Visi
  • Lowongan PNS

    Animo besar masyarakat mendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menjaring Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi dan punya latar belakang status ekonomi sosial baik, sehingga keberadaannya sebagai abdi negara memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas.


    baca selengkapnya..
  • Pendidikan Multikultural

    Meski gembong teroris Noordin M Top dan beberapa kaki tangannya telah tertembak mati di Solo, Kamis (17/9), frekuensi maupun kualitas gerakan terorisme masih menghantui kita.


    baca selengkapnya..
  • Penunjukan Pimpinan KPK

    Publik pun pantas curiga lantaran rencana itu dilakukan setelah KPK disudutkan lewat serangkaian serangan. Mula-mula kalangan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya melucuti wewenang penting Komisi, seperti penyadapan dan penuntutan koruptor. Lalu dua wakil ketua lembaga ini, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dijadikan tersangka dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang.

    Sesuai dengan undang-undang, Bibit dan Chandra memang harus dinonaktifkan dari jabatannya. Dengan demikian, anggota pimpinan lembaga ini tinggal dua orang karena sebelumnya Ketua KPK Antasari Azhar, yang terjerat kasus pembunuhan, telah diberhentikan sementara. "Kekosongan" inilah yang mendorong Presiden berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur penunjukan langsung pimpinan KPK. Keadaannya dianggap darurat karena DPR hampir habis masa kerjanya sehingga tidak mungkin mereka memilih pimpinan KPK dalam waktu dekat.

    Persoalannya, asumsi bahwa telah terjadi kekosongan tiga pemimpin KPK masih bisa diperdebatkan.

    Berbeda dengan Antasari, yang hampir pasti jadi terdakwa sehingga otomatis harus diberhentikan permanen, Bibit dan Chandra barulah dinonaktifkan karena masih jadi tersangka. Tuduhan terhadap mereka pun terkesan mengada-ada. Keduanya dianggap bersalah menerbitkan surat permintaan pencekalan terdakwa buron kasus korupsi-hal yang memang jadi kewenangan mereka.

    Lagi pula saat ini masih ada dua anggota pimpinan KPK yang dipilih secara sah lewat DPR. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memang menganut sistem kepemimpinan kolektif. Tapi bukan berarti, jika jumlah anggota pimpinan berkurang, lembaga ini tidak dapat bekerja. Buktinya, ketika Antasari dinonaktifkan, empat anggota pimpinan lainnya bisa mengambil alih kepemimpinan. Dengan prinsip ini seharusnya pula dua anggota pimpinan yang tersisa sekarang bisa menjalankan semua wewenang dan tugas KPK.

    Itu sebabnya rencana Presiden menerbitkan perpu mengenai kepemimpinan KPK perlu dikaji lagi. Jangan sampai pemerintah dinilai memberangus independensi lembaga ini dengan dalih adanya keadaan darurat. Ini justru akan merugikan citra Presiden. Soalnya, siapa pun figur yang akan ditunjuk, ia akan dianggap sebagai orang pilihan Presiden.

    Kalau benar-benar ingin membuat perpu, pemerintah boleh saja membuat aturan yang memungkinkan proses seleksi pimpinan lembaga ini berlangsung cepat dan tak bertele-tele. Ini pun harus dilakukan setelah anggota pimpinan KPK yang akan diganti benarbenar telah diberhentikan secara permanen seusai dengan undang-undang. Dengan cara itu lembaga ini tetap independen dan bisa bekerja optimal.

    Tapi yang paling dibutuhkan KPK sekarang sebenarnya sekadar dukungan dari pemerintah dan kalangan DPR, dan bukannya malah gangguan yang tak perlu. Mereka hanya perlu memberikan sokongan kepada anggota pimpinan yang tersisa untuk menjalankan sepenuhnya wewenang dan tugas KPK. (*)


    baca selengkapnya..
  • Kerja Keras Belum Selesai

    Kendati akhirnya Noordin M Top, bersama tiga rekannya, tertembak mati dalam penyergapan di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/9) dini hari, namun kerja keras untuk membasmi teroris belum selesai.


    baca selengkapnya..
  • Akhir Petualangan Noordin

    Bravo Densus 88! Itulah penghargaan yang kita sampaikan setelah mendengar konfirmasi, operasi Densus 88 di Solo berhasil menewaskan Noordin M Top.


    baca selengkapnya..
  • Fenomena Mudik

    Perayaan Idul Fitri identik dengan pulang ke kampung halaman atau mudik. Mereka yang mudik akan memaknainya secara budaya dan agama. Kebetulan mudik senapas dengan Lebaran yang melimpah silaturahmi, mengalir mata air maaf dan ampunan dan eksodus kembali ke fitrah.


    baca selengkapnya..
  • Parlemen yang Kedodoran

    Pada akhir jabatannya, kinerja DPR kian kedodoran. Tanpa mempertimbangkan kuorum, DPR nekat mengesahkan sejumlah undang-undang.


    baca selengkapnya..
  • KPK adalah Mandat Rakyat

    Mentalitas korupsi masih menggurita dan merasuk. Mentalitas itu membunuh hampir segala keinginan dan kepatutan soal penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran. Itulah mentalitas yang menyengsarakan rakyat dan bangsa.


    baca selengkapnya..

Ambon