Pemerintahan ›› WalikotaKlaim Izin KASN Eks Napi Jadi Pejabat

WalikotaKlaim Izin KASN


Ambon  -Walikota Ambon Richard Louhe­napessy mengklaim pengangkatan eks napi korupsi menjadi pejabat eselon 2 atas izin Komisi Aparatur Sipil  Negara.

Rekomendasi KASN sudah diberikan enam bulan sebelum pelantikan. Karena itu, Louhenapessy berani melantik para pejabat  pada 29 Desember 2017.

“Rekomendasi itu sejak dikirim 6 bulan yang lalu. Saya harus mempelajari dulu baru saya kemudian lakukan pelantikan, dan saya pahami aturan dan saya jaga betul, dan semuanya itu sudah sesuai aturan, jadi tidak ada masalah apa-apa untuk itu,” tandas Louhenapessy, saat dikonfirmasi Siwalima, usai pelantikan pengurus DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Ambon periode 2018-2021 dan sosialisasi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di Gedung DPRD Pro­vinsi Maluku, Selasa (20/2)

Louhenapessy mengatakan, KASN sudah memberikan rekomen­dasi, sehingga pelantikan para pejabat dilakukan. Kalau KASN mengirim surat lagi untuk meminta klarifikasi, mungkin KASN lupa de­ngan rekomendasi yang diberikan. 

“Itu tidak ada masalah, dan terkait hal itu, KASN sudah memberikan surat rekomendasi, mungkin KASN lupa sudah memberikan izin kepada pemkot untuk lakukan pelantikan, mungkin KASN lupa,” ujarnya.

Louhenapessy juga mengaku, sudah memberikan penjelasan ke­pada Kemendagri dan KASN.

“Jadi sebelumnya saya sudah ketemu Kemendagri dan KASN dan saya sudah memberikan penjelasan ke mereka, sebelum Presiden datang ke Ambon, dan hasilnya itu tidak apa-apa,” katanya.

Keberatan

Selain Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, juga terpaksa menyurati Walikota Ambon, lantaran mengangkat eks napi korupsi sebagai pejabat.

Dalam surat tersebut, KASN mengaku keberatan dengan langkah Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy yang dinilai telah menabrak aturan. Karenanya KASN meminta Lou­henapessy untuk segera mem­buat penjelasan terkait pengang­katan eks napi korupsi menjadi pejabat eselon 2.

Dalam surat bernomor B-66/KASN/01/2018 tertanggal 10 Januari 2018 dan ditandatangani Ketua KASN, Sofian Effendi yang kopian­nya diterima Siwalima, Senin (19/2), ditegaskan menindaklanjuti hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, pimpinan dan pimpinan fraksi DPRD Kota Ambon pada 9 Januari di Kan­tor Kementerian Dalam Negeri, maka Walikota diharuskan memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap mutasi PNS di lingkup Pemkot Ambon. 

Penjelasan juga bisa dilakukan oleh Sekot dan Kepala BKD lang­sung di Kantor KASN, terkait mutasi dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Sementara sampai saat ini KASN belum menetapkan rekomen­dasi mutasi jabatan tinggi pratama atau hasil uji kompetensi di lingkup Pemkot Ambon.

Tembusan surat ini juga disam­paikan kepada Mendagri, Menpan-RB, Kepala BKN, Gubernur Maluku, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dan Ketua DPRD Kota Ambon.

Surati Gubernur

Sebelumnya diberitakan Menteri Dalam Negeri meminta penjelasan ke Gubernur Maluku, terkait pengang­katan eks napi korupsi, sebagai peja­bat eselon 2, oleh Walikota Ambon.

Laporan DPRD Kota Ambon soal mutasi pejabat Pemkot Ambon yang sarat kepentingan dan pelantikan eks napi korupsi direspons Kemen­dagri.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono me­minta Gubernur Maluku untuk melakukan klarifikasi, sebab kebija­kan yang dilakukan oleh Walikota Ambon, KASN.

Dalam surat  Sumarsono Nomor: 800/505/OTDA tertanggal 23 Januari 2018 kepada Gubernur Maluku yang kopiannya diterima Siwalima, Sabtu (17/2) menjelaskan, surat yang di­sampaikan merupakan tanggapan atas surat dari Sekretariat DPRD Ambon Nomor: 176/485/DPRD ter­tanggal 5 Januari 2018 perihal perihal kunjungan kerja DPRD Kota Ambon ke Kemendagri.

Dalam surat itu, pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon meminta kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk berkonsultasi terkait dengan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon pada tanggal 29 Desember 2017.

Berdasarkan permintan tersebut pada tanggal 9 Januari 2018 Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah melaksanakan rapat konsultasi yang dipimpin oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Darah dan dihadiri oleh pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon, Direktur Status dan Kependudukan Kepegawaian BKN, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN, asisten KASN dan Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Informasi yang di dapat dari hasil pertemuan tersebut adalah: a). Ketua DPRD Kota Ambon menyam­paikan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 telah terjadi mutasi dan pelantikan pejabat lingkup Pemkot Ambon sehingga menimbul­kan masalah antara lain; satu, terjadi pemberhentian dalam jabatan (non-job) sejumlah pejabat pimpinan terti­nggi pratama, administrator dan peng­awas tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-unda­ngan.

Dua, adanya pengangkatan se­orang mantan narapidana dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Tiga, adanya pejabat pimpinan tinggi pratama yang terkait kasus hukum dan pada saat ini kasusnya masih dalam proses kasasi Mah­kamah Agung.

Kemudian b), menurut asisten KASN pelaksanaan pelantikan peja­bat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon tanggal 29 Desember 2017, belum ada rekomendasi dari KASN.

Persetujuan yang pernah diberi­kan oleh KASN kepada Walikota Ambon adalah Pelaksanaan Renca­na Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana surat KASN Nomor : B-2240/KASN/8/2017 tanggal 22 Agustus 2017 hal Tang­gapan Terhadap Rencana Uji Kom­petensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Ambon.

c). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan peme­rintah daerah, diminta kepada Gu­bernur Maluku sebagai wakil peme­rintah pusat di daerah untuk meng­klarifikasi dan segera melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Luar Daerah

Kepala BKD Maluku, Femmy Sahetapy yang dikonfirmasi me­ngaku, belum tahu apakah surat Men­dagri sudah dibahas atau belum, karena sementara berada di luar daerah. “Saya berada di luar daerah dan pada Rabu baru akan tiba di Kota Ambon,” kata Sahetapy.

Dihubungi terpisah, Karo Hukum Maluku Hendrik Far-Far juga me­ngaku, tidak tahu menahu soal surat Mendagri yang meminta klarifikasi gubernur atas pengangkatan eks napi korupsi sebagai pejabat eselon 2. “Saya tidak tahu, mungkin (di­bahas) di BKD Maluku,” ujarnya.

Seperti diberitakan, DPRD Kota Ambon mengadukan langkah Wali­kota Louhenapessy yang meng­angkat eks napi korupsi Jacky Tala­hatu sebagai Kepala Badan Penge­lola Keuangan dan Aset ke Ke­mendagri dan Komisi ASN.

Tak hanya pengangkatan eks napi korupsi, namun kebijakan non job puluhan ASN juga turut dilaporkan.

Hal itu dilaporkan pimpinan DPRD Kota Ambon dan pimpinan fraksi kepada Kemendagri dan KASN saat pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Selasa (9/1).

Delegasi DPRD Kota Ambon dipimpin Ketua James Maatita, didampingi Wakil Ketua Rustam Latupono. Hadir juga 9 pimpinan fraksi DPRD Kota Ambon.

Pejabat Kemendagri dan KASN yang hadir yaitu Direktur Fasilitasi Kelengmbagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Ke­mendagri Makmur Marbun, Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan KASN Andi Abubakar, perwakilan BKN Waeli dan Sukamto beserta Kasubdit Wilayah V Direktorat FKKPD Bachril Bakri.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu pertama, KASN segera menyurati Walikota Ambon untuk klarifiaksi terkait pelaksanaan mutasi PNS; Kedua, Kemendagri segera menyurati Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Walikota Ambon untuk melakukan klarifikasi terhadap pelaksanaan perombakan birokrasi yang berujung  pada mutasi puluhan ASN dan ketiga, DPRD akan merekomendasikan untuk membatalkan SK pelantikan karena cacat prosedur dan telah menyalahi aturan, pasalnya karena tidak ada rekomendasi perombakan dari KASN sesuai penjelasan Asis­ten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan KASN Andi Abubakar Andi Abubakar.

Sesuai Aturan

Sekot, AG Latuheru mengaku pe­ngangkatan Jacky Talahatu sudah se­suai asas kepantasan dan kepa­tutan.

Pengakuan ini disampaikan Latu­heru saat memenuhi panggilan Pansus ASN DPRD Kota Ambon, Kamis (15/2). Sebelumnya, dua kali ia tidak memenuhi pemanggilan Pansus dengan alasan sibuk.

Setelah memenuhi pemanggilan pansus, Latuheru akhirnya angkat bicara meski melalui perdebatan yang alot. Ketua Pansus ASN, Tom­win Tamaela kepada wartawan me­ngatakan, meski Latuheru mengaku pengangkatan eks napi menduduki jabatan kabag keuangan  sudah se­suai aturan, tapi Pansus ASN tetap akan mengkonsultasikan hal itu dengan Pemprov Maluku dan peme­rintah pusat dalam hal ini Kemen­dagri.

“Ini jadi masukan bagi pansus untuk mengkonfrontir dan meng­klarifikasi ke Kemendagri dan KASN supaya terang benderang dan tidak bias,” jelas Tamaela. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon