Pemerintahan ›› Walikota: Surat ke Pemprov tak Dibalas Non Aktifkan Sekot Tual

Walikota: Surat ke Pemprov tak Dibalas


Ambon - Walikota Tual Adam Rahayaan mengaku te­lah memasukan surat sebagai laporan alasan­nya menonaktifkan Se­kot Adly Bandjar sejak 2 Mei lalu. Namun hingga kini suratnya tak dibalas pemprov.

“Saya tidak mau ber­komentar. Saya punya surat sudah masuk sejak tanggal 2 Mei lalu ke Gu­ber­nur, Sekda dan Biro Peme­rintahan Setda Maluku na­mun tidak di balas. Surat itu merupakan laporan lengkap penonaktifan sekda. Ada bukti rekamannya juga,” jelas Walikota kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (9/5).

Menurutnya, ada perlakuan tidak adil terhadapnya, pasal­nya surat Sekot Adly Bandjar yang diberikan ke Pemprov 25 April lalu, langsung dibalas tanggal 26 April, namun su­ratnya sudah seminggu ini tak pernah dibalas pemprov.

“Dia masukan surat tanggal 25 April dibalas esoknya, tanggal 26 April. Loh, kok saya punya surat yang masuk se­jak tanggal 2 Mei sampai se­karang mengapa tidak diba­las,” ungkapnya.

Hal ini membuat Walikota geram, dan enggan berkomen­tar apapun terkait dengan penonaktifan Sekot. Ia merasa telah memenuhi instruksi yang disampaikan oleh Gu­bernur Maluku Said Assa­gaff, untuk memasukan laporan terkait hal tersebut, namun kenyataannya ia harus ke­cewa karena sepekan sudah suratnya tidak dibalas.

Sebelumnya, Sekda Maluku Hamin Bin Thahir menegas­kan, hingga saat ini, Adly Bandjar masih sah sebagai Sekot Tual, karena belum ada surat kepu­tusan penonak­tifan.

“Tidak ada SK dan itu ber­arti dia masih menjadi Sekot,” kata Sekda kepadaSiwalima di Ambon, Senin (8/5).

Menurutnya, sejak satu minggu yang lalu, ia telah me­ngirimkan surat kepada Wali­kota Tual Adam Rahayaan yang menegaskan, kalau ha­rus ada laporan tertulis untuk menonaktifkan Sekot.

“Sekda mengakui belum ada laporan tertulis dari Wa­likota Adam Rahayaan terkait dengan penonaktifan sekot. Justru yang diterima oleh pemprov hanyalah laporan lisan, padahal harus ada mekanisme yang dilakukan oleh Walikota.

“Sampai saat ini tidak ada laporan tertulis dari walikota, kita hanya berdasarkan lisan telepon dan kita jawab ada mekanismenya. Dan sampai saat ini tidak ada SK penon­aktifan SK Sekot. Secara hukum masih jadi Sekot. SK harus ada dulu, baru bisa dinonaktfikan,” tandasnya.

Sekot dinonaktifkan sejak Jumat (21/4) lalu, dilatarbe­lakangi pernyataan sekot, saat rapat di DPRD yang dinilai menyinggung harga diri Raha­yaan. Penonaktifan tersebut baru sebatas lisan. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon