Daerah ›› Warga Kecamatan Baguala Desak Pemkot Distribusi Raskin

Warga Kecamatan Baguala Desak Pemkot Distribusi Raskin


Ambon - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon didesak untuk segera mendistribusikan Beras Raskin (Raskin), yang terhitung sejak bulan April-Juni belum didistribusi kepada masyarakat penerima sasaran di Kecamatan Baguala.

Kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (4/6), warga Desa Passo, Yance Parera meminta perhatian serius dari pihak pemkot agar dapat mendistribusikan raskin, karena untuk tahun ini saja, baru satu kali didistribusi pada bulan Maret lalu, itupun untuk jatah bulan Januari-Maret, sementara untuk bulan April hingga Juni belum juga didistribusikan.

"Ini merupakan hak masyarakat yang harus diperoleh sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemkot pada setiap tahunnya," ujarnya.

Senada dengan itu, salah satu warga Desa Waiheru, Mohammad Udin, menyesalkan sikap pemkot yang selalu acuh tak acuh terhadap kebutuhan masyarakat di kota ini, apalagi saat ini kondisi hujan yang terus menerus mengguyur Kota Ambon membuat masyarakat tidak dapat mencari nafkah dengan baik.

"Sebagian besar masyarakat di Desa Waiheru beraktivitas sebagai petani, namun di musim hujan ini kami tidak bisa bercocok tanam, sehingga pendapatan kamipun mengalami pas-pasan," terangnya.

Menurutnya, raskin merupakan hak masyarakat yang harus diperoleh, sehingga jangan diabaikan apalagi ini merupakan hak dari masyarakat miskin yang tingkat ekonominya lemah.

"Kami minta agar jangan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu atau lebih memprioritaskan kepentingan yang lain, sehingga kepentingan masyarakat miskin diabaikan," pintanya.

Di tempat terpisah, warga Desa Negeri Lama, Rudy Siwalette, menyesalkan sikap pemkot yang terkesan lamban dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat, padahal apa susahnya ketika uang raskin dari pihak kecamatan disetor langsung berasnya didistribusi.

"Kalau toh ada tunggakan, maka harus dipertanyakan tunggakannya ada dimana, sebab masyarakat yang menerima raskin tersebut langsung membayar baru raskin diberikan, setelah itu disetor lagi dari desa ke kecamatan," ungkapnya.

Siwalette mengingatkan, bila ada terjadi penunggakan, maka harus dikroscek bila perlu kinerja aparat pemerintahan di tingkat kecamatan maupun desa dievaluasi, jangan sampai hak-hak masyarakat ekonomi lemah dikebiri untuk kepentingan tertentu. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon