukum guna meminta pertanggungjawaban PLN terhadap kerugian masyarakat.
"Kami akan membuka posko pengaduan kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik oleh PLN dan menghimbau kepada masyarakat agar dapat melaporkan kepada kami. Selanjutnya hasil pengaduan itu akan dijadikan bukti awal untuk diproses secara hukum dan menuntut PLN mengganti kerugian masyarakat selaku pelanggan listrik," katanya.
Selain itu, Pelaksana Harian Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Tamat Talaohu mengatakan, pihaknya selalu mendorong DPD KNPI Kota Ambon yang memiliki komitmen untuk mengawal berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi dengan adanya kegiatan launching Posko pengaduan ini.
"Kami sangat mendukung launching ini karena tindak lanjut dari kegiatan ini, akan menjadi dasar hukum untuk dilakukannnya gugatan kepada PLN terkait dengan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat," tandasnya.
Tertib Lalu Lintas
Selain melakukan launching posko pengaduan kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik oleh PLN, DPD KNPI Kota Ambon juga melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas, yang juga dihadiri oleh Kasat Lantas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Agung Reza.
Kepada wartawan, di sela-sela kegiatan tersebut, Reza mengatakan, tertib lalu lintas bukan saja tanggung jawab pihak kepolisian tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
"Tingkat kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat meresahkan bahkan korbannya didominasi pemuda. Pada tahun 2009 lalu sebanyak 76 jiwa melayang di jalan kemudian masuk tahun 2010 untuk bulan Januari 10 jiwa yang meninggal sementara untuk awal bulan Februari ini saja sudah lima jiwa yang meninggal," katanya. (S-26/S-26)
|
